Bagi perokok, merokok sama pentingnya dengan makan dan minum. Demikianlah penuturan seorang teman yang sedang gelisah dengan kenaikan harga rokok pada awal tahun 2020 ini.

“Semua orang miskin maupun kaya berhak untuk makan dan minum, begitu pula dengan merokok. Kalau harga rokok naik, bisa apa kita yang mahasiswa ini?” tuturnya.

“Sekalian saja rokok itu dijadikan konsumsi mewah yang hanya diperuntukkan bagi kelas atas (borjuis, etc). Negara berlaku layaknya orang tua. Tetapi pada saat ia renta, anak tetap menanggung pajak,” tuturnya menambahkan.

Aku hanya tertawa mendengarkan celotehnya.

Namanya Gamal Abdul. Ia teman diskusi yang baik. Namun sayang, ia tak bisa berpikir kalau rokok tak di tangan kanan dan kopi tak di tangan kirinya. Dasar aktivis, emang susah ya hidup tanpa rokok?

Naiknya harga rokok per 1 Januari 2020 yang terlampau tinggi bisa menyebabkan kerugian pada petani tembakau dan industri olahannya. Tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan beberapa industri rokok gulung tikar.

Kenaikan cukai rokok sebesar 23% menjadi yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Jika begitu, harga eceran rokok pun naik menjadi 35%.

Di Balik Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok

Pada 13 September 2019 lalu, Menteri Keuangan Sri Muliyani menjelaskan naiknya harga cukai rokok berdasarkan tiga pertimbangan, yaitu:

Pertama, mengurangi konsumsi rokok. Berangkat dari data Riskesdas 2018, di mana prevalensi perokok secara global meningkat. Terutama perempuan, dari 1,3% menjadi 4,8% serta pada anak dan remaja meningkat dari 7,2% menjadi 9,1%.

Kedua, mengatur industri rokok. Pemerintah menjamin keberlangsungan industri rokok dengan menjaga keseimbangan antara industri padat modal dan padat karya.

Ketiga, meningkatkan penghasilan negara. Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan cukai naik 13% menjadi Rp179,2 triliun dari target 2019 sebesar Rp158,8 triliun.

Selain itu, kenaikan cukai rokok juga untuk menekan peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai yang dijual sangat murah. Agar peraturan ini berjalan efektif, pemerintah akan bersinergi dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan aparat penegak hukum lainnya untuk mencegah tumbuhnya peredaran rokok ilegal.

Dalam laporan Hendra Kusuma, kenaikan tarif cukai rokok sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Bahkan, telah mendapat pandangan dari Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang saat itu sedang menjabat.

Sebagai payung hukum atas kenaikan cukai rokok sebesar 23% ini, pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 /PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Tarif cukai hasil tembakau ini perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau itu sendiri tanpa meniadakan kebutuhan dan tuntutan petani-petani tembakau.

Nasib Petani Tembakau

Pembangunan pertanian dalam arti luas mendapatkan prioritas utama pemerintah Indonesia sejak Repelita I, bahkan menjadi titik sentral pembangunan ekonomi.

Dengan menempuh jalan tersebut, sebagian rakyat Indonesia, yaitu petani, mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki tingkat penghasilannya. Perbaikan penghasilan para petani ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli mereka dan dapat mendorong perkembangan sektor lainnya. 

Sektor perkebunan sebagai salah satu cabang sektor pertanian juga mendapatkan perhatian pemerintah. Di antara komoditas perkebunan, tembakau merupakan salah satu komoditas yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia.

Peranan tersebut sebagai sumber pendapatan bagi petani tembakau dan sebagai penyerap tenaga kerja yang cukup besar, mulai dari pengolahan sampai ke pabrik rokok, serta sebagai sumber pendapatan bagi negara dari cukai dan ekspor.

Kenaikan cukai 23% pada awal tahun ini dinilai memberatkan dan merugikan, khususnya bagi para petani tembakau.

Bukan hanya nasib petani tembakau yang terancam, nasib petani cengkeh pun dipertaruhkan. Imbas dari kenaikan cukai rokok adalah berkurangnya permintaan dari industri rokok terhadap bahan baku cengkeh. Harga cengkeh pun diperkirakan akan mengalami penurunan.

