Pemerintah telah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang. Namun badai Demokrat belum sepenuhnya berlalu. Masalahnya, saling gugat antara kedua kubu di meja hijau bakal berlanjut, bahkan panjang urusannya.

Terlepas dari perkara hukum, ada sejumlah pertanyaan krusial secara politik. Apa persepsi publik pasca penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB? Bagaimana prospek elektoral Partai Demokrat di tengah kemelut? Seberapa digdaya tingkat elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Moeldoko bila menjadi calon presiden?

Merujuk hasil survei nasional Charta Politika Indonesia pada 20-24 Maret 2021 bertajuk "Evaluasi Kebijakan, Aktivitas Masyarakat, dan Peta Politik Triwulan I 2021", ada beberapa temuan terkait isu aktual konflik Partai Demokrat.

Hasil survei Charta Politika menemukan bahwa dari responden yang mengetahui adanya KLB di Deli Serdang, 37,6 persen tidak setuju terhadap penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sementara 18,1 persen menyatakan setuju, dan 44,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.   

Temuan Charta Politika juga menunjukkan, apabila pemilihan presiden diselenggarakan ketika survei dilakukan, hasilnya AHY masih unggul ketimbang Moeldoko. AHY memperoleh 4,8 persen, sedangkan Moeldoko 1.3 persen.

Faksionalisasi 

Rangkaian kronologis geger Demokrat hampir mendekati dua bulan. Mulai menghangat awal Februari 2021 lalu, ketika AHY selaku ketua umum Partai Demokrat menggelar pidato yang menyengat Moeldoko, disebut berada di balik kudeta Partai Demokrat. Moeldoko sempat menolak tudingan itu, bahkan berkilah hanya sekadar ngopi.

Tapi fakta menyuguhkan, Moeldoko yang notabene orang luar partai, ditunjuk sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB. Perjumpaan kepentingan antara faksi politik Demokrat kontra AHY dengan Moeldoko seolah menabuh genderang perang terhadap singgasana Cikeas. Sampai saat ini, kita dipertontonkan dengan semarak pertempuran narasi politik.

Secara umum, munculnya faksi-faksi dalam partai politik adalah bagian dari dinamika internal. Perbedaan pandangan, motif dan kepentingan antarelite terhadap isu strategis, kebijakan maupun arena kandidasi merupakan realitas jamak dalam parpol yang sarat intrik. Namun faksionalisme bukanlah persoalan besar manakala pemimpin partai cakap mengelola secara elegan dan bijak.

AHY adalah pemegang otoritas struktural di partai segitiga biru. Modalitas AHY kian signifikan karena ditopang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi. Lahirlah ‘klik’ Yudhoyono dengan pengaruh yang sangat kuat.

AHY memang dipersiapkan sebagai pelanjut trah Yudhoyono. Pilgub DKI 2017 sebagai panggung politik perdana. Memasuki kontestasi Pilpres 2019 lalu, nama AHY sempat masuk radar, khususnya posisi cawapres, tapi gagal. Isu pengangkatan AHY sebagai menteri kabinet Indonesia Kerja jilid II pun berakhir kandas.

Namun magnet AHY untuk mengembalikan kejayaan Demokrat tetap menarik perhatian, kendati tantangannya sangat besar untuk mendongkrak elektabilitas partai yang sedang diterjang badai konflik. Di sisi lain, kelompok tertentu di Partai Demokrat yang kontra AHY terus bermanuver, bahkan mengkritik tata kelola Demokrat yang dinilai kental dengan dinasti politik.

Di simpang jalan, faksi Marzuki Alie menunjukkan taringnya berseteru dengan AHY. Mantan Sekjen Partai Demokrat itu terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Ada juga Juru Bicara Demokrat versi KLB Muhammad Rahmad yang merepresentasikan eksisnya klik Anas Urbaningrum.

Meskipun pernah menjadi ketua umum Partai Demokrat, namun secara struktural kepartaian, praktis rantai kedigdayaan faksi Anas terputus, apalagi loyalis utama Anas berdiaspora ke partai lain. I Gede Pasek Suardika dan Tri Dianto bergabung ke Partai Hanura, Saan Mustopa masuk Partai NasDem, Ma'mun Murod Al Barbasy aktif di PAN, atau pun memilih politik alternatif lewat ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).  

