"Perempuan dituntut pertahankan kesucian dan menekan hasrat seks, tapi hukuman perampasan kesucian justru minim." Kutipan yang dilontarkan oleh Soe Tjen Marching sungguh menggambarkan realitas yang saat ini sedang tejadi terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Menguatnya kembali desakan untuk disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) oleh berbagai kalangan merupakan sebuah ungkapan rasa kekecewaan dan kegelisahan terhadap terus meningkatnya grafik kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun, salah satunya yaitu kekerasan seksual.

Dari Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan di tahun 2018, dalam 10 tahun terakhir, 2007-2017, kekerasan terhadap perempuan terus meningkat tiap tahunnya, bahkan tertinggi di tahun 2017 dengan 350.472 laporan kasus. Selain itu, pola kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2017 paling banyak terjadi pada ranah privat sebesar 71% kasus, lalu di ikuti oleh ranah publik sebesar 26% kasus, dan pada ranah negara sebesar 1,8%. 

Data lainnya juga menyebutkan bahwa, pada ranah privat bentuk kekerasan seksual merupakan kekerasan terhadap perempuan terbesar ke dua, yakni sebesar 31% kasus setelah bentuk kekerasan lainnya.

Dalam kasus kekerasan seksual, data yang disampaikan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam ranah privat kasus tertinggi terjadi pada kasus incest, lalu diikuti oleh pemerkosaan, persetubuhan/eksploitasi seksual, pencabulan, martial rape dan pelecehan seksual. Para pelaku pun umumnya berasal dari keluarga dan orang terdekat korban.

Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat, telah terjadi 35 kasus kekerasan seksual setiap harinya, dan setiap 2 jam 3 orang perempuan di perkosa.

Faktanya saat ini, tingginya kasus kekerasan seksual tidak sebanding dengan keadilan yang diterima oleh korban. Ambil contoh saja terkait kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Baiq Nuril seorang mantan guru honorer di SMA 7 Mataram, bukannya mendapatkan keadilan dan perlindungan terhadap pelecehan seksual yang dialaminya, tetapi nyatanya Baiq Nuril malah menjadi terpidana terkait tindak kasus UU ITE.

Hukum terkait perlindungan perempuan selama ini, belum menjangkau hak-hak perempuan sebagai objek sekaligus korban kekerasan. Pada umumnya kasus kekerasan seksual, penanganannya berhenti pada penindakan terhadap pelaku saja, bahkan pada kasus Baiq Nuril, si pelaku pelecehan seksual pun tidak di permasalahkan, karena perlakuannya dianggap tidak memiliki unsur pidana seperti yang telah diatur oleh KUHP. 

Hal tersebut karena pada pasal-pasal di KUHP yang membahas tentang kejahatan kesusilaan tidak megenal kata pelecehan seksual, tetapi hanya mengenal kata pencabulan, sehingga inilah yang menyebabkan masih sangat lemahnya aturan terkait perlindungan kekerasan seksual di karenakan peraturan yang ada saat ini tidak sampai pada pembahasan dalam kasus pelecehan seksual. Sebab pelecehan seksual di tafsirkan tidak termasuk pada tindakan fisik, sedangkan pencabulan dalam KUHP diartikan merupakan sebuah tindakan fisik atau menjurus pada ancaman terhadap tindakan kekerasan fisik tersebut.

Jika kita melihat definisi yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan seksual yang berbunyi “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada fungsi dan/atau alat reproduksi atau anggota tubuh lainnya yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.” 

Sedangkan, “Pelecehan seksual adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.”

Pada kedua pengertian tersebut tindakan nonfisik yang bisa menyebabkan kerugian secara psikis dan mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan juga merupakan sebuah pelecehan seksual yang merupakan bagian dari kekerasan seksual.

Pada draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terdapat 9 jenis kekerasan seksual yang akan diatur seperti, Pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Sehingga ini tentu dapat meng-cover peraturan yang selama ini tidak menyentuh bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut.

Selain itu, peraturan yang ada saat ini juga tidak menjangkau pada tindak pencegahan, penanganan pemulihan dan perlindungan yang dialami oleh korban kekerasan seksual tersebut. Pada draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, perempuan berhak mendapatkan pemulihan itu. 

