Tak ayal, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tak ada kemungkinan terancam tertunda lantaran pandemi COVID-19. Kendati banyak pihak yang menekan supaya pelaksanaan Pilkada yang tinggal hitungan hari ini ditunda, tok! Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tetap sepakat Pilkada tetap digelar, jadwal Desember 2020 mendatang sepertinya tidak akan bergeser.

Mungkin saja pelaksanaan Pilkada di tengah pendemi menjadi persoalan. Namun hal lain yang tak kalah penting untuk di urus atau perlunya penyaringan ketat adalah perihal pentas politik level lokal yang semakin terasa tinggi suhu keriuhannya ini penuh dengan sarat opera yang mementaskan sandiwara, solek, framing, humor, gimmick dan dramaturgi sensasional.

Tampilan panggung, bangunan narasi kampanye, gerakan serta sosialisasi dari peristiwa-cerita politik kekinian yang hampir tak ada lagi yang monoton. Para kandidat (aktor politik) dituntut untuk bisa lebih berdaya upaya semakin berkreasi-kreativitas mengiklan dirinya.

Pada panggung politik bahwa simbiosis kandidat sebagai aktor politik dibuat simbolik menjadi yang tak hanya populer tapi juga hidup dan berimplikasi fenomenal. Prospek apa yang ingin dicapai? Ialah gelembung popularitas (keterkenalan) dan elektabiltas (ketersukaan).

Fenomena ‘politik media’ ini terjadi akibat pergeseran modernisasi politik pasca orde baru yang memperagakan tradisi keseragaman politik. Inilah wajah baru politik atau salah satu ciri dari fase transisi demokrasi. Jagat politik kontemporer yang telah membuat warga berubah wujud menjadi konsumen.

Lewat bantuan kata, aksentuasi kalimat, gambar dan beragam perangkat lain, seni-kreativitas membentuk framing politik pada dunia ketiga demokrasi itu jelas tak terhindarkan. Framing politik yang terkadang tak mengungkap rahasia, tapi justru mempertentangkan fakta.

Tetapi yang paling penting lagi dari itu, dalam pendekatan positivisme perspektif ilmu komunikasi politik, pemasaran politik semacam itu tidaklah dilarang, sah dan wajar dilakukan. Karena pada konsep komunikasi politik, penyampaian pesan-kesan politik harus berakibat membuka wawasan, cara pikir dan termasuk dapat memengaruhi sikap-laku terutama pilihan politik seseorang atau khalayak sesuai targetnya.

Namun paradoksalnya, ternyata pada pemahaman keadaban politik yang berorientasi pada basis tindakan konkret membangun kemajuan atau perubahan, perbuatan ‘politik hore’ (opera yang mementaskan sandiwara, solek, framing, humor, gimmick dan dramaturgi yang sensasional) tersebut dianggap bercak kotoran (negative ads) karena tidak ril, terhenti di tataran teori pemasaran politik semata. Atau belum tentu dikerjakan pada praktiknya dilapangan nanti.

Jebakan Politik Simulacrum

Tahapan kampanye Pilkada telah dimulai per hari Jumat tanggal 25 September kemarin, masa kampanye hingga dengan 5 desember. Tapi sejujurnya, realitas rasa tenang dari keriuhan politik tak mengenal panjang dan pendeknya masa kampanye. Fisik sosial masyarakat memasuki wisata aksesori politik seperti baliho, spanduk, sticker, dan poster telah lama, dan tanpa ada jeda mengotori ruang-ruang publik.

Di tengah ragam kemasan pemasaran politik tersebut di atas mengisaratkan pemilih untuk dapat memanajemen dan membuat filter yang menyaringnya agar terhindar politik pepesan kosong kandidasi.

Perlu kehati-hatian yang teramat supaya tak jebakan politik simulakrum yang diselundupkan melalui pesan halus permainan simulasi dan dramatisasi kampanye. Politik yang hanya nebeng nama, berbekal titel ketokohan atau tersengat sindrom popularitas semu.

Bagaimana itu politik simulakrum? Sebuah istilah dari sosiolog Jean Baurdrillad yang masih mendapat kepenuhannya di ruang-ruang politik lokal kita saat ini. Politik simulakrum adalah realitas politik tanpa subtansi, ialah kebiasaan aktor politik memoles diri secara jujur tapi irasional. Dan keadaan atau watak politik semacam itu memiliki keseragaman, baik pada pentas nasional maupun lokal.

Sehingga akhirnya akibat terlena tak jarang usai Pilkada kenyataan buruk yang terpaksa diterima oleh masyarakat. Bukannya janji-janji manis saat kampanye yang di dapat, kekuasaan yang semula dipilih oleh rakyat ironinya justru patisme.

Selain menghindar dari perselingkuhan politik dan uang, menjadi pemilih cerdas adalah pemilih yang tidak terjebak pada dengingan slogan-slogan politik. Nampaknya itu yang menjadi prasyarat utama dalam memilih kepala daerah kali ini. Yakni membedakan mana politik transaksional dan pemimpin transformasional.

Terutama pada Pilkada di Kabupaten Bima, tanah lahir penulis. Pertama, rakyat dapat melihat kualitas aktor dari kemasan atau bingkai kampanye politiknya. Apakah mereka sedang merekonstruksikan sedemikian rupa realitas? Bagaimana kandidat yang mempertengkarkan realitas melalui data pembanding prestasi yang pernah diwariskan dari kerja-kerja politiknya.

Kedua, rakyat harus memusatkan perhatian pada kampanye-kampanye politik yang masuk di akal, menggelar tabir tentang riwayat pengabdian para kandidat, dan berikutnya, masyarakat mesti memotret kembali salinan dinamika Pilkada kabupaten Bima pada tahun 2015 silam. Semua ini dilakukan untuk memahami ambisi politik kandidasi ideal yang harus disertai dengan nuansa pertaruhan gagasan kebaruan.

Sementara lawan politik incumbent bisa saja bersikap apriori terhadap prestasinya, bahkan lebih dari itu penantang di tuntut bisa memberikan wacana kebaruan dari kekurangan-kekurangan petahana sehiangga mencaut alternatif pilihan.

Mengevaluasi kerja-kerja politik rezim sebelumnya baik terkait penyelenggaraan roda pemerintahan maupun dari produk kebijakan yang dihasilkannya. Pemahaman pembangunan penantang semacam itu berfungsi mengingatkan publik untuk percaya bahwa semangat pengabdian memang harus dibuktikan keberannya.

Sebab dalam satu periode kekuasaan, di semua sektor pembangunan tak mungkin dapat disulap, meskipun telah direncanakannya secara sistematis.

Masyarakat patut meragukan pun jangan mudah percaya dan terprovokasi, saatnya berpikir kritis dan bertindak bijak. Lacak dan amati rekam jejak, bagiamana ia menjalankan amanah, tanggungjawab apakah akan berjalan dengan baik atau berimplikasi menyumbang nilai?

Tapi juga masyarakat mesti fair menempatkan penilaian. Mengapresiasi misalnya keberhasilan pemindahan sarana publik kantor kepemerintahan Kabupaten Bima di teritorialnya sendiri. Prestasi yang paling nampak terdokumentasi tersebut bisa saja menjadai energi pendorong bagi kandidat lain untuk bekerja lebih giat lagi.

Apakah para penantang dapat membangun bendungan pengairan dan merehabilitasi total jaringan irigasi petani? Wacana minimal ini harus mencuat, sebab jangan sampai ibarat kereta api, petehana berjalan meliuk larinya kecang sehingga bisa sampai stasiun tepat waktu. Demikian yang disebut dengan manajemen harapan.