3 bulan lalu · 1394 view · 4 menit baca · Politik 68194_50291.jpg

Manifesto NKRI Bersyariah Butuh Format Baru

Kenyataan apa yang paling sungguh menempa Indonesia sebagai negara bangsa? Bertindih-tindih fakta di belakang tersedia untuk menjawab pertanyaan ini. 

Namun, pertemuan fakta kebersyariatan, dengan seperangkat nilai Barat (demokrasi, nasionalisme, humanisme, dll), adalah kenyataan mutakhir dan paling kuasa dalam memengaruhi wujud kebernegaraan kita.

Kuasa Barat (Belanda) dengan siasat pendidikannya telah memengaruhi format dan arah gerakan tokoh-tokoh muslim yang memegang kendali penting dalam menggulirkan gerakan nasional kemerdekaan. Satu kenyataan yang turut melatari kontestasi ideologis dalam BPUPK kemudian.

Bagaimana tokoh muslim yang akomodatif terhadap beberapa nilai dan instrumen Barat, namun tetap mendekap syariat sebagai cita kenegaraan (golongan Islam), berhadapan dengan tokoh muslim yang terilhami cita dan instrumen kenegaraan Barat, dengan tetap mengakomodir beberapa ajaran syariat (golongan nasionalis-muslim)?

Peraduan itulah yang melahirkan Pancasila. Falsafah negara yang cukup banyak menyerap nilai-nilai agama (secara khusus Islam).

Upaya manifestasi ajaran syariat ke dalam Pancasila saat itu memang tak saja diperjuangkan oleh golongan Islam. Dengan porsi yang berbeda, diperjuangkan pula oleh golongan nasionalis-muslim sendiri.

Bagaimana teguhnya Soekarno, misal, ketika mempertahankan tujuh kata; “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, ketika digugat oleh kalangan nasionalis-kristiani yang diwakili Latuharhary, sebagaimana terwarta dari Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha Persiapan Kemerdekaan.     

Dan kini, ketika “manifesto NKRI bersyariah” versi Habib Rizieq menyentak kehidupan bernegara, kita memang seakan memasuki kembali relung ingatan sejarah dari kontestasi ideologis itu. Walau, dalam pusaran nasionalisme kini, sulit membayangkan bahwa manifesto itu ditujukan untuk menginterupsi kembali dasar negara.


Memahami NKRI Bersyariah

Manifesto NKRI bersyariah versi Habib Rizieq hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan rangkaian gerakan yang meruah, pasca peristiwa (yang dimaklumi bersama) telah mengejutkan saraf keberislaman umat. Di mana dentumnya, kian terang mengikuti intensnya ekspresi keresahan (berdasar atau tidak) tentang NKRI kini yang sungguh tak bersyariah.

Jokowi kemudian ditunjuk sebagai pangkal masalah. Maka, bagi gerakan itu, NKRI bersyariah adalah jargon penting untuk suatu pergantian rezim.

Soal yang muncul kemudian, umat yang merasa resah itu malah menjadi sumber keresahan tersendiri. Ketika kian intensnya menampakkan wujud anomali dari sebuah perjuangan bersyariat.

Umat Islam, yang mestinya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, justru menjadi pecandu berita dusta, gemar pada agitasi dan menyiarkan kebencian. Dalam pada itu, menghina dan menjatuhkan kehormatan pemimpin (sesuatu yang dilarang syariat) malah dianggap jihad. Tiap lawan politik disikapi bagai musuh syariat.

Wujud anomali itu adalah refleksi dari para pemuka agama dan sejumlah besar umat yang tak selesai atau keliru dalam memahami syariat. Sekaligus menjadi sinyal bahwa ada yang salah dan harus diformat kembali dari sebuah perjuangan atas nama syariat.

Jika saja NKRI bersyariah itu merupakan proses alamiah pengidentifikasian diri warga negara ke dalam ajaran agamanya, tentu bukanlah soal. Negara pun dalam hal ini tak dapat melarang. Bahkan mesti melindungi dan memfasilitasi sebagaimana Pancasila mengamanahkannya.

