Kemarin, kegaduhan kembali mewarnai kota yang katanya istimewa ini. Gaduhnya pun tidak tanggung-tanggung, hingga melibatkan istana sang raja. Ada beberapa alasan yang menjadikan ini sedemikian riuhnya.

Salah satunya, ini menjadi riuh karena hubungannya dengan jenis ras tertentu yang notabene merupakan pendatang walau telah menjadi bagian dari masyarakat daerah yang mendapat gelar istimewa ini.

Hubungan dengan mereka ini pun bukan kali pertama, seperti yang pernah saya bahas di sini, sekali lagi viral yang tersebar pun seakan berat sebelah. Mulai dari bentuk yang paling halus melalui bentuk pesan yang tersebar dalam berbagai media sosial seperti keadaan di seputar daerah ini lagi panas.

Sebab, ada kelompok mahasiswa asal provinsi paling timur sedang melakukan tindakan perusakan, atau juga dalam bentuk paling kasar, seperti pemberitaan dengan sudut pandang mereka sendiri seakan sedang terjadi sebuah tindak vandalisme.

Sebelum kita mencoba memahami kejadian kemarin (15/07/2016), ada baiknya ingatan kita kembalikan ke 30 ribu hingga 50 ribu tahun yang lalu. Saat di mana beberapa daratan benua masih saling berhubungan, hingga akhirnya ketika zaman es berakhir dengan mencairnya berjuta kubik es di kutub selatan sehingga volume air laut mengalami peningkatan dan terbentuklah laut Cina Selatan dan juga laut Jawa.

Dengan begitu akhirnya memaksa manusia untuk berpindah tempat, ada yang menuju ke Utara, Barat, dan Timur. Dan jika merujuk pada konsep Ras yang bersandar pada bentuk fisik/biologis saja, hingga saat ini setidaknya ada dua Ras/Rumpun Besar yang dominan memenuhi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Ras/Rumpun Polinesia dan Ras/Rumpun Malenesia.

Walaupun kedua Ras/Rumpun ini merupakan turunan beberapa tingkat dari Ras Mongoloid dan atau Ras Australoid, di mana keduanya merupakan Ras Induk yang mendiami Indonesia sejak berakhirnya Zaman Es tadi yang telah berbaur dalam bentuk kawin silang dan lain-lain.

Secara fisik/biologis, antara ras/rumpun Polinesia dan ras/rumpun Melanesia memiliki perbedaan yang mencolok. Ras/rumpun Polinesia diantaranya memiliki ciri kulit kuning langsat, rambut Hitam dan lurus (leiotris). Sedangkan Ras/rumpun Malanesia di antaranya memiliki ciri kulit agak coklat-hitam, rambut hitam-ciklat dan kriting (ulotris).

Selain itu, kedua ras/rumpun ini juga dominan menempati dua kelompok bagian yang berbeda di Indonesia. Untuk ras/rumpun Polinesia dominan tersebar di bagian Indonesia Tengah dan Barat (Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumbawa, Pulau Bali, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatra), sedangkan ras/rumpun Melanesia dominan tersebar di Indonesia bagian Timur (Pulau NTT, Pulau Maluku, dan Pulau Papua).

Beda Ras/Rumpun Beda Peruntungan

Dari penjelasan yang bisa jadi masih serampangan di atas saja, setidaknya memberi gambaran kepada kita perbedaan paling mendasar antara kedua ras/rumpun tersebut. Lalu, hubungannya dengan kondisi kemarin yang katanya mencekam di mana? Jadi begini, ternyata ada hubungan antara perkembangan masing-masing ras tadi dengan kondisi geopolitik Indonesia saat ini.

Atau sederhananya, antara kedua ras/rumpun di atas, yang paling dominan berperan aktif -setidaknya menurut anggapan mereka- dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia adalah Ras/rumpun Polinesia. Dan menariknya, semakin ke sini, ras/rumpun ini kemudian yang paling merasa menguasai kemajuan peradaban untuk konteks Indonesia tentunya.

Seikatan dengan itu, akhirnya ras/rumpun Polinesia merasa bahwa merekalah yang paling maju serta menguasai berbagai hal yang berhubungan dengan keindonesiaan itu sendiri. Sehingga keangkuhanpun semakin mengkristal dan membuncah dalam berbagai bentuk.

Salah satunya dengan merasa bahwa merekalah yang warga kelas satu di Republik ini. Dan atau, salah duanya, mereka merasa paling pantas dan suaranyalah yang paling mewakili seluruh penduduk Republik Indonesia.

Kondisi di atas tadi bisa jadi berhubungan dengan beberapa  penyebutan/memanggil ras/rumpun Melanesia atau lebih khusus mahasiswa asal Papua oleh beberapa orang dari gabungan organisasi masyarakat di depan asrama mahasiswa Papua kemarin yang -maaf- memanggil mereka dengan sebutan beberapa jenis binatang tertentu.

Sialnya, gabungan organisasi masyarakat tersebut berisi organisasi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, dan/atau ada juga organisasi masyarakat agama. Sekali lagi, kenyataan di atas hanya mempertegas kualitas toleransi antara masing-masing kita, termasuk saya juga, yang katanya merupakan ras/rumpun paling maju dan paling banyak mengetahui.

Yang paling parah, perlakuan gabungan organisasi masyarakat yang menginjak-injak rasa kemanusiaan kita bersama hanya menjadi bagian tontonan menarik dari aparat keamanan. Ataukah, ada konsepsi yang berbeda dari masing kita dalam memaknai kata aman itu sendiri, khususnya bagi aparat keamanan tersebut.

