Memasuki era baru setelah revolusi industri yang menggunakan energi fosil sebagai bahan bakar utama negara-negara di dunia sudah mulai mencoba untuk meninggalkan itu dan mengembangkan energi ramah lingkungan untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan maka dari itu isu lingkungan hidup kini menjadi topik menarik di kalangan masyarakat internasional.

Isu ini dibahas karena perilaku manusia yang menyebabkan permasalahan perubahan iklim akibat dari pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih guna lahan. Bermacam upaya telah dilakukan guna mengatasi dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim, baik melalui kerjasama antar negara maupun perundingan internasional.

Karena hal itu pada 2015, 196 negara berkumpul di Paris menandatangani Kesepakatan Paris dengan tujuan mengurangi peningkatan suhu dunia 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.Indonesia juga merupakan dari salah satu negara yang menandatangani traktat ini pada tanggal 22 April 2016 yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement. 

UU tersebut memuat kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) Indonesia, yang mencakup aspek mitigasi dan adaptasi yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian.

Tetapi pada April 2017, pemerintah Indonesia dikejutkan oleh resolusi Parlemen Uni Eropa untuk tidak membeli minyak sawit untuk biodiesel pada 2020 karena dinilai tidak diproduksi secara berkelanjutan dan memicu deforestasi. Resolusi ini mendapat respons dari negara produsen sawit terbesar, seperti Indonesia dan Malaysia. 

Di Indonesia, respons datang dari berbagai aktor negara, dan deforestasi perkebunan sawit yang menyalahi prinsip-prinsip yang tertera dalam sertifikasi sawit global atau yang dikenal dengan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). 

Persoalan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial adalah prinsip utama yang harus dipatuhi negara produsen sawit, seperti Indonesia. Walaupun demikian, persoalan keberlanjutan dan keadilan sosial ini pula yang menjadi kendala dalam perdagangan sawit dari negara produsen ke negara konsumen, seperti Uni Eropa.

Karena adanya kebijakan dari Parlemen UE dan keputusan Komisi UE berpotensi mengganggu jalannya perekonomian dan berdampak buruk terhadap berbagai sektor terutama industri dan tenaga kerja di Indonesia. Kebijakan ini juga akan mengganggu ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE yang merupakan importir minyak kelapa sawit terbesar kedua.Hal ini sangatlah buruk bagi Indonesia karena ekspor sawit menjadi sumber pendapatan terbesar di Indonesia.

Pemerintah merespons langkah Uni Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap komoditas sawit nasional atau crude palm oil (CPO). Respon tersebut sebagai upaya agar sawit mendapat perlakuan setara dengan minyak nabati lainnya di pasar komoditas Uni Eropa, sehingga Indonesia berencana menarik diri dari Kesepakatan Paris.

Indonesia sudah melakukan negosiasi dengan Uni Eropa tetapi negosiasi tersebut tidak berjalan dengan mulus maka dari itu Pemerintah menyiapkan tiga opsi untuk melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit nasional. Mulai dari gugatan ke pengadilan, mengadukan ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), hingga mengancam keluar dari kesepakatan Paris.

Indonesia akhirnya melakukan penyeselsaian diskirminasi sawit yang bertujuan menyelesaikan perang dagang dilakukan melalui WTO yang kemudian dimenangkan oleh Indonesia. Upaya diplomasi ini ternyata berhasil menekan UE untuk mulai mempertimbangkan kembali penghapusan minyak bagi bahan biofuel.

Walaupun Indonesia sudah memenangkan gugatan itu tidak serta merta Uni Eropa mengalah mereka tetap memblokade sawit dari Indonesia dengan cara membawa Isu-isu sosial yang menyebutkan ekspansi perkebunan sawit dan perdagangan minyak sawit telah membuat konflik sosial, konflik tanah, marginalisasi masyarakat adat dan mata pencarian mereka, konflik dalam hubungan kerja, perdagangan, sampai hilangnya keberagaman hayati.

Setalah diterpa isu tersebut Indonesia dengan spontan ingin melakukan opsi keluar dari Perjanjian Paris dan mengikuti langkah Amerika Serikat dan Brazil. Meskipun belum pasti Indonesia serius atau hanya mengertak Uni Eropa, ada baiknya menimbang biaya jika ingin meninggalkan perjanjian internasional.

Indonesia pun mengkritik kegagalan paris agreement Meskipun karena tujuan awal didirikannya perjanjian ini belum bisa tercapai. Menurut Climate Action Tracker, sebuah situs web yang dijalankan oleh tiga organisasi penelitian lingkungan, suhu global diperkirakan akan naik 3,3 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri dengan kebijakan lingkungan saat ini. 

Bahkan dengan kebijakan optimis, kenaikan suhu masih diperkirakan akan mencapai 3 derajat Celcius. Artinya, dunia masih perlu bekerja keras untuk mengurangi suhu global jika ingin mencapai tujuan awal.

Jika Indonesia berhasil keluar dari Kesepakatan Paris untuk sementara memang membuat pendapatan Indonesia meningkat dan meningkatkan investasi karena peraturan yang tidak ketat,tetapi keluar dari paris agreement adalah keputusan yang terburu-buru untuk Indonesia, terutama mengingat potensi manfaat dengan terus bergabung, seperti energi terbarukan yang lebih murah, peningkatan produktivitas di bidang pertanian dan PDB yang lebih tinggi.

Maka dari itu Indonesia harus tetap bergabung di Perjanjian Paris untuk kebaikan Bersama bagi dalam negeri maupupun luar negeri karena menjaga hutan Indonesia sangatlah penting untuk keberlanjutan kehidupan yang baik bagi masa depan.Indonesia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kesepuluh di dunia, yang juga menampung kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, harusnya sadar diri dan terus berkomitmen untuk mengurangi emisi dan melindungi lingkungan. 

Meninggalkan Kesepakatan Paris dan mengurangi kebijakan untuk melindungi lingkungan dapat menyebabkan dampak lingkungan yang sangat besar jika tidak dalam lima tahun ke depan, maka pada akhir abad ini.