Lebih jauh, dalam RUU ini ada beberapa hak perempuan yang harus dipenuhi seperti mencegah segala bentuk kekerasan seksual pada perempuan, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku, mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual dan dan mengupayakan tidak terjadinya keberulangan kekerasan seksual.

Alotnya Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Dibutuhkannya Kekuatan Politik Baru 

Tidak kunjung terealisasinya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tentu menjadi pertanyaan besar, dimana fakta menunjukkan semakin tingginya korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan keadilan pada saat ini. Penulis menilai salah satu penyebab tidak kunjung rampungnya RUU dikarenakan minimnya advokasi kebijakan di parlemen yang berpihak pada perempuan, sebab rendahnya angka keterwakilan perempuan. Jumlah perempuan anggota DPR RI hasil Pemilu 2014, hanya 97 perempuan atau 17,32%. Namun hingga akhir Desember 2017, jumlah anggota DPR-RI perempuan menjadi 102 (18,21%) dan ini masih sangat jauh dari angka affirmative action sebesar 30 %.

Tidak tertutup kemungkinan pula dari seluruh perempuan yang duduk di parlemen saat ini tidak semua dari mereka berperan aktif dalam memperjuangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, dan bahkan menolak untuk dijadikannya RUU ini menjadi UU. Hal ini dikarenakan perbedaan kepentingan dan ideologi yang mereka anut baik ideologi masing-masing individu maupun partai politiknya. 

Seperti kelompok fundamentalis kanan yang tentu akan susah untuk sepakat dengan RUU ini. Merujuk pada jurnal perempuan yang berjudul Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender menyebutkan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diwarnai oleh wacana tentang kebencian terhadap gerakan feminis. Kelompok perempuan yang antifeminis menganggap feminis adalah gerakan yang merusak ketahanan keluarga dan menganggap RUU ini memasukkan ideologi feminis yang dituding sebagai penyebab terpecah belahnya keluarga. 

Jika merujuk dari data yang sebelumnya di sampaikan di atas, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di ranah privat dan pelakunya justru dari orang terdekat tentu alasan ini tidak bisa menjadi hambatan untuk di sahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Selain itu, dalam pengesahannya pun tidak boleh lari dari substansi awal RUU ini dibentuk.

Berbagai upaya telah dilakukan berbagai kelompok di luar parlemen seperti interest groupdan pressure group dengan mengadakan aksi, kampanye dan lobby untuk mendesak di sahkannya RUU ini, tetapi sampai saat ini tidak kunjung juga terealisasikannya RUU ini menjadi UU. 

Dibutuhkannya kekuatan politik baru yakni partai politik yang memiliki nilai serta ideologi yang erat dengan kepedulian terhadap kondisi perempuan. Partai politik yang merupakan lembaga infrastruktur negara tentu akan memiliki power yang sangat dominan dalam menentukan arah dan melahirkan kebijakan di parlemen dengan kewenangan yang dimilikinya.

Dari berbagai partai politik yang ada, hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sampai saat ini secara tegas memberikan perhatian dan sikap-sikao terhadap isu-isu perempuan. Mengutip perkataan dari Juru Bicara Bidang Perempuan PSI Dara A.K Nasution “dari awalnya berdirinya partai ini memang partai perempuan, posisi PSI adalah partai yang mengutamakan perempuan dan menganggap perempuan harus punya tempat di dunia politik yang saat ini sangat maskulin.”

Sebelumnya Ketua Umum PSI, Grace Natalie, juga menyatakan dalam pidatonya di Surabaya pada 11 Desember 2018, ia mengatakan PSI akan memperjuangkan agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah dua tahun tidak kunjung disahkan.

Jika melihat dari dari pernyataan tersebut dan sikap politik PSI dengan mencalonkan caleg perempuan terbanyak dari seluruh partai politik yang ada, yakni 274 dari 574 total keseluruhan caleg, dan menempatkan 6 orang perempuan dari 9 pimpinan pusat, tentu ini menjadi sebuah harapan baru, dimana terdapat partai politik yang benar-benar bertekad akan memperjuangkan hak perempuan di parlemen nantinya. 

Jika nantinya diberikan kesempatan untuk memiliki tempat di Senanyan, tentu besar harapan kepada PSI akan tetap konsisten dengan sikap politiknya dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang saat ini masih belum menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan di parlemen.