2 bulan lalu · 292 view · 4 min baca menit baca · Hukum 41450_85673.jpg

Masih Perlukah Kita Percaya Hukum?

Pertama-tama, dibutuhkan satu tarikan nafas yang utuh dan penuh untuk memulai tulisan ini. Satu realitas di tengah-tengah masyarakat yang sedang berlangsung mengenai hukum, yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum).

Saya kembali teringat tahun-tahun ketika sedang menjadi seorang mahasiswa Fakultas Hukum. Dalam perjalanan tersebut, saya tidak merasa sebagai mahasiswa yang salah jurusan, walaupun di dalam hati memendam rasa muak yang berkepanjangan terhadap Ilmu Hukum dan segala teori-teorinya, terutama di bidang hukum perdata dan pidana.

Betapa tidak, terlalu banyak kosakata tentang asas-asas yang perlu dihafalkan di luar kepala, atau paling tidak dipahami maksudnya satu per satu. Ditambah jumlah pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta hukum acaranya yang cukup menguras hati.

Belum lagi undang-undang beserta aturan lainnya yang termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Hal yang selanjutnya membuat saya tidak habis pikir adalah bagaimana bisa melihat suatu persoalan dengan mengambil rumusan melalui undang-undang, dan apabila terjadi kebuntuan, maka kembali merujuk pada aturan terkait?

Sebagai mahasiswa—yang sekarang sudah menjadi ‘mantan’—tentu menjadi kegiatan yang menjemukan bagi saya apabila hanya terus berkutat kepada setumpuk aturan-aturan yang secara faktual mengikat tersebut. Bahkan, bayangkan, ada asas dalam hukum yang disebut fiksi hukum. 

Dalam gambarannya, semua orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui hukum. Anda yang sehari-hari sebagai ibu rumah tangga atau calon emak-emak, oleh penegak hukum dianggap mengetahui bahwa orang yang tergabung dalam partai politik, tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Betapa imajinasi yang menyulitkan kita semua. Lalu, perlukah kita percaya kepada hukum? Mari kita tilik sedikit bagaimana cara berpikir hukum dengan melihat diktat Pelajaran Hukum Pidana karya Adami Chazawi.

Dalam hukum pidana, dikenal dua macam pembagian. Pertama adalah hukum pidana dalam arti objektif, kemudian yang kedua hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana objektif disebut sebagai ius poenale. Istilah ini menerangkan hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat.

Lebih jelasnya, ius poenale merupakan peraturan hukum yang di dalamnya terdapat larangan dan perintah atau keharusan (aktif/pasif) yang terhadap subjek hukumnya (individu/badan hukum) akan diancam dengan berbagai sanksi pidana apabila terbukti melanggar. Adapun hukum pidana dalam arti subjektif disebut ius poeniendi


Ini merupakan wilayah hukum yang akan menentukan sejauh mana suatu negara—yang dibayangkan sebagai organisasi terkuat—dapat membentuk aturan-aturan yang akan berlaku secara mengikat. Kemudian mampu menjalankan aturan-aturan tersebut sebaik-baiknya demi mewujudkan ketertiban umum.

Jadi urutannya adalah negara memiliki kekuasaan untuk menentukan perbuatan mana yang hendak dilarang beserta ancaman pidananya. Kemudian negara berhak untuk menjalankan hukum pidana bagi pelanggar sesuai ketentuan tersebut. Terakhir, negara juga menjalankan sanksi pidana yang telah ditetapkan melalui mekanisme persidangan.

Sampai sini pasti sudah sangat membosankan. Tapi saya belum mau selesai. Penjelasan di atas dibayangkan oleh pakar hukum sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Rangkaiannya seperti ini bahwa hak negara yang begitu luas perlu diatur dan dibatasi untuk menghindari kesewenangan. Sehingga hak dan kewenangan negara perlu diberikan batasan, dan aturan yang membatasi hak negara ini terdapat dalam hukum pidana objektif.