Jalan terjal

Sebagai parpol yang pernah mendaki puncak kekuasaan selama dua periode (2004-2009 dan 2019-2014), maka jejak Demokrat menempati kekhasan tersendiri dalam sejarah kepartaian di Indonesia. Bayangkan, meskipun partai baru kala itu, Demokrat berhasil memperoleh suara 7,45 persen pada Pemilu 2004. Demokrat terus meroket pada pemilu 2009 dengan perolehan suara 26,4 persen.  

SBY sebagai icon Partai Demokrat menduduki jabatan sebagai Presiden RI selama dua periode. Seiring perjalanan waktu, sinar keemasan Demokrat menjadi redup tatkala memasuki lorong politik selanjutnya. Ditambah kasus korupsi yang menjerat sebagian elite Demokrat kala itu. Pada pemilu 2014, Demokrat hanya 10,19 persen suara. Pemilu 2019, Demokrat menurun drastis dengan raihan suara 7,77 persen.

Hasil survei Charta Politika Indonesia juga menunjukkan Partai Demokrat berada di posisi paling buncit, bila pemilu legislatif diselenggarakan ketika survei dilakukan pada 20-24 Maret 2021, tingkat elektabilitas Demokrat hanya meraup angka 4,2 persen. Jauh sekali jarak suara Demokrat terkini bila dibandingkan dengan kedigdayaan SBY saat berkuasa.

Faktor penurunan tren elektabilitas itu tak lepas juga dari konflik internal Demokrat yang menyisakan luka-luka politik. Dalam survei Litbang Kompas pada 16-18 Maret 2021 lalu, mayoritas responden menilai perpecahan parpol berdampak buruk pada citra parpol tersebut. Bahkan sebagian responden akan mengalihkan dukungan ke parpol lain apabila parpol pilihannya mengalami perpecahan.

Dalam konteks inilah, kepemimpinan dan manajemen partai seorang AHY diuji untuk menunjukkan kredibilitasnya secara berdikari. Ujian selanjutnya bagi AHY adalah sejauhmana ia terampil mengontrol anggota Dewan maupun kader Demokrat dari semua level agar solid dan tegak lurus. Meminjam semboyan lawas SBY-JK “Bersama Kita Bisa”, sangat penting direnungkan kembali oleh partai berlambang bintang mercy itu.  

Dengan demikian, perlu muhasabah politik (perhitungan, instrospeksi, evaluasi) dan kerja keras yang berlipat ganda bagi Demokrat untuk menembus jalan terjal menuju pemilu 2024. Di sini peran AHY beserta lingkaran inti sangat vital, menghadirkan reputasi dan rebranding diferensiasi sebagai tokoh muda yang punya “efek kejut”, bukan biasa-biasa saja.

Partai Demokrat yang diterpa ‘badai secangkir kopi’ – meminjam istilah Pramoedya Ananta Toer, AHY sebenarnya memiliki panggung politik strategis untuk mendongkrak popularitas. Ujungnya, melirik simpati masyarakat rakyat yang cepat terpesona dengan orang yang terpojok. Posisi AHY sebagai ketua umum parpol, tentu bargaining awal untuk membuka kerja sama dengan parpol lain dalam kandidasi pilpres 2024.

Pemilu 2024 masih lama, maka bagi parpol mana pun, setidaknya ada tujuh aspek sebagai muhasabah politik guna mengelola konflik agar tidak berujung disfungsional. Pertama, revitalisasi ideologi dan platform sebagai perekat anggota partai. Kedua, kontekstualisasi gaya kepemimpinan dan pola komunikasi yang bersenyawa dengan suasana kebatinan kader maupun lapisan masyarakat akar rumput.

Ketiga, parpol perlu melakukan transformasi pendekatan tata kelola partai dari koersif ke persuasif. Keempat, rekrutmen politik yang mengedepankan prinsip-prinsip meritokrasi. Kelima, mematangkan kaderisasi dan menumbuhkan tradisi intelektual. Keenam penguatan demokratisasi internal yang menjamin adanya kesetaraan, keterbukaan, kolektivisme dan partisipasi politik.