Yogyakarta merupakan jantung kebudayaan Jawa yang dikenal sebagai kota yang setia menjaga nilai dan tradisi budaya Jawa. Di dalam pemerintahan dan kultur masyarakat Yogyakarta masih memegang kebudayaan Jawa. kemudian, kraton sebagi simbol bertahannya kekuatan budaya Jawa yang tidak terkikis oleh kebudayaan kolonialisme.

Salah satu nilai pokok yang menjadi pegangan hidup dan etika masyarakat Yogyakarta adalah hidup rukun dan saling menghormati. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tenteram, tanpa perselisihan dan pertentangan. Rukun merupakan keadaan yang harus dipertahankan dalam semua hubungan sosial seperti rumah tangga, dusun, desa, dan lainnya. Tujuan rukun adalah keselarasan sosial.

Tingkat toleransi yang tinggi dalam diri masyarakat Yogjakarta ini, kemudian Yogyakara menjuluki dirinya sebagai the city of tolerance. Label ini tentu saja bukan semacata slogan karitatif, melainkan upaya untuk meneguhkan trajektori Yogyakarta sebagai kota yang menjujung tinggi toleransi dengan karakter terbuka, pluralis, dan mengutamakan harmoni anatar-agama dan budaya (Noorhaidi Hasan: 2016).

Label the city of tolerance kemduian diperkuat dengan Perhargaan dan perlindungan terhadap keragaman agama, budaya, suku, dan golongan; melting pot kebinekaan nusantara/Indonesia dan amanat UU No. 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Trademark Yogyakarta sebagai kota budaya yang menjaga tolernasi, ternyata menyimpan sejumlah kisah radikalisme dan intoleransi keagamaan. Banyak kejadian yang membuktikan intoleran yang terjadi di Yogyakarta.

Misalnya, penyerangan terhadap kantor LkiS saat menghelat diskusi bersama Irshad Manji; penyegelan kantor Ahmadiyah Yogyakarta; kampanye massif anti-Syah dan yang terbaru tahun ini pelarangan diskusi tentang Syah di UIN Sunan Kalijaga dengan melakukan intimidasi.

Dengan kejadian tersebut, kemduian Yogyakarta mendapatkan rapot merah dari The Wahid Institute, bahwa Yogyakarta mendapatkan ranking 2 daerah yang paling banyak mengalami kasus intolransi pada tahun 2014. Dengan kasus intoleransi atau kekerasan agama sebanyak 21 kasus. Dengan lembaga yang sama dan satu tahun kemudian (2015), kembali menemptakan Yogyakarta di urutan ke-2.

Jauh sebelum mendapat rapot merah dari The Wahid Institute, sudah banyak kekerasan dalam kota Yogyakarta yang menyatakan dirinya sebagai kota toleran. Seperti Pembubaran Pengajian GAI di SMA Piri (2012); Penghentian Doa Keliling di Bantul (2011); Pembubaran Q Film Festival (2010); Penyerangan Sanggar Candi Busana Parangkembang, tempat ibadah Sapta Darma di Desa Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta (2008) dan masih banyak lagi aksi kekerasan yang sengaja atau tidak disembunyikan.

Dari sekian banyak aksi intoleransi yang ada di Yogyakarta, hampir 80 persen dilakukan ormas-ormas yang mengatasnamakan agama. Mengapa kelompok-kelompok militan dan organisasi viligian cukup berkiprah di Yogyakarta? Mengapa Yogyakarta tampak cukup vulnerabel (rawan) terhadap ekspresi kelompok-kelompok militian menggelar aksi-kasi intoleran?

Dari pengamatan penulis, terjadinya intoleran di Yogyakarta ada dua unsur utama yang mengakibatkan hal demikian. Pertama, masyarakat Yogyakarta masih acuh tak acuh terhadap lingkungan di sekitarnya. Bila ada kejadian atau tidakan kekerasan mereka hanya mendiamkan bila tidak ada hubungan diri atau keluarganya.

Ketika ada aksi-aksi intoleran di sekitar masyarakat, mereka menyerah secara utuh tanggung jawab kepada aparat keamanan. Sikap semacam ini kemudian dimanfaatan bagi kelompok militan memperkuat ekspansi ideologi gerakan mereka.

Kedua, pemerintah (kraton, Pemda, kepolisian dan elemen-elemen plat merah) tidak bisa menegakkan hukum secara berimbang. Terkadang, bahkan bisa dikatakan sering terjadi, penegakan hukum terhadap aksi intoleran cepat diproses tatkala pihak korban yang bersangkutan dekat dengan pemeritahan atau kraton. Tidak hanya itu, ormas-ormas intoleran yang dekat dengan pemeritahan atau kraton sepertinya tidak tersentu oleh hukum.

Momentum ini kemudian dimanfaatkan ormas-ormas intoleran untuk memperkuat kelompok-kelompok intoleran. Keberhasilan ekspansi kelompok militian di Yogyakarta dalam beberapa tingkat telah melahirkan sikap toleran bersyarat (lazy tolerance) yang masih menjadi agama sebagi pemarka indentitas. Seperti banyaknya kos-kosan yang berlabel agama, atau tindakan-tindakan rasis terhadap suku tertentu.

Demi mengembalikan marwah Yogyakarta kota nyaman, kota toleran dan kota berbudaya Jawa, maka harus ada persamaan dan penegakan hukum (equality before the law) sebagai kunci, ditegakkan dengan cepat dan murah.

Kemudian sinergi aparat terkait (kepolisian, inteljen, kejaksaan, dan kesbanglinmas) dengan masyarakat. Tetapi aktor yang paling utama adalah semua proses ini tentu saja masyarakat sipil (civil society) yang harus berdiri di depan mengambil inisiatif dan peran dalam menjaga kerukunan melalui penguatan multikuralisme.