Penulis
7 bulan lalu · 542 view · 3 menit baca · Ekonomi 40404_75374.jpg
thetanjungpuratimes.com

Masalah Implementasi dan Pengelolaan Dana Desa

Kebijakan tentang pengalokasian Dana Desa tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Artinya, setiap tahun desa di seluruh Indonesia mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Dalam praktiknya, implementasi UU Nomor 6 yang disahkan pada tahun 2014 itu masih menuai banyak masalah, di antaranya, belum terpenuhinya jumlah anggaran yang ditetapkan dalam UU dan masalah pengucuran dana secara beransur-ansur.

Masalah yang pertama ini cukup mengganjal, sebab, jika jumlah anggaran ini belum ditetapkan secara pasti, maka yang terjadi adalah spekulasi kebijakan tentang besaran dana desa yang akan dikucurkan. Ketetapan jumlah anggaran sangatlah penting, hal ini terkait secara langsung dengan kebutuhan akan pengelolaan dana desa untuk tujuan pemberdayaan desa dan pengembangan perekonomian daerah dalam lingkup kecil.

Ada empat kriteria yang dijadikan dasar dalam pembagian dana desa, yakni jumlah penduduk, taraf kemiskinan, luas wilayah dan struktur geografis. Sehingga, pengucuran dana desa mengacu pada keadaan dan kondisi-kondisi spesifik desa tersebut, agar pengelolaan Dana Desa dapat sesuai porsi dan kebutuhan. Tetapi faktanya, cara-cara membagian Dana Desa menurut empat kriteria ini belum terlaksana dengan baik.

Masalah yang kedua adalah soal tahapan pengucuran dana yang seharusnya hanya satu kali saja. Fakta di lapangan menunjukkan, penyaluran Dana Desa ini justru dilakukan secara bertahap, yakni sistem pembagian beransur antara dua sampai tiga tahap. Sistem pembagian semacam ini akan menyulitkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban program kerja.

Penyaluran secara bertahap ini juga menjadi masalah krusial, alih-alih dana itu akan difungsikan dengan baik sesuai kebutuhan, justru yang terjadi adalah pengelolaan Dana Desa ini menjadi sangat tertatih-tatih dan tidak sesuai dengan target program kerja dalam kurun waktu satu tahun lamanya.

Menurut Ahmad Muqowah, Ketua Komite I DPD RI, pemerintah masih menyamaratakan cara Alokasi Dana Desa (ADD). Padahal, kualifikasi dan kebutuhan setiap desa tidak sama satu sama lain. Jika desa yang wilayahnya relatif lebih besar mendapatkan dana yang jumlahnya sama dengan desa kecil, maka yang terjadi adalah ketidakadilan.

Akibatnya, pembangunan ekonomi menjadi tidak merata dan terkesan timpang. Ada semacam ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Pengelolaan dana pun menjadi tidak produktif dan makin mempersempit peluang pemberdayaan ekonomi berkemajuan.

Padahal, tujuan dari dianggarkannya Dana Desa adalah untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan, agar desa-bahkan di wilayah yang paling terpencilpun-dapat melakukan tahap pengembangan ekonomi, yang pada gilirannya untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai suatu keadaan di mana masyarakat makin sejahtera. Pemerintah-pun pada akhirnya dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam sila ke-5.

Jika jumlah pengucuran dana ini tidak ditetapkan secara pasti, khususnya melihat konteks antara desa kecil dan desa besar, maka seberapa banyak pun dana yang dikucurkan, tidak akan mampu memperbaiki perekonomian desa, wilayah pinggiran dan daerah pedalaman yang sangat sulit diakses. Sehingga anggaran besar yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat, seakan menjadi sia-sia, karena tidak dapat mencapai target kemakmuran dan pemerataan.

Antara implementasi dan pengelolaan tidak bisa dipisahkan. Jika implementasinya baik dan tepat, maka pengelolaannya pun akan baik dan tepat pula. Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka kebijakan tentang penggelontoran Dana Desa dari pemerintah pusat yang telah disahkan oleh UU, akan menjadi bumerang yang akan merugikan dan mencelakaan ekonomi negara.

Tahap-tahap perbaikan atau evaluasi menjadi wajib dilakukan, sekurang-kurangnya pemerintah harus meningkatkan komitmen yang tinggi dalam hal pembangunan desa melalui ADD (Alokasi Dana Desa). Komitmen itu harus dibuktikan dengan adanya perbaikan sistem, membuat kebijakan yang lebih spesifik dan selalu mengawasi implementasi Dana Desa. 

Di samping agar terhindar dari praktik korupsi, juga agar dana itu dapat dikelola secara produktif sesuai kebutuhan desa dan dapat mencapai tujuan diselenggarakannya anggaran daerah tersebut.

Regulasi dan skema pengawasan Dasa Desa harus terus ditingkatkan, khususnya oleh Dirjen Pengembangan Kawasan Perdesaan Kemendes. Seperti membentuk satuan tugas desa, mengaktifkan inspektorat di setiap daerah atau kabupaten untuk memperbaiki kualitas para pendamping desa, misalnya melalui melatihan dan pengawasan secara ketat.

Selain itu, implementasi dan pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan. Sebab, Dana Desa difungsikan untuk masyarakat dan pembangunan desa. Rakyat kecil umumnya tidak tahu menahu tentang program-program desa, khususnya yang terkait dengan pemerintahan, maka sosialisasi secara masif harus dilakukan. Juga, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam prospek pembangunan daerah secara bersama-sama.

Saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan, misalnya seperti pembangunan infrastruktur yang begitu masif dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya agar ekonomi dapat cepat tumbuh melalui aspek pembangunan dan mencapai pemerataan.

Adanya anggaran Dana Desa juga harus menjadi jalan bagi pertumbuhan ekonomi itu, sehingga masyarakat di perkotaan dan desa, bersama bahu-membahu dalam mengusahakan pencapaian ekonomi yang makmur dan mensejahterakan.