Ketika berbincang tentang Marhaenisme dalam komparasi ideologi, Marxisme-Komunisme sering kali diletakkan untuk menjadi salah satu pembanding. Dalam telaahnya, terminus ad quem (titik pijak) kelahiran ideologi yang dicetuskan Soekarno dilandaskan pada kemanusiaan, sedangkan Marxisme: alienasi manusia dari alat produksi.

Keduanya sama: kiri, menentang exploitation de I’homme par I’homme (pengisapan manusia terhadap ,manusia lain). Sama-sama lahir dalam rahim kehidupan sosial yang tertindas oleh kepemilikan kapital atau borjuasi.

Bahkan Bung Karno dalam konferensi pendidikan marhaenis, 1958 mengatakan, ”Intinya, marhaenisme adalah marxisme yang dijalankan untuk kondisi Indonesia.” Selanjutnya Bung Karno mengatakan, ”Kita mengambil filsafat historis materialisme sebagai pedoman pikiran dan kerja marhaenisme.”

Marxisme dengan Materialisme Historis sebagai metode dan analisis Marhaenisme dalam memahami kontradiksi pokok dan kontradiksi tidak pokok kondisi masyarakat Indonesia. Sedangkan pembedanya beragam macam.

Salah satunya, titik tolak dari sebab musabab penindasan, menurut pemikiran Karl Marx (marxisme), karena adanya ploretarisasi, kepemilikan modal oleh kaum borjuis menciptakan pola ekonomi kerja-upahan, sehingga kelas pekerja/buruh tidak mampu mengembangkan kapasitas kerjanya untuk menghasilkan nilai lebih, di satu pihak, borjuis, menikmati jerih payah pekerjanya tanpa harus bekerja secara berlebih.

Pekerja tetap melarat, karena ia tidak memiliki hak atas keuntungan produksi (nilai lebih), sedangkan borjuis/majikan semakin kaya, meski tidak terlalu bekerja, karena ia yang memiliki modal berupa alat-alat produksi. Cara hidup yang tidak adil.

Namun, kenyataan sama. Ada kemelaratan, meski beberapa orang memiliki alat produksi, bahkan tidak perlu mempekerjakan orang lain. Seorang petani yang memiliki kapital, berupa sebidang tanah dan alat-alat produksi lainnya tetap hidup dalam lingkaran kesengsaraan, dimiskinkan (pauverising) oleh pola ekonomi kapitalistik.

Inilah titik tolak sebab musabab Soekarno mencetuskan ‘ideologi’ Marhaenisme, yang katanya menurut kaum marhaenis (penganut marhaenisme) sebagai pemikiran brilian, kritis, tajam, bahkan dikultuskan.

Meski begitu, marhaenisme maupun Marxisme tetaplah sama. Dilahirkan oleh ketidakadilan ekonomi. Pola ekonomi dulu ketika dua isme itu lahir hingga kini, ketika dua ideologi nyaris punah, masih dalam ‘adat istiadat’ borjuistik/kapitalistisme; monopoli pasar, deregulasi, liberalisasi dagang, persaingan bebas, dan lain-lain.

Maka, sejak lahir dan sampai saat ini, Marhaenisme dan Marxisme tetaplah anti-kapitalisme. Mendudukkan Kapitalisme dan anak pinaknya sebagai thesa dan 2 isme itu sebagai antithesa, meski sampai hari ini masih ada perdebatan ‘konyol’ soal Marhaenisme sebagai antitesis atau sinthesis.

Dulu dalam arena pertarungan ideologi dunia, memang Marhaenisme belum teruji dalam praktik membangun Sosialisme Indonesia. Soekarno pada masa kekuasaanya lebih menjadi penyeimbang daripada menjadi pimpinan dengan otoritas penuh untuk merealisasikan cita-cita revolusi Indonesia dengan identitas ideologi Marhaenisme.

Akhirnya, gagasan Nasakom (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) lebih dipopulerkan sebagai obat mujarab stabilitas pemerintahan Soekarno. Tahap revolusi Sosialisme Indonesia masa Soekarno tidak tuntas pada tahap Revolusi Nasional, terbukti kegagalannya menjadi Pimpinan Besar Revolusi secara utuh. Sedangkan Revolusi Sosial masih dalam blueprint yang jauh dari praktik, itu pun masih dalam teks-teks lawas tanpa ada pengembangan.

Di satu sisi, Marxisme dalam identitasnya sebagai Komunisme–-lebih akrab dikenal Marxisme-Leninisme-–mampu bertahan dalam tataran politik kekuasaan dan sosial-ekonomi. Kendati Uni-Soviet sebagai simbol komunisme dunia runtuh pada tahun 1990 dan terklaim bahwa ideologi Komunisme telah bangkrut. Nyatanya, Tiongkok masih kekeh menjalankan Komunisme sebagai sistem politik, meski sistem ekonomi-sosial nya beraroma Kapitalisme.

Begitu juga Korea Utara yang terus diperolok dunia melalui ‘kediktatorannya’ dan sikap ‘nakalnya’ masih memegang teguh Komunisme. Pun, Vietnam, meski belum jelas ‘karakter’ ke-komunisan-nya.

Kini, Marhaenisme terus diuji ke-kiri-annya. Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengaku berideologi Marhaenisme di Parlementary Electoral dan Presidential Electoral 2014 justru tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan nasional untuk menyongsong Revolusi Indonesia sesuai blueprint Soekarno dalam cita-cita Sosialisme Indonesia.

Sebaliknya, kebijakan sosial-ekonomi Pemerintah Indonesia lebih mesra dengan Kapitalisme melalui kran investasi seluas-luasnya.

Di level intelektual, organisasi mahasiswa, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) belum menunjukkan keseriusan untuk menelaah Marhaenisme sebagai studi ilmiah dan menerjemahkan dalam bentuk kontinuitas gerakan secara nasional, masih terjebak pada slogan-slogan revolusioner dan aksi jalanan layaknya supporter sepak bola.

Kegagalan merumuskan ideologi menyeret GMNI pada ambiguitas visi. Alih-alih momentum yang seharusnya menjadi mediator konsolidasi ideologi, justru hanyalah eventul untuk memenuhi program organisasi.

Nyatanya, meski berada di tepi jurang, Marhaenisme masih bertahan dalam sebuah sistem nilai sebagai bintang penunjuk arah bagi individu-individu yang tercipta menjadi sikap dan aktivitas kiri. Masih jauh dari ‘artikulasi’ ideologi dalam konteks penjelmaannya menjadi social-politic movements dan international discourse. Realitas yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Selama masa itu pula, Marhaenisme tidak berubah ke-kiri-an, meskipun kelompok-kelompok teroganisir kurang percaya diri bahwa melalui Marhaenisme, mereka adalah kiri.

Akhir kata, apa pun dinamika sosial yang bergeliat mengantagoniskan ideologi kiri, dengan dalih dan analisis apa pun Marhaenisme bukan kanan atau tengah, tapi kiri. Kita harus akui itu.