Dan adalah kenyataan yang mesti disyukuri, ajaran syariat, melalui suatu proses panjang; pengaktifan imaji syariat dalam kesadaran rakyat, memang telah banyak memengaruhi tatanan hukum negara kita? Mulai dengan apa yang terlihat dari Pancasila sebagai norma tertinggi, UUD 1945, hingga “undang-undang syariat” (UU Perkawinan, Zakat, Haji, dll).

Dengan memahami itu, NKRI bersyariah (dalam artian yang murni) tak mungkin ditolak. Bahkan dapat terus menggeliat menemui idealitasnya. Sebab syariat, memang sudah dan akan terus menjadi kenyataan yang menghidupi kita dalam bermasyarakat dan bernegara.

Namun, tentu, NKRI bersyariah itu perlu diidealisasikan dalam format yang benar. Dibebaskan dari berbagai keliru paham, dari segala anasir yang tidak relevan.


Maka pentinglah dimengerti bahwa pengaitan antara pernyataan kebersyariatan dengan keberindonesiaan tidaklah serta-merta bermakna suatu usaha revolusioner untuk menggugat Pancasila dan merobohkan negara. Pemaknaan seperti itu (yang sering muncul), tanpa suatu pendalaman yang serius, adalah kesewenang-wenangan.  

Syariat pun dengan tegas telah mengajarkan bahwa format utama perjuangan nilai di dalam Islam adalah melalui suatu “evolusi” nilai yang ramah-tamah. Bukan revolusi yang sering berdarah-darah.

Idealitas Syariat

Sebagai ajaran terakhir dari langit, syariat memang memilki kekhasan yang tak dimiliki oleh berbagai sistem keyakinan lain di dunia. Pertama, dalam hal kemencakupan ajarannya, meliputi kekayaan doktrinal dan kelengkapan instrumental, yang tanpa perlu “pinjam sana-sini”, sejatinya sudah cukup memadai untuk dioperasionalkan.

Ada banyak hal dalam ragam aspek yang dapat disebut untuk menjelaskan klaim ini. Dari aspek keadilan ekonomi, misalkan. Demi mengurangi kesenjangan sosial dan konsentrasi kekayaaan, syariat mengharamkan tegas sistem riba.

Disertai pula dengan instrumen teknis zakat; sebuah keharusan syariat (bukan opsional) yang bersanksi ganda: sanksi dunia (syariat diperanginya orang yang tak membayar zakat) dan sanksi akhirat berupa ancaman siksa.

Kedua, kekhasan syariat dalam penetapan basis ajarannya. Melalui Alquran dan Sunnah, para ulama telah cukup banyak menjelaskannya bagi kita apa yang diuraikan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab I`laamul Muwaaqi`iin salah satunya.

Ia menjelaskan bahwa basis syariat adalah hikmah dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini ada pada keadilan paripurna, rahmat, kebahagiaan, dan hikmah. 

Apa saja yang membuat keadilan menjadi kezaliman, rahmat menjadi aniaya, maslahat menjadi kerusakan, dan hikmah menjadi kekacauan, maka hal itu bukanlah dari syariat.

Di antara contoh konkret untuk realisasi basis-basis syariat ini adalah ajaran toleransi masyarakat Madinah di bawah pimpinan Rasulullah. Bagaimana mereka dengan rahmat, tanpa harus mengorbankan keyakinan Islam-nya, menjamin keamanan bagi umat agama lain.


Problem Idealisasi Syariat

Sayangnya, ajaran luhur syariat dengan segala kekhasannya itu belum terformat dengan baik dalam kesadaran kolektif umat. Sedangkan kesadaran kolektif itu, tentang ajaran dan hikmah kebersyariatan, adalah syarat mutlak bagi idealisasi syariat sebagai suatu proses gradual dan penuh tantangan.

Maka syariat, sebagai ajaran ideal dalam mereformasi tata nilai di masyarakat, seperti tengah berada di tangan yang salah. Tak mampu diidealisasi demi wujudnya segenap maslahat dalam bernegara, demi terciptanya suatu ruang publik yang lebih rahmat dan berbahagia.

Artikel Terkait