Apa itu hukum adat? Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya (Wikipedia). Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan beragam suku bangsa yang terbanyak di dunia, yaitu terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis. 

Beberapa suku yang ada di Indonesia antara lain: Suku Batak dari Sumatera utara, Suku Minangkabau dari Sumatera Barat, Suku Sakai dari Kepulauan Riau, Suku Jawa dari D.I Yogyakarta, Suku Melayu dari Bangka Belitung, Suku Betawi dari DKI Jakarta, Suku Dayak dari Kalimantan Barat, Suku Asmat dari Papua dan masih banyak suku lainnya.

Setiap wilayah di Indonesia tentunya memiliki adat tersendiri yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut bisa di buktikan dari beberapa contoh dari hukum adat mereka masing-masing.

Berikut salah satu contoh mengenai pembagian warisan Hukum adat Minangkabau dan Jawa, dalam hukum adat Minangkabau mengharuskan wanita mendapat warisan utuh dari orang tuanya sedangkan laki-laki Minangkabau bertugas merantau ke tanah orang untuk mencari harta kemudian ilmu yang mereka dapatkan di tanah rantau diamalkan di kampung halaman.

Berbeda dengan hukum Adat di wilayah Jawa Tengah ataupun Yogyakarta, yang mana anak laki-laki mendapat warisan yang lebih banyak dibandingkan seorang wanita. Namun, apakah hukum adat masih masih eksis atau berlaku di Indonesia? Jawabannya adalah ya, Karena hukum adat hingga saat ini masih menjadi bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, di samping hukum positif lainnya. 

Salah satu contoh daerah yang masih kental dengan hukum adatnya adalah Papua, di mana dari 310 suku yang berada di Papua masing-masing memiliki hukum adat tersendiri dan masih bertahan hingga kini. Hukum adat lebih dominan dalam kehidupan masyarakat karena dinilai lebih menguntungkan pihak korban daripada hukum positif. 

Adapun ketentuan mengenai keberlakuannya hukum adat dilihat dari dasar yuridisnya, dasar yuridis inilah yang dapat menjelaskan berlakunya hukum adat secara sah di Indonesia. Yaitu setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara.

Pasal tersebut berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Bukan hanya itu, di dalam beberapa undang-undang ada juga yang mengatur keberlakuan hukum adat. Contoh dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tepatnya pada Pasal 5 yang berbunyi:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Oleh karena itu hukum adat adalah hukum yang yang harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya karena ia merupakan hukum tertua yang telah dimiliki Indonesia.