Penulis
2 minggu lalu · 156 view · 3 min baca · Hukum 74155_48346.jpg
Foto: Tempo

Mampukah Anies Menang Melawan Pengembang?

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah tentang pencabutan izin reklamasi pulau H. Keputusan itu sekaligus menganulir SK Gubernur DKI Jakarta tentang pencabutan izin reklamasi pulau H.

Anies Baswedan kabarnya akan melakukan banding atas putusan tersebut. Mencabut izin reklamasi memang janji Anies pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan keputusan PTUN ini, Anies bisa saja mengelak dari janjinya. 

Publik bisa saja berasumsi Anies sekadar ingin populer dengan menghentikan proyek reklamasi namun sebenarnya Anies tak serius. Setidaknya sudah lepas dari kewajiban janji politik Pilkada. Spekulasi ini harus dijawab Anies dalam banding nantinya.

Meski memiliki pakar-pakar hukum hebat, kekalahan ini merupakan pukulan telak bagi Anies. Ada yang beranggapan Anies terlalu tergesa-gesa dalam mengeluarkan SK penghentian izin reklamasi. Anies hanya berpikir politis lupa pada aspek yuridis.

Kelanjutan drama reklamasi akan terus dipantau publik. Anies tak boleh main mata dengan pengembang. Ia harus tunaikan janji politiknya, jangan mencari kambing hitam kegagalan di PTUN. Usahanya perlu lebih keras lagi.

Harus diakui, Anies kewalahan memimpin Jakarta sendirian. Lambannya DPRD Jakarta memilih wakil bagi Anies seolah disengaja. Seolah ada agenda melumpuhkan Anies yang dianggap kandidat kuat Capres 2024.


Anies harus sadar bahwa lawannya kali ini bukan Ahok. Lawannya kali ini para pemodal yang memiliki sumber daya tak terbatas. Mereka yang dulunya pernah kerja sama dengan Ahok dan Jokowi serta gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

Kekalahan di PTUN memberi pelajaran penting bagi Anies agar tidak asal-asalan mengeluarkan kebijakan. Kelemahan dalam SK yang diterbitkannya itu yang dibaca pihak pengembang. Melalui celah itulah mereka mengajukan gugatan dan hasilnya mereka menang.

Meski sudah menunjuk Denny Indrayana sebagai kuasa hukum, Pemprov DKI Jakarta hendaknya melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini masyarakat yang terkena dampak langsung dari proyek reklamasi. Sekali lagi, jika Anies memang serius menang.

Namun jika semua hanya sandiwara yang ingin menyenangkan pengembang dan pendukung, skenario ini sudah apik. Tak perlu melibatkan masyarakat. Secara politik Anies sudah memenuhi janji dan secara yuridis Anies telah membuat senang pengembang.

Tentu saja Anies tidak dianggap bersalah karena sudah berusaha. Pengembang juga bahagia dan barangkali siap menjadi bohir politik ketika Anies mencalonkan diri pada Pilpres mendatang. Balas jasa sekaligus kerja sama antara pemodal dan politisi selama ini sudah jadi tradisi.

Cost politik yang tidak sedikit menjadikan politisi sebagai 'boneka' bohir politik. Kebijakan harus disesuaikan dengan keinginan bohir politik bukan keinginan rakyat. Sementara rakyat kebanyakan hanya menonton adegan-adegan dan dialog dramatis.

Anies tampaknya sudah masuk dalam permainan bohir. Diawali penerbitan IMB di pulau reklamasi dan sekarang kalah di PTUN, publik sudah dapat membaca arahnya. Anies tak mungkin mampu melawan bohir apalagi tanpa parpol.

Sebagai kepala daerah yang bukan kader parpol, Anies akan jadi 'makanan' empuk bohir politik apabila melawan. Ia sadar betul akan hal itu. Berteman adalah solusi yang diambil Anies. Pilihan rasional di tengah gelombang kelompok pembenci Anies yang terus menyerangnya.

Ketiadaan wakil gubernur menambah bebannya. Sementara PKS dan Gerindra masih sibuk urusan pilpres yang belum kelar. Wajar bila Anies bekerja sama dengan bohir politik demi karier politiknya.

Pertemuannya dengan salah satu bohir politik beberapa waktu yang lalu seolah membenarkan kondisi psikologis Anies yang terombang-ambing. Surya Paloh bukan hanya politisi, ia pengusaha memodali calon penguasa. 


Tidak ada makan siang gratis, begitu pula bila Anies mau didukung Surya Paloh. Entah itu dukungan morel maupun materiel. Demikian pula para pengembang reklamasi yang mendapatkan IMB maupun yang akan melanjutkan proyek reklamasi.

Anies harus membantah dugaan permainan cantiknya dengan para bohir. Ia harus serius menghentikan reklamasi dengan keseriusan memenangkan banding. Retorika politik tidak berpengaruh pada hasil banding. 

Warga Jakarta, terutama pemilih Anies maupun masyarakat terkena dampak reklamasi, akan berharap banyak padanya. Anies harus menjadi contoh politisi yang selalu bersama rakyat. Prestasi segunung tak cukup jika hanya bertujuan memanipulasi. Anies harus buktikan bahwa ia bukan 'boneka' para bohir. 

Sebagai mantan aktivis mahasiswa, Anies harus jeli membaca psikologis rakyat. Harus memiliki empati, konsisten serta realistis. Anies tak boleh menyerah dengan situasi yang ada apalagi menyerahkan Jakarta pada bohir politik.

Jangan sampai seperti ungkapan yang mengatakan; "politisi yang bisa pegang hanya 'burungnya' sementara kata-katanya terbang entah ke mana". Jika sudah demikian, maka Anies akan masuk dalam daftar politisi kebanyakan.

Mampukah Anies menang melawan pengembang? Mampukah Anies keluar dari jerat bohir politik? Mampukah Anies menepati janji-janji masa kampanyenya? 

Silakan tanya pada kopi masing-masing. Semoga para pendukung Ahok pun bersama Anies melawan pengembang. Karena Indonesia bukan milik pengembang.

Artikel Terkait