3 tahun lalu · 1598 view · 8 min baca · Lingkungan 1_4.jpg
Foto: bisnisaceh.com

Maraknya Konversi Tanah Pertanian di Sleman

Pembangunan nasional menjadi topik utama di Indonesia dari masa orde lama hingga kini. Pada masa orde lama, pembangunan politik dinomorsatukan, namun sejak rezim orde baru berkuasa menggantikan orde lama, pembangunan ekonomilah yang memegang kendali utama.

Hingga kini, pembangunan ekonomi masih berlangsung dengan sangat pesat. Akan tetapi dampak dari pembangunan ekonomi ini tidaklah menguntungkan bagi beberapa sektor, salah satunya sektor pertanian. Banyak lahan-lahan subur dijadikan tempat untuk membangun pabrik-pabrik perindustrian, tempat hunian, dan bangunan-bangunan yang lainnya dengan mengatasnamakan pembangunan nasional.

Apabila dilihat perkembangan pembangunan dari masa ke masa, sangat tampak perubahan besar yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya sektor industri yang berkembang pesat, sektor-sektor lain pun mulai tumbuh dan berkembang, misalnya sektor pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan sektor hunian (perumahan).

Memang tidak dapat dihindarkan bahwa sektor-sektor tersebut membutuhkan lahan sebagai sebuah syarat untuk tumbuh kembangnya “bibit unggul” yang membawa keuntungan besar bagi bangsa Indonesia.

Meskipun demikian, apakah isu agraria terutama konversi (alih fungsi) lahan dikesampingkan? Tidakkah pemerintah memikirkan dampak lingkungan ke depannya ataupun memikirkan keberadaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari lahan sawah?

Betapa menyedihkan bahwa permasalah-permasalah agraria tidak dianggap sebagai masalah serius dan konsisten. Karena itu, untuk mencegah permasalahan yang lebih serius dan memunculkan kerugian yang lebih besar, maka perlu menetapkan permasalahan agraria sebagai prioritas perhatian pemerinta yang memerlukan tindak lanjut yang nyata.

Selain itu, perlu juga adanya pengawasan dan pengontrolan yang ketat terhadap pelaku-pelaku penyelewengan kebijakan. Seluruh aktor, baik pemerintah, swasta atau pasar serta masyarakat juga ikut andil dalam mensukseskan kebijakan tersebut.

Pemerintah juga harus menyikapi secara tegas permasalahan ini, karena permasalahan ini akan berdampak di masa mendatang. Pembangunan memang penting, akan tetapi perlu adanya pemantauan lebih lanjut terkait dampak yang akan dirasakan di masa mendatang.

Dalam esai ini, saya akan memaparkan konversi tanah yang terjadi di kabupaten Sleman, Yogyakarta. Apakah soal alih fungsi lahan yang terjadi di Sleman dikarenakan isu tersebut bukan prioritas? Atau ada alasan di balik terjadinya konvensi lahan yang menyebabkan berkurangnya lahan di Sleman setiap tahunnya? 

Strategi apa yang bisa digunakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan serta saya akan menyampaikan solusi atau rekomendasi saya terhadap isu tersebut? Adapun pembahasan isu dan pengumpulan data, saya menggunakan data sekunder yakni jurnal, artikel dan berita.

Konversi Tanah Dianaktirikan?

Konversi atau alih fungsi lahan merupakan salah satu maslah agraria yang marak terjadi di pulau Jawa. Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang mengalami masalah alih fungsi lahan di pulau Jawa.

Melihat permasalah dan isu peralih fungsian lahan tersebut, pemerintah di Yogyakarta tidak tinggal diam. Pemerintah mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, apakah regulasi tersebut sudah dijalankan dengan konsisten dan benar?. Moedji Rahardjo mengungkapkan [1]

Secara garis besar isu yang  menjadi latar belakang ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan   bahwa selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian, utamanya sawah sudah banyak dibuat. Namun demikian, implementasinya tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai dari pemangku kepentingan.

Berdasarkan Perda di atas, tentu diharapkan bagi tiap-tiap kabupaten di DIY bisa membuat regulasi turunan sesuai dengan keadaan geografis dan permasalahan yang dihadapi. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah alih fungsi lahan menjadi penyebab konflik di masyarakat.

Kabupaten Sleman yang hingga kini menjadi pusat pembangunan di Yogyakarta mendapat sorotan khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman. Untuk menyikapi konflik akibat alih fungsi lahan tersebut, DPRD Sleman pun ikut mengkritisi permasalahan konversi tanah yang marak terjadi di Sleman.