Masih dalam perbincangan dengan Gamal Abdul, kenaikan harga rokok pada cukainya yang untung adalah negara, bukan pada harga tembakau yang menguntungkan petani. Begitu pula dengan kerugian petani lainnya atas hasil pertanian mereka dan untuk kebutuhan mereka pada produk lain. 

“Rakyat kecil rugi dua kali loh, Is! Demi pemasukan negara, apa semua harga harus melejit?” tuturnya.

Sudah seharusnya pemerintah melihat kebijakan dari perspektif yang berbeda. Sesekali pemerintah harus bergerak melihat realitas yang berada di akar rumput (dibaca: petani). Merekalah yang menjadi titik tumpu produksi dalam industri rokok. Mereka pulalah yang dicekik dengan kebijakan yang dinilai cenderung tidak pro terhadap rakyat kecil ini.

Masa Depan Industri Rokok Indonesia

Industri rokok adalah salah satu industri yang menjadi penyuplai terbesar pendapatan negara. Indonesia ada dalam daftar sepuluh besar produsen utama tembakau dunia.

Pada Maret 2019, Kementerian Perindustrian mencatat: Pertama, total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5,98 juta orang, terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. 

Kedua, pada 2018, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai USD931,6 juta atau meningkat 2,98% dibandingkan pada tahun 2017, yaitu sebesar USD904,7 juta.

Ketiga, menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto yang kala itu menjabat, sepanjang 2018, penerimaan cukai rokok menembus angka hingga Rp153 triliun atau lebih tinggi dibanding perolehan di2017, yaitu sebesar Rp147 triliun. 

Penerimaan cukai rokok pada 2018 berkontribusi mencapai angka 95,8% terhadap cukai nasional. Dengan diterbitkannya aturan kenaikan cukai sebesar 23% ini, akan memberikan dampak bagi industri rokok itu sendiri, baik terhadap petani tembakau yang menjadi produsen bahan baku utama industri ini ataupun terhadap buruh pabrik yang terancam PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat adanya upaya meminimalisasi biaya produksi.

Nasib industri rokok pun akan terancam gulung tikar jika mereka tidak pandai-pandai menyiasati biaya produksi yang meningkat akibat kenaikan biaya cukai ini.

Menurut salah seorang teman, industri rokok yang besar, seperti Gudang Garam, Sampoerna, dan Djisamsu yang sudah lama dikenal dan ditahu kualitasnya oleh konsumen, akan tetap bertahan.

Tapi industri rokok kecil belum tentu akan bertahan. Dengan naiknya cukai rokok, bisa saja memperkuat industri rokok yang sudah lama bertahan di pasaran dan hanya akan menyisakan beberapa perusahaan rokok besar saja.

Kontributor terbesar penyumbang cukai nasional ini (dibaca: industri rokok) terancam kehilangan konsumennya akibat dari kenaikan harga rokok yang cukup fantastis pada awal tahun ini. Dalam jangka waktu terdekat, masyarakat akan berbondong-bondong pindah ke merek rokok lain, tidak terkecuali beralih ke merek rokok ilegal. Hal ini semata-mata untuk menekan pengeluaran rumah tangga masing-masing.

Ada kecenderungan anak muda yang mulai beralih kepada pemakaian Vapor, dengan pertimbangan lama pemakaian dan juga  harga likuidnya. Rokok jenis ini pun bisa dipakai dua sampai tiga minggu.

Namun menurut pengakuan seorang teman, dia pun mulai beralih menggunakan tembakau yang dibeli langsung di pasar atau di petani tembakau karena pertimbangan harga yang lebih murah.

Referensi:

1. Tiga Alasan utama Sri Muliyani Naikkan Cukai Rokok Jadi 23%. https://finance.detik.com/industri/d-4705332/3-alasan-utama-sri-mulyani-naikkan-cukai-rokok-jadi-23

2. Dwi Mega Sari. 2008. Peramalan Harga Dan produksi Tembakau Di Indonesia.  Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Manejemen, Institute Pertanian Bogor.

3.www.alinea.id. 2020. Dibalik Naiknya Harga Rokok.

4.https://kemenperin.go.id/artikel/20475/Industri-Hasil-Tembakau-Tercatat-Serap-5,98-Juta-Tenaga-Kerja