Sregepo moco berita soko internet” (rajinlah membaca berita dari internet). Itulah celoteh Bu Tejo, pemeran utama film pendek berjudul Tilik, produksi Ravacana Films. 

Jenenge internet iku gaweane wong pinter, yo ora bakal keliru yo to” (namanya internet itu buatan orang pintar, ya tidak bakal keliru) ditimpali Yu Tri, pemain lain dalam  adegan film pendek tersebut yang diluncurkan tanggal 17 Agustus 2020 di kanal YouTube.

Bu Tejo sebagai tokoh penggunjing telah berusaha keras terus membubuhi cerita untuk memengaruhi ibu-ibu lain. Mengalirlah bauran antara fakta, dugaan, dan hoaks, yang dilawan secara teguh oleh Yu Min. Tilik menjadi ramai dibicarakan di dunia media sosial termasuk perdebatan salah satunya gara gara plintiran alur cerita yang menjadikan sebagian orang menilai mengapa Bu Tejo seolah pemenangnya bukan Yu Min yang berusaha kritis.

Tulisan ini tidak bermaksud ikut dalam perdebatan penilaian cerita film tersebut terutama ending yang terbuka memberi tafsir tak berkesudahan, tetapi lebih membahas bagaimana menaggapi perkembangan pergunjingan dan hoaks di masyarakat. 

Hoaks sering kali mengalir secara halus karena dibaurkan dengan fakta. Narasi sering dibuat diawali dengan fakta dan dilapisi dengan berbagai dugaan dan kebohongan. Muncullah banyak hoaks dengan mendramatisasi realitas yang ada. 

Ini memang kecenderungan masyarakat, menurut Hans Rosling, yang sering memandang dunia tampak lebih buruk dari faktanya, bahkan sering kali dibayangkan sangat dramatis dari aslinya. Hans Rosling adalah seorang dokter, profesor dan peneliti yang mengamati banyak orang-orang yang memandang situasi dunia secara keliru.

Bersama Ola Rosling dan Anna Rosling Ronnlund, Hans meneliti di sejumlah negara dengan latar belakang sosial demografi yang beragam. Hasilnya, mayoritas responden kurang tepat memandang kondisi dunia. Ternyata hasil tidak terpengaruh latar belakang pendidikan dan profesi, termasuk memiliki latar pendidikan tinggi. 

Salah satu sebab kekeliruan adalah adanya naluri celah (gap). Orang-orang cenderung terbiasa membagi segala sesuatu menjadi dua bagian. Contohnya kaya-miskin, baik-buruk, negara maju-negara berkembang. Padahal, seringnya realitas berada pada celah di antara dua hal tersebut.

Di era digital, pergunjingan dan hoaks makin dalam intensitas dan sekaligus luas penyebarannya dengan cepat. Penyebaran virus Cofid-19 baru baru ini juga diikuti penyebaran berita hoaks tentangnya. Di Indonesia saja telah ditemukan oleh Kominfo sebanyak 850 hoaks yang ditemukan terhitung hingga sejak 23 Januari – 15 Juni 2020 (www.kominfo.go.id).

Fenomena hoaks kesehatan ini disebut sebagai infodemi. Infodemi menimbulkan kebingungan masyarakat dan menghambat efektivitas layanan kesehatan.

Apalagi ketika musim politik, hoaks makin masif tersebar. Berdasarkan data dari Kominfo, total ada 1.731 hoaks sejak Agustus 2018-April 2019. Hoaks meningkat menjelang gelaran pencoblosan Pemilu pada 17 April 2019. Penyebaran hoaks tersebut juga membawa serta penyebaran kecemasan.

Ditambah lagi dengan fenomena Doxing yang makin marak belakangan ini. Doxing berasal dari kata document yang ada di kalangan peretas. Istilah ini diartikan sebagai kegiatan pengumpulan dokumen mengenai informasi pribadi seseorang dengan maksud untuk melakukan ‘penyerangan’ terkait informasi yang dimiliki. Banyak kalangan menjadi korban doxing, terutama aktivis kemanusiaan dan para jurnalis. 

Dikutip oleh Kompas 17 Februari 2020, salah satu aktivis mengaku sempat panik saat tahu jadi korban doxing. Dua fotonya diedit dengan bagian tubuh yang dikaburkan sehingga menimbulkan kesan dalam keadaan tanpa busana. Foto-foto itu lantas ditambahi narasi. Ia menemukan tidak kurang dari 76 akun Twitter, tiga akun di Istagram, dan sebagian di Facebook telah menyebarkan dokumen tersebut.