Dikutip dari Tribun Jogja edisi 7 april 2015, Hendrawan Astono (ketua Komisi A DPRD Sleman) mengkritik regulasi yang berlaku belum cukup mengontrol pembangunan dan alih fungsi lahan di Sleman. Beliau mengatakan bahwa[2]:

Meski ini investasi daerah, namun perlu kontrol yang ketat dari pemerintah. Selama ini Pemkab hanya memanfaatkan regulasi IMB dalam mengontrolnya, ini tidak cukup,” katanya, (dalam Tribun Jogja “Bupati Sleman Diminta Kaji Ulang Alih Fungsi Lahan, Selasa 7/4/2015).

Saya sangat setuju dengan kritik dari bapak Hendrawan, menurut saya semua permasalahan agraria yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh regulasi yang masih kurang atau minim yang mengatur masalah agraria. Selain regulasi yang minim tersebut, implementasinya pun belum berjalan secara optimal.

Perlu adanya tindak lanjut regulasi yang mengatur tentang permasalahan agraria ini. Permasalahan yang tak kalah penting juga diungkapkan bapak Moedji yakni terkait persepsi kerugian akibat konversi lahan sawah yang masih bias. Beliau mengatakan [3]

..... persepsi tentang kerugian akibat konversi lahan sawah cenderung bias ke bawah (under estimate). Dampak negatif konversi lahan sawah tidak dianggap sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius dan konsisten. Kompetensi untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah masih rendah, karena belum adanya suatu aturan baku yang dapat memayungi seluruh upaya pengendalian yang dilakukan dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif yang ada.

Permasalahan yang diungkapkan bapak Moedji menjelaskan bahwa isu agraria terutama alih fungsi lahan bukanlah isu primadona di Indonesia dan seakan-akan “dianaktirikan” atau tidak dianggap keberadaannya. Meskipun banyak kebijakan yang dikeluarkan terkait permasalah tersebut, akan tetapi dalam implementasinya tidaklah dapat menyelesaikan masalah tersebut secara signifikan.

Pengurangan tanah dari tahun ke tahun terus terjadi. Berikut tabel luas lahan pertanian produktif di Sleman yang menunjukan pengurangan lahan tiap tahunnya.[4]

Berdasarkan tabel diatas, dari tahun ke tahun luas lahan sawah di kabupaten Sleman terus mengalami penurunan. Melihat letak geografis kabupaten Sleman yang berbatasan dengan kota bisa menjadi alasan di balik pengurangan luas lahan produktif di Sleman. Karena tergerus oleh pembangunan gedung ataupun pabrik-pabrik yang terus mengalami pertumbuhan tiap tahunnya, serta peningkatan jumlah penduduk yang semakin memadati Sleman.

Dengan kata lain, pembangunan di Sleman mengalami peningkatan yang berbanding terbalik dengan penurunan luas lahan produktif. Melihat fenomena tersebut, pemerintah DIY dan terkhusus Sleman pun mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut, antara lain:[5]

Perda Kabupaten Sleman No.19/2001tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Keputusan Bupati Sleman No. 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.19/2001
Perda Provinsi DIY No.10/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Perda Kabupaten Sleman No.12/2012 tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2011-2031

Selain regulasi, pemerintah kabupaten Sleman pun membentuk sebuah lembaga yakni Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) kabupaten Sleman yang merupakan lembaga utama dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.

Hal itu tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Sleman No.22/2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan daerah bahwa tugas dari DPPD Sleman yakni membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan.

Regulasi sudah ditetapkan, lembaga yang bertanggung jawab juga sudah dibentuk, akan tetapi pengendalian konversi lahan masih sulit untuk dihentikan. Bisa dikarenakan isu yang belum menjadi proiritas penanganan, dan bisa disebabkan oleh adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan ataupun regulasi yang sudah ditetapkan. Terdapat tiga kendala yang bisa dijadikan alasan sulitnya melaksanakan kebijakan konversi lahan.[6]

Kendala dalam koordinasi kebijakan Di satu sisi pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di sisi lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor nonpertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian.

Kendala dalam pelaksanaan kebijakan yakni adanya perubahan penggunaan lahan sawah ke nonpertanian yang dilakukan secara individual/perorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut,dimana perubahan lahan yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas.

Kendala dalam konsistensi perencanaan. RTRW yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi, merupakan instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis. Namun dalam kenyataannya, banyak RTRW yang justru merencanakan untuk mengalih fungsikan lahan sawah beririgasi teknis menjadi nonpertanian.

