Sejarah mencatat bahwa manusia memiliki riwayat kehidupan yang begitu dinamis. Layakanya evolusi, kehidupan adalah sebuah proses yang sangat panjang. Tidak heran ketika manusia dalam sejarahnya telah melewati peristiwa-peristiwa besar yang menentukan kehidupan kita hari ini. 

Bertitik pada terjadinya revolusi kognitif, manusia mengalami perubahan genetika yang meningkatkan kualitas berpikir dan komunikasi yang menjadi keunggulan atas mahluk hidup lainnya di dunia. 

Manusia diyakini memiliki hakikat sebagai mahluk gregariuousness atau bernaluri berkawan. Serupa dengan hal tersebut, Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai mahluk sosial atau yang kita kenal dengan istilah zoon politicon

Dalam artian, manusia hanya bisa hidup atau mencapai esensinya dengan berinteraksi dengan sesamanya . Hasil interaksi itulah yang akhirnya menghasilkan masyarakat atau society .

Namun demikian, mulanya interaksi yang terjadi masih bersifat alamiah di mana manusia-manusia saling berinteraksi untuk bersaing mendapatkan sumber daya alam guna mempertahankan hidup (struggle dalam konsep Darwin). Kondisi alamiah tersebut terus menerus terjadi dengan mengorbankan mereka yang terbilang lemah dalam masyarakat. 

Hal ini terjadi tidak lain karena manusia memiliki sifat sebagai serigala bagi manusia yang lain atau Homo Homini Lupus. Sederhananya dapat diartikan kondisi manusia yang saling meniadakan untuk mempertahankan esistensi, dan seperti hukum alam, yang lemah akan kalah dengan yang kuat.

Seiring berjalannya waktu, beriringan dengan perkembangan kualitas genetik manusia, maka lahirlah sebuah upaya untuk melakukan pengaturan atas manusia untuk mencapai keterpenuhan penunjang kehidupannya tanpa saling mendiadakan melalui konsepsi negara. 

Hal tersebut dimulai oleh konsep yang dikemukakan oleh Plato (negara kota atau polis dalam buku Republic) dan terus dikembangkan secara besar-besaran pasca renaisance oleh beberapa intelektual terkemuka dunia seperti: Machiavelli; Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J Roseu.Terlepas dari perdebatan intelektual yang ada, negara disepakati sebagai sebuah instrumen untuk menjamin kehidupan manusia.

Secara De Jure, negara merupakan organisasi tertinggi yang terdiri atas entitas wilayah; penduduk, dan pemeerintah yang berdaulat. Dalam keberjalannya, pemerintah merupakan orkestrasi utama dalam menjalankan peran dan fungsi negara yang

diklasifikasikan dalam fungsi perimer dan sekunder. Melalui fungsi primer, negara melalui pemerintah memiliki peran: regulatory atau pihak yang menciptakan segala bentuk peraturan; service atau melayani masyarakat; dan protection atau memberikan perlindungan atas masyarakat. Sementara melalui fungsi sekunder, negara memiliki peran: Development atau pengembangan (perbaikan) atas penghidupan masyarakat melalui kesejahteraan; Empowerment atau membawa masyarakat keluar dari jurang kemiskinan; dan Intelligence atau berperan dalam mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya ( Harisson, 1993).

Peran dan fungsi negara harus dijalankan secara konsekuen sebagai bentuk tanggung jawab atas masyarakat. Bila disimplifikasikan maka dapat dikatakan negara bertanggung jawab untuk menyediakan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya dalam konteks pelayanan; perlindungan atau keamanan; pembangunan; pemberdayaan; dan pendidikan. 

Dalam praktik negara-negara dunia dewasa ini, tanggung jawab negara dijalankan dengan berbagai hal yang variatif. Model yang paling populer dan dianut mayoritas negara dunia (termasuk Indonesia) hingga hari ini adalah konsep negara kesejehateraan.

Lebih jauh, bila kita melihat realitas Indonesia hari ini maka konsep yang sama dapat kita temui. Berakar dari Pancasia sebagai norm ground dan sumber dari segala sumber hukum termasuk konstitusi Indonesia UUD 1945. Bertolak pada sila ke 5 (lima) Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut dijadikan sebagai pedoman menjalankan tanggung jawab negara melalui fungsi dan perannya. 

Secara lebih medalam, manifestasi keadilan sosial dapat ditelisik dalam konstitusi UUD 1945. Dalam poin-poin preambule atau pembukaan dapat diidentifikasi tujuan negara Indonesia: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah didealkan dapat mewujudkan tanggung jawabnya dengan mengacu amanah konstitusi. Perlindungan dilakukan untuk menimbulkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat; pelayanan pemerintah dijalankan dalam konteks birokrasi, pendidikan (melalui kemudahan akses pendidikan, dan kesehatan (keterjaminan pelayanan kesehatan masyarakat) dan juga tanggung jawab ekonomi (meningkatkan kualitas hidup dan mengetaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Namun realitas berbicara lain. 

Di Indonesia, kesejahteraan masyarakat seakan digadaikan oleh para pejabat negara demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Terutama mereka yang menduduki posisi jabatan pemerintah politis.

Hal tersebut dibuktikan dengan keadaan ekonomi masyarakat yang masih dihiasi oleh tingginya angka kemiskinan sebesar 9,82%  dan pengangguran yang tinggi yakni 2, 56 juta penduduk dari 29,12 juta penduduk usia kerja; kualitas kesehatan yang belum cukup baik, terlihat dari angka kematian yang masih terbilang tinggi dan kelengkapan infrastuktur kesehatan yang masih parsial dan belum menyeluruh; pelyanan pendidikan yang tidak merata dan belum memenuhi standar, dibuktikan dengan tingginya angka putus sekolah sebesar 4,5 juta anak  dan besarnya jumlah sekolah tidak layak sebesar 69%; dan rasa aman yang belum terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih marak terjadinya aksi kekerasan oleh aparat dan teror-teror yang dialami masyarakat.

Selaras dengan kondisi tersebut, tuntutan atau tanggung jawab yang harus diwujudkan oleh pemerintah justru ditunjukan dengan tindakan-tindakan yang tidak layak: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik oligarki dapat dikatakan sudah menjamur dalam Pemerintahan Indonesia. 

Hal ini juga didukung oleh relasi yang begitu kuat antara pemerintah dan sektor bisnis untuk bersama-sama mengakumulasi keuntungan tanpa mengindahkan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan masyarakat. Jelas sudah bahwa terdapat gap yang kontras antara das sollen dan das sein.

Jelas sekali bahwa praktik pemerintahan yang tidak memiliki sensitivitas terhadap tanggung jawab sosial terhadap rakyatnya tersebut merefleksikan tidak dijalankannya amanah konstitusi dengan konsekuen. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagai sebuah tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, perlu ditekankan bahwa implementasi atau menjalankan konstitusi secara konsekuen harus dilakukan. 

Penghayatan secara penuh kesadaran pemerintah terhadap konstitusi dan instrumen hukum lain sangat penting dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap permasalah dan kebutuhan masyarakat atau publik. Lebih jauh menjadikan pedoman mengikat dan kongkrit dalam mengarahkan secara personal ataupun institusional (kesadaran kolektif) untuk mealisasikan tanggung jawab negara terhadap masyarakat seperti pelayanan administrasi (kesehatan dan pendidikan) yang baik, kesejahteraan, keamanan, dan lain sebagainnya.