Dengan makin canggihnya teknologi editing, baik editing terhadap gambar bahkan video, makin sulit membedakan mana yang asli dan tidak.

Padahal pengguna internet di Indonesia, menurut riset Hootsuite yang dirilis pada akhir Januari 2020, sudah mencapai 175,4 juta orang. Artinya, hampir 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. 

Apalagi dengan proyek percepatan jaringan infrastruktur internet oleh Pemerintah, yaitu proyek Palapa Ring. Proyek Palapa Ring adalah pembangunan jaringan serat optik yang akan menghubungkan 34 provinsi, 514 kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia yang ditargetkan selesai pada 2020. 

Tak dimungkiri, teknologi digital memang sangat membantu banyak hal menyelesaikan masalah termasuk dalam pelayanan masyarakat dan dunia usaha, termasuk membantu usaha menengah bawah. Transformasi digital menjadi tak terelakkan dalam membangun masa depan. Sehingga pemerintah memang perlu segera mungkin untuk membangun infrastuktur digital dalam rangka memakmurkan masyarakat lebih merata sampai ke pelosok.

Penguasaan teknologi ini bukan saja membutuhkan sumber daya yang memiliki kompetensi, namun juga dibutuhkan kesiapan budaya dan kemampuan berpikir kritis. 

Perlu disiapkan masyarakat yang mampu dan mau membedakan mana fakta dan mana cerita tanpa data. Masyarakat yang mampu memanfaatkan informasi berguna bukan sekadar menjadi konsumsi pergunjingan tak bermakna. Diperlukan literasi digital terhadap masyarakat untuk menangkal informasi tidak benar. 

Menurut UNESCO, literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan memakai teknologi digital mulai dari mencari, mengevaluasi, hingga mengkomunikasikan informasi digital. Literasi digital berperan sebagai alat untuk memilah informasi-informasi tersebut, agar yang berguna dapat tetap dimanfaatkan secara maksismal dan sebaliknya, informasi yang hanya berpotensi menjadi sampah akan dapat difilter

Meskipun sudah beberapa tahun ada usaha dari berbagai kalangan untuk mencegah hoaks, baik dari pemilik platform, pemerintah dan bahkan banyak lembaga masyarakat yang meluncurkan aplikasi pengecekan hoaks, namun konten hoaks terus bertambah dan terus menyebar. 

Artinya memang perlu menyiapkan pengguna ranah digital agar siap dengan serbuan infomasi yang datang dengan cepat dan melimpah. Diperlukan upaya literasi digital secepat kesiapan pengembangan infrastruktur fisik digital. 

Literasi digital perlu diberikan melalui pendidikan formal maupun masyarakat umum. Negara yang memiliki daya tahan tinggi menangkal disinformasi adalah Finlandia.

Di Finlandia, pengajaran literasi digital dan pengecekan fakta secara sederhana sudah dikenalkan di sekolah sekolah. Publik bisa mengakses secara gratis modul pengecekan yang dikenal dengan Modul Checking for Educators and Future Voters, dan dicontoh guru dalam kegiatan mengajar. 

Sehingga, selain percepatan ketersedian infrastruktur fisik internet menyebar ke seluruh pelosok Indonesia dalam waktu dekat, perlu secepat mungkin juga menyiapkan infrastruktur non fisik berupa program program literasi digital ke pelosok. Bayangkan saja, kondisi sekarang di perkotaan yang dianggap melek teknologi saja masih banyak yang terpapar hoaks, maka layak khawatir jika internet membawa masyarakat pelosok lebih terpapar hoaks.  

Apalagi sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pesta politik daerah (PILKADA) dilanjutkan pesta politik nasional (Pemilihan Presiden). Penyebaran pergunjingan, doxing, dan hoaks ranah politik yang sering menyentuh kepercayaan agama dan isu SARA akan diikuti penyebaran kebencian dan pada gilirannya menyebabkan polarisasi masyarakat makin tajam menjadi pemicu konflik. 

Jika tidak disiapkan literasi digital secepatnya, alih alih teknologi digital membawa pembangunan, bisa-bisa malah mengganggu akar budaya  keguyuban masyarakat desa. “Lha yo Bu Tri, kui informasi iku yen bener, lha yen keliru?” (Iya Bu Tri, kalo informasi itu betul, lha kalo informasi itu keliru) argumen kritis lontaran Yu Min dalam adegan film Tilik. Kita ingin agar Yu Min “menang” dalam kehidupan nyata.