Dicontohkan dalam pasal 362 KUHP terdapat larangan untuk “mengambil barang orang lain … secara melawan hukum” (Pencurian). Ancaman yang bisa dikenakan adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimum Rp900. Maka hak negara dibatasi dengan tidak dibenarkan menjatuhkan sanksi selain yang terdapat di dalamnya.

Dalam pemikiran yang seperti itu pasti akan sangat menjemukan. Berbeda misalnya ketika kita berbicara dalam perspektif teori sosial atau negara secara filosofis. Dalam perspektif itu, kita akan menarik jauh persoalan sampai pada akarnya, dan terus naik-turun seperti roller coaster.

Tentu hal itu yang saya harap bisa dengar di bangku kuliah. Terlebih mahasiswa baru biasanya adalah suatu kelas sosial yang haus dan rindu akan asal-usul, serta satu cerita tentang permulaan.

Sehingga dalam perkuliahan, inilah yang telah membuat saya jengah dengan metode pembelajaran ilmu hukum. Betapa kita hanya melompat dari satu pasal ke pasal yang lain tanpa pernah tahu apa yang menyebabkan pelanggar itu patut dikenai pidana penjara yang jumlahnya bervariasi.

Belakangan, setelah lulus dari bangku kuliah, barulah saya dapati jawabannya dari satu buku, yaitu Etika Politik karya Franz Magnis-Suseno. Dijelaskan bahwa yang demikian itu merupakan Regressus ad infinitum (mundur tanpa akhir). Romo menguraikan bahwa hukum positif yang mendasari legalitas selalu harus berdasarkan suatu hukum positif lagi.

Kita tidak dapat bertanya terus, karena paling akhir akan bertemu dengan undang-undang dasar. Sehingga Romo melanjutkan, legitimasi yang paling fundamental memang tidak dapat didasarkan kepada hukum positif. Perlu diingat, buku tersebut berbicara mengenai legitimasi kekuasaan.

Sampai sini, saya ingin kembali mengajukan pertanyaan yang ada di judul tulisan, “perlukah kita percaya kepada hukum?” Tentu pada hakikatnya, dalam pembentukan hukum, selalu dilandasi oleh aspek filosofis dan sosiologis. Tapi kita juga tidak pernah lupa pada disertasi Mahfud MD mengenai determinasi antara politik dan hukum.

Maka saya tidak ingin menjawabnya. Mungkin lebih tepatnya belum dalam kapasitas untuk mengajukan sintesis baru. Saya lebih ingin kita mengikuti sejenak apa yang dilakukan George Orwel di musim semi, dengan memperbandingkan kita yang sedang memasuki bulan suci.


Dalam esai-nya yang berjudul ‘renungan tentang katak’, digambarkan bagaimana ia menikmati siklus hidup katak (alam) sebagai penghayatan terhadap kehidupan di dunia, yang kemudian diikuti banyaknya protes dengan menyebutnya ‘mendorong ketidakacuhan politis’ di masanya. Dengan jelas, ia menjawab:

“Kita tidak boleh sekadar mencari-cari hal baik dari sebuah sistem yang pada dasarnya buruk, namun, bila kita diwajibkan untuk membunuh semua kesenangan yang kita dapat dari mengamati proses kehidupan itu sendiri, masa depan macam apakah yang sedang kita persiapkan?”

Jelas tidak ada yang melarang kita menikmati bulan ini sebagai siklus dari kehidupan, bahkan secara integral bukan hanya bagi umat muslim, tapi juga seluruh umat beragama dengan melihat kasih-sayang yang terekam di media sosial. Kita sudah sangat pasti menginginkan lebih banyak tindakan yang menyejukkan demokrasi seperti itu.

Terakhir, dengan penuh kesadaran atas kelancangan, saya ingin sedikit menyunting kalimat Orwell, dalam esai yang sama:

“Bahwa dengan terus berkhotbah tidak ada yang pantas diperjuangkan kecuali kemenangan dan kekuasaan, kita hanya memastikan bahwa manusia tidak akan mempunyai penyaluran untuk surplus energinya selain pemujaan pada pemimpin dan kebenciaan.”

Artikel Terkait