Mungkin, bagi aparat keamanan tersebut, caci maki yang ditujukan kepada mahasiswa asal Papua tersebut adalah aman, dan niatan mahasiswa asal Papua untuk melakukan aksi damai dalam rangka peringatan 47 Tahun Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tidak demokratis adalah tidak aman.

Sehingga untuk menciptakan kondisi aman, mereka (mahasiswa asal Papua) yang akan melakukan aksi damai harus dicegah dengan kasar dalam arti sesungguhnya.

Bagi mereka yang menghubungkan niatan aksi damai tersebut dengan ancaman disintegrasi, di sini perlu kembali dipertegas, bagian manakah dari niatan aksi damai tersebut yang berpotensi berujung pada disintegrasi dalam arti sesungguhnya? Karena, toh yang menjadi isu sentralnya, jika mau jujur sebenarnya mencoba mengembalikan konsep demokrasi pada tempatnya untuk konteks Papua pada waktu pelaksanaan PEPERA puluhan tahun yang lalu.

Selain itu, apakah kita pernah secara jujur mempertanyakan kepada mereka, khususnya warga dari beberapa wilayah yang dominan dihuni oleh ras Melanesia, seberapa bahagia mereka sejak bergabung kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kebahagiaan di sini tentunya secara utuh, mulai dari kesejahtraan, pendidikan, kesehatan, dll.

Bagi saya, di sinilah letak persoalan pentingnya, karena saya percaya tidak ada kejadian yang berdiri sendiri. Paling tidak, ada benang putih dengan kejadian lainnya.

Pertama, misalnya niatan aksi damai yang rencananya dilaksanakan di beberapa titik tersebut, berhubungan dengan momentum peringatan pelaksanaan PEPERA itu sendiri yang terjadi pada tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. Atau, Kedua, niatan aksi damai tersebut berhubungan dengan pelaksanaan KTT Melanesian Spearhead Group (MSG)  yang akan dilaksanakan tahun depan di Papua New Guinea (PNG).

Tunggu dulu, kalo dihubungkan dengan peringatan pelaksanaan PEPERA mungkin ada benarnya, trus hubungannya dengan KTT MSG di mana? Sesuai dengan makna dari MSG itu sendiri, group ini merupakan organisasi international negara-negara yang terletak di Malenesia Pasifik.

Saat ini, MSG memiliki 4 negara berdaulat yang berstatus anggota penuh (Fiji, PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu), 1 negara yang berstatus rekan (Indonesia), 1 negara yang berstatus partai (Kaledonia Baru – Fornt Pembebesan Nasional Kanak dan Sosialis), 1 negara  yang berstatus pengamat (Papua Barat- Persatuan Pembebasan Papua Barat).

Nah, antara status keanggotaan, Indonesia dan Papua Barat, saling sering bersinggungan. Ini juga menjadi gambaran dan sekaligus alasan kenapa sedemikian paranoidnya kita terhadap eksistensi Papua Barat ketika dihubungakan dengan kondisi keberadaan negara didalam sebuah negara.

Dan bukti paling nyata persinggungan tersebut adalah dengan kesan yang ditimbulkan antara keduanya dalam menarik simpati anggota MSG untuk mendapat status anggota penuh. Tapi saya tidak akan jauh membahas itu.

Kita kembali pada hubungan KTT MSG dengan niatan aksi damai tadi. Bisa jadi, niatan aksi damai tersebut, sebenarnya berangkat dari ketidakpuasan mereka/masyarakat Papua terhadap “perlakuan” pertiwi kepada mereka selama ini.

Sehingga, melalui niatan aksi damai tersebut, bisa memberikan gambaran ke dunia International tentang bagaimana mereka selama ini diperlakukan di pertiwi sehingga berharap banyak bisa keluar dari NKRI dan menjadi sebuah negara berdaulat sendiri.

Dan kalo ini benar adanya, akhirnya kita bangsa Indonesia, terkhusus sekelompok orang yang paling banyak menikmati berbagai hasil Sumber Daya Alam bumi Papua yang melimpah adalah pihak yang terbanyak mengalami kerugian.

*

Akhir kata, bagi saya, persoalannya bukan pada pro atau kontra referendum bagi masyarakat Papua. Persoalan mendasarnya adalah, sebarapa paham masing-masing kita pada konsep pemerataan kesejahteraan di Indonesia itu sendiri.

Ini yang paling penting, karena jika kita melihat data yang ada disana, mengambil contoh keberadaan Rumah Sakit di Papua, dari 29 Kabupaten/Kota yang tersebar disana, masih ada 11 kabupaten yang tidak memiliki Rumah Sakit baik milik Pemerintah/TNI maupun Swasta (BPS-2012).

Bagi saya ini tentu sangat membuat miris, disaat kita yang notabene sudah berbeda ras/rumpun dan paling banyak menikmati hasil alamnya justru tidak mampu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahtraan mereka. Sehingga atas dasar apa kita kemudian dengan jumawahnya menganggap mereka bagian dari NKRI.

Ataukah ini semua merupakan bagian dari implementasi UUD 1945 Pasal 33 ayat 3: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh (pejabat) Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran (sebagian kecil kelompok) rakyat.*

**

Ngomong-ngomong soal keinginan merdeka, semoga rakyat Indonesia tidak lupa pada niatan masyarakat warga Yogyakarta untuk memisahkan diri dari NKRI 4 tahun lalu (sumber). Dan jika dibandingkan dengan niatan aksi damai, kira-kira mana yang lebih nyata hubungannya dengan ancaman disintegrasi itu sendiri. 

#LombaEsaiKemanusiaan