Beberapa waktu yang lalu, 11 November tepatnya, saya menjadi peserta terpilih untuk mengikuti "Focus Group Discussion" mengenai masa depan diplomasi perminyakan di Indonesia, FGD tersebut diselenggarakan di FISIPOL UGM. dihadiri oleh para pemuda - pemudi dari sebagian kampus di tanah jawa, didampingi juga oleh para "expertise" dibidangnya. tulisan yang saya tulis sebagai syarat mengikuti diskusi akbar tersebut ter-inspirasi dari perkuliahan dikampus, dan beberapa artikel jurnal. 

Agak sulit bagi saya pada awalnya untuk merumuskan ide strategi diplomasi perminyakan bagi Indonesia, mengingat Indonesia sudah keluar dari OPEC, dan tidak ada potensi yang signifikan yang bisa dikembangkan, dari data - data yang saya pelajari cadangan minyak Indonesia masih jauh dibawah cadangan minyak negara - negara teluk. sebagai perbandingan, mengutip dari kompas.com dan detik.com cadangan minyak Indonesia yang bisa diekstraksi adalah sebesar 3,7 Milyar Barrel, sementara di Arab saudi mencapai 212 Miliar barel. 

tekhnologi yang dimiliki Indonesia pun masih kurang, untuk proses pengolahan minyak mentah pun kita masih harus mengekspor dahulu keluar negeri, baru mengimpornya lagi dalam keadaan sudah siap pakai dengan harga yang tentunya lebih mahal. Pikiran saya masih mengambang, waktu itu saya tuliskan saran agar keanggotaan Indonesia diaktifkan kembali di OPEC agar Indonesia memiliki wadah untuk berdiplomasi. 

Begitu Diskus dimulai, sebanyak tiga sesi dari pukul 11 hingga 5 sore, saya mendapat ide - ide baru yang spontan terbentuk ketika mendengar pemaparan dari para ahli dan praktisi, juga teman - teman dari seantero jawa. Panel kami pada waktu itu sepakat agar Indonesia mengurungkan dahulu niat untuk mengaktifkan kembali keanggotaannya di OPEC, Mengapa? karena sebagai sebuah rezim Internasional, OPEC tentunya memiliki seperangkat aturan yang harus diadopsi oleh negara anggotanya untuk menjaga harga minyak dunia tetap stabil.

Cara kerja OPEC mirip dengan kartel yang mengatur harga suatu komoditas. penyebab Indonesia keluar dari OPEC adalah karena Indonesia harus memangkas produksi minyak dalam negerinya, sementara kebutuhan dalam negeri sedang tinggi - tingginya, apabila Indonesia ingin aktif kembali, konsekuensinya tentu saja regulasi OPEC harus kita adopsi kedalam negeri, kalau tidak cerita yang sama tentu akan terulang kembali.

kemudian saya menemukan fakta menarik seputar prestasi Pertamina sebagai perusahaan minyak Indonesia yang kemudian memiliki kesempatan untuk menggarap ladang minyak di Mansouri, Iran yang memiliki cadangan minyak 3 Milyar Barel, kemudian saya usulkan kepada forum, agar Indonesia lebih fokus kepada kerjasama bilateral saja, apabila berkaca kepada pengalaman pertamina di Iran, dengan pertimbangan bahwa kita bisa lebih mudah mengajukan deal - deal atau persyaratan apabila dalam lingkup bilateral ketimbang regional, terlebih di OPEC yang produksi minyaknya dikuasai oleh negara - negara teluk.

tentu dalam segi cadangan maupun tekhnologi kita tidak memiliki nilai tawar apapun, tapi dengan kerjasama bilateral, kita bisa menimbang keuntungan maupun kerugian dengan bernegosiasi dengan pihak kedua. selain upaya diplomasi, kita tentunya harus menguatkan nilai tawar kita dengan memperbaiki keadaan domestik, salah satunya adalah dengan mengembangkan energi alternatif, menurut pemaparan salah satu Diplomat kementrian Luar Negeri, pengembangan energi alternatif juga diperlukan, agar mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak.

Salah satunya adalah pengembangan bahan bakar hayati seperti biodiesel. Indonesia memiliki potensi kelapa sawit yang kaya, yang apabila serius untuk dikembangkan maka ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya solar maka akan berkurang

Yang kemudian menjadi kesimpulan adalah, Indonesia sebaiknya mengedepankan hubungan bilateral dahulu, apabila memperhitungkan "power" Indonesia didalam OPEC, dan untung rugi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh OPEC, dan yang terakhir adalah penguatan potensi - potensi dalam negeri dalam energi terbarukan, dan juga pembangunan infastruktur yang memadai untuk memproses minyak mentah menjadi minyak siap pakai. 

Dalam hubungan bilateral pun Indonesia juga dekat dengan negara - negara pemilik modal, seperti China, proyek jalur sutra modern mendatangkan investasi kepada Indonesia untuk membangun infrastruktur dalam negeri, yang juga menjangkau daerah - daerah tertinggal. selain itu, dalam pembangunan sumber daya manusia, Indonesia melalui kementrian keuangan meluncurkan beasiswa LPDP untuk membiayai putra - putri terbaik Indonesia menimba ilmu, dikampus - kampus terbaik luar negeri maupun dalam negeri, dengan harapan dapat menjadi agen pembangunan Indonesia dimasa depan. 

terakhir, yang tak kalah penting adalah kebijakan dalam negeri. perihal PP 27 tahun 2017 menyangkut mengenai regulasi ekslporasi minyak di Indonesia, salah satunya adalah bahwa alat - alat produksi yang digunakan untuk melakukan eksplorasi menjadi milik negara. tentunya peraturan pemerintah ini menjadi angin segar, bagi masa depan industri minyak di Indonesia. saya pribadi optimis, dengan pertumbuhan sumber daya manusia dan juga investasi asing, baik berupa modal ataupun transfer teknologi dapat memajukan industri perminyakan di Indonesia.

Dengan begitu, masa depan diplomasi perminyakan Indonesia akan semakin kuat, dimulai dari Mansouri lalu berkembang ke negara lain. di masa depan nanti bukan tidak mungkin apabila bendera Indonesia akan ikut mewarnai peta perminyakan di dunia.