Untuk mengatasi kendala tersebut, salah satu upaya di mana alih fungsi lahan dapat ditekan, yakni dengan menjadikan masalah tersebut menjadi permasalahan bersama dan menjadi perhatian semua pihak, baik terlibat secara langgsung ataupun tidak. Berikut salah satu strategi pengendalian alih fungsi tanah. Berikut gambar yang menunjukan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian.[7]

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat tiga langkah atau strategi dalam pengendalian tanah. Langkah pertama yakni titik tumpu terletak pada stakeholders. Karena yang bersentuhan langsung dengan permaslahan adalah masyaraka.

Langkah kedua yakni fokus analisis yang berarti sikap pandang masyarakat atau stakeholders ​terhadap eksistensi regulasi atau kebijakan. Esensinya adalah, kepentingan masyarakat tetap sejalan dan selaras dengan regulasi yang sudah ada. Langkah ketiga yakni sasaran utamanya adalah terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan yang selaras dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Konversi lahan atau alih fungsi lahan di Sleman,Yogyakarta masih sulit untuk dikendalikan. Banyak faktor penyebab alih fungsi lahan sulit dilaksanakan, diantaranya:

  1. Bukan isu primadona atau prioritas
  2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol alih fungsi lahan
  3. Implementasi kebijakan yang tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai dari pemangku kepentingan (stakeholders)
  4. Dampak negatif konversi lahan sawah tidak dianggap sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius dan konsisten.
  5. Kurangnya regulasi dan kontrol yang ketat dari pemerinttah
  6. Terdapat kendala koordinasi kebijakan, kendala pelaksanaan kebijakan dan kendala konsistensi perencanaan.

Untuk melakukan pengendaliannya, dapat menggunakan strategi pengendalian melalui 3 tahap, yakni tahap entry point,fokus analisis,dan goal.

Solution and Recommendation

Melihat fenomena di atas, adapun beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat saya ajukan, yakni:

  1. Menjadikan isu konversi lahan menjadi salah satu isu prioritas.
  2. Dibuatkannya regulasi yang strategis, seperti misalnya regulasi pemanfaatan lahan produktif dan tidak produktif, beserta sanksi-sanksinya
  3. Kontrol dan pengawasan dalam implementasi kebijakan melibatkan semua pihak dan stakeholders

Daftar pustaka

Ang. (2015, April 7). Bupati Sleman Diminta Kaji Ulang Alih Fungsi Lahan. Dipetik Juni 3, 2016, Dari Tribunjogja.Com: Http://Jogja.Tribunnews.Com/2015/04/07/Bupati-Sleman-Diminta-Kaji-Ulang-Alih-Fungsi-Lahan
E-jurnal UGM. Bab I “Pendahuluan”.  Hal. 7 Diakses di etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/79726/.../S2-2015-338363-chapter1.pdf. pada tanggal, 3 juni 2016
Iqbal, M., & Sumaryanto. (2007). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 2, 171. Diakses Di Http://Pse.Litbang.Pertanian.Go.Id/Ind/Pdffiles/Art5-2c.Pdf.    Pada 3 Juni 2016
Rahardjo, M. (T.Thn.). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dipetik Juni 3, 2016, Dari Www.Birohukum.Jogjaprov.Go.Id:Http://Www.Birohukum.Jogjaprov.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=447:Perda-Perlindungan-Lahan-Pertanian-Pangan-Berkelanjutan&Catid=107:Provinsidiy&Itemid=532

[1] Rahardjo,Moedji. “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Diakses di http://www.birohukum.jogjaprov.go.id/index.php?view=article&catid=107%3Aprovinsidiy&id=447%3Aperda-perlindungan-lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan&format=pdf&option=com_content&Itemid=532 . Pada tanggal, 3 juni 2016

[2] Berita di Tribun Jogja. “Bupati Sleman Diminta Kaji Ulang Alih Fungsi Lahan”, Selasa 7/4/2015. Diakses di http://jogja.tribunnews.com/2015/04/07/bupati-sleman-diminta-kaji-ulang-alih-fungsi-lahan . Pada tanggal, 3 juni 2016

[3] Op.cit. Rahardjo,Moedji. “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”.

[4] E-jurnal UGM. Bab I “Pendahuluan”.  Hal. 7 Diakses di etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/79726/.../S2-2015-338363-chapter1.pdf. pada tanggal, 3 juni 2016

[5] Ibid

[6] Nasoetion, L.I. 2003. Konversi Lahan Pertanian : Aspek Hukum Dan Implementasinya. Dalam Kurnia Dkk. (Eds). Makalah Seminar Nasional “Multifungsi Lahan Sawah Dan Konversi Lahan Pertanian”. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Tanah Dan Agroklimat, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Bogor. Dalam Iqbal Dan Sumaryanto. “Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat”. hal. 171 diakses di http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/ART5-2c.pdf.pada tanggal 3 Juni 2016

[7] Ibid. Hal 169

Artikel Terkait