Banyak sumber yang dapat dipercaya telah memastikan bahwa hingga per april 2021 persebaran Covid-19 masih begitu tinggi. Mulai dari kasus baru yang terinfeksi, kesembuhan dan kematian setiap harinya terus masuk dalam data penyebaran COVID-19 dan terus dipublikasikan oleh Satgas Penanganan COVID-19 melalui humas BNPB. Sesuai dengan penetapan hari raya idul fitri yang jatuh pada bulan mei 2021, maka dapat diperkirakan Indonesia melaksanakan hari raya Idul Fitri ditengah pandemi COVID-19.

Hari raya Idul Fitri sangat identik dengan kegiatan mudik, menurut KBBI mudik adalah kegiatan perantau/pekerja migran untuk pulang ke kampung halamannya. masyarakat Indonesia pada umumnya menjelang hari raya Idul Fitri akan berbondong-bondong untuk segera kembali ke kampung halaman agar bisa ber hari raya bersama dengan keluarga masing-masing.

Dengan adanya kegiatan mudik, maka dapat dipastikan bahwa arus mobilisasi akan dipadati oleh masyarakat, arus mobilisasi yang dimaksudkan adalah, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, dan itulah mudik. Selain itu, penggunaan transportasi umum yang meningkat serta pemadatan tempat-tempat umum pun akan terjadi.

Di masa pandemi COVID-19 menurut pemerintah, mudik bukanlah hal yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia pada saat ini, mengingat Indonesia masih dalam status darurat COVID-19. Mudik dianggap mobilitas masyarakat yang bersifat massif. Kepala Negara mengungkapkan sebagai contoh dibeberapa periode libur terjadi lonjakan kasus COVID-19 maka dikhawatirkan akan terjadi lonjakan yang lebih tinggi jika mudik 2021 tidak dilarang.

Kepala Negara mengaku paham akan kerinduan masyarakat dengan kampung halaman, namun beliau menekankan kembali betapa pentingnya upaya memutus mata rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara.

Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan larangan mudik lebaran 2021

Pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun 2021 untuk menekan angka COVID-19. Melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan diterbitkan Surat Edaran (SE) larangan mudik selama 6-17 Mei 2021 . Selama periode 6-17 Mei 2021, semua moda mulai dari transportasi darat, laut, udara, dan kereta akan dibatasi. Demikian juga dengan kendaraan pribadi, akan dilakukan pembatasan pergerakannya.

Larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri dan upaya pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Pemerintah juga menyampaikan bahwa bagi masyarakat yang nekat untuk melakukan mudik akan diberikan sanksi yang berpatokan pada Undang-Undang (UU) nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dengan adanya larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah, maka tidak sedikit dari masyarakat yang merespon postif ataupun negative dari kebijakan pemerintah tersebut. Ada sebagian masyarakat yang memahami keadaan Indonesia sehingga pemerintah harus mengeluarkan larangan mudik, namun ada juga masyarakat yang merasa bahwa, kebijakan pemerintah untuk melarang mudik tersebut masih dianggap kurang tepat, dikarenakan larangan tersebut tidak imbang, melihat keadaan saat ini sudah mulai dibuka di mana-mana. Dengan begitu, maka dengan adanya ketetapan pemerintah melarang mudik 2021 membawa dampak yang positif dan juga dampak negative.

Dampak positif dan dampak negatif dari larangan mudik 2021

Dampak positif yang dapat dipahami adalah, dengan ditetapkannya kebijakan larangan mudik, maka akan tercipta program untuk menekan penyebaran COVID-19 di berbagai wilayah. Larangan mudik pun membuat mobilitas masyarakat menjadi rendah dimomentum lebaran sehingga berpotensi membatasi kegiatan perekonomian dan sosial. Selain  itu, larangan mudik ditetapkan karena mempertimbangkan program vaksinisasi Virus Corona (Covid-19) yang sedang digelar pemerintah. Adanya larangan mudik diharapkan dapat menghasilkan kondisi kesehatan yang maksimal.

Selain dampak  positif, dampak negative juga dapat dipahami dari ketetapan pemerintah mengenai larangan mudik lebaran 2021. Ada 4 sektor yang diperkirakan terdampak dari larangan  mudik lebaran 2021, yakni sektor transportasi , hotel dan restoran, makanan dan minuman, serta sektor sandang. Mulai dari periode 6-17 Mei seluruh moda transportasi umum, baik transportasi darat, laut, maupun udara, dialarang beroperasi , dengan begitu para pekerja transportasi akan mengalami penurunan penghasilan.

Dalam masa larangan mudik 2021 yang berlangsung dari 6-17 Mei, pemerintah memberikan pengecualian yang diberlakukan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu, hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena dianggap pemerintah yang tidak adil dalam menetapkan kebijakan larangan mudik 2021.

Berbagai tanggapan yang muncul dari kalangan masyarakat, ada yang menolak larangan mudik dengan alasan sejak dimulainya pandemic COVID-19 ia belum pernah pulang kampung, dan ada juga yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan catatan pemerintah harus tegas dalam pelarangan mudik tersebut, serta ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa, larangan mudik tersebut tidak berarti apa-apa bagi masyarakat Indonesia. Sebab, terlalu banyak orang yang sudah tidak tahan dan tidak akan peduli sehingga lebih memilih nekat untuk mudik.

Namun dibalik dampak positif dan negative serta berbagai anggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam menetapkan larangan mudik 2021, para pihak pro selalu menekankan kepada masyarakat, bahwa penetapan larangan mudik ini diberlakukan demi keselamatan Negara.

Dengan adanya larangan ini, seharusnya kita berpandangan bahwa kebijakan ini dinilai cukup efisien dalam menekan penyebaran virus apabila diimplementasikan dengan maksimal dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang lainnya dalam penangan COVID-19. Diharapkan Indonesia mampu menacapai titik di mana Indonesia mengalami penurunan kasus COVID-19 dengan mematuhi segala himbauan pemerintah, bahwa pencegahan penyebaran COVID-19 salah satunya adalah dengan menunda kepulangan masyarakat ke kampung halaman.