Salam Demokrasi Konstitusional.

Yang terhomat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenalkan saya adalah seorang budak demokrasi yang tak pernah mengharapkan apa-apa selain kelangsungan hidup demokrasi itu sendiri.

Bersama seluruh rakyat Indonesia hari ini, saya menanti keputusan yang seadil-adilnya dari tuan-tuan hakim Mahkamah Konstitusi.

Sembari menanti putusan-putusan tentang perkara pelik itu, surat ini saya sampaikan untuk mewakili rasa cemas dan tanggung jawab saya terhadap demokrasi. Daripada saya mesti turun sesakin jalan? Iya, kan?

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah membaca surat ini.

Tuan hakim, saya tahu sejak awal proses pilpres berlangsung, banyak orang tidak memercayai kredibilitas dan keindependensian hakim konstitusi. Tapi saya tetap percaya pada setiap kemungkinan-kemungkinan putusan demokratis.

Saya juga percaya majelis hakim selalu penuh khidmat dan otonom dalam setiap mengeluarkan putusan-putusan yang berkaitan dengan nyawa bangsa Indonesia, tanpa bersikap bak diktator yang sifatnya memaksakan keputusan supaya diterima. Saya yakin majelis hakim tahu bahwa semua orang berhak mempertahankan apa yang baginya layak dipertahankan.

Mejalis hakim yang terhomat, sebagai budak demokrasi konstitusional, saya menangkap ada semacam kecurigaan terhadap posisi hakim. Di sisi lain, saya melihat arogansi dan kepongahan dari sikap penguasa eksekutif, dan itu secara implisit menunjukan bahwa mereka meremehkan majelis hakim konstitusi.

Sikap penguasa eksekutif membuat banyak orang berpikir bahwa majelis hakim telah diperintah. Dan itu saya anggap cukup mengganggu suasana prakondisi putusan sengketa pilpres.

Pihak eksekutif seolah-olah tahu apa yang akan diputuskan. Padahal putusan-putusan hakim sejatinya selalu bersifat rahasia, jujur, adil, dan mencemaskan seluruh pihak, termasuk penguasa eksekutif, karena sifatnya yang tak mudah ditebak.

Bila keputasan hakim mudah ditebak, itu artinya kultur politik kita sedang benar-benar busuk. Hakim itu ibarat tuhan, dan siapa di dunia ini yang bisa menebak keputusan tuhan? Tidak ada.

Tuan hakim tentu masih ingat kisah Lillian Gobitas. Kalau tidak, akan saya ingatkan ulang. Memang konteksnya berbeda, kisah tentang heroisme hakim menantang suara jin dan tekanan mayoritas layak dikenang.

Begini: Pada tahun 1935, Lillian Gobitas yang berusia 12 tahun menolak untuk memberi hormat kepada bendera AS di ruang kelas tujuh di Minersville. Pada suratnya ia tuliskan, "kami menyadari penghormatan itu sendiri sama dengan pernyataan dan kata-kata."

Anak itu memang sungguh nekat. Jalan yang dia pilih menciptakan kontroversi luar biasa di Amerika.

Pejabat dari Distrik Sekolah Minersville mengusir Lillian dan saudaranya, William, karena menolak melafalkan Ikrar Kesetiaan, memaksa mereka pindah ke sekolah swasta.

Ayah Lillian, Walter, yang mengoperasikan sebuah toko di kota, menuntut distrik untuk memaksanya membacakan kembali anak-anaknya. Ia menang di Pengadilan Distrik AS dan kemudian di hadapan Pengadilan Banding Sirkuit ke-3 AS.

Namun, distrik sekolah mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS. Pada tahun 1940, dalam keputusan 8-1 yang ditulis oleh Hakim Felix Frankfurter, pengadilan tertinggi negara itu membatalkan putusan pengadilan rendah, memihak distrik dan menjunjung tinggi pengusiran Lillian dan William. Hakim Harlan Fiske Stone tidak setuju
Setelah putusan tentang Distrik Sekolah Minersville.

Kekerasan kemudian mecuat dan kebakaran terjadi di mana-mana.

Setelah keputusan Gobitas, Virginia Barat memberlakukan undang-undang yang mewajibkan mata pelajaran kewarganegaraan diajarkan di sekolahnya. Regulator pendidikan negara menjadikan Ikrar Kesetiaan sebagai bagian wajib dari kursus semacam itu.

Keluarga Barnette menentang peraturan itu, dan Mahkamah Agung setuju bahwa itu melanggar hak-hak kebebasan berbicara siswa.

Hakim Robert H. Jackson menulis bahwa negara tidak dapat membuat orang membaca Sumpah Kesetiaan dan bahwa salah satu tujuan dari Bill of Rights adalah untuk menempatkan kebebasan tertentu di luar jangkauan legislatif yang bahkan dipilih secara demokratis.

Keputusan ini menandai tonggak penting dalam sejarah Mahkamah Agung, yang kemudian mengambil peran yang lebih luas dalam menegakkan kebebasan konstitusional, terutama yang dilindungi oleh Amandemen ke-1.

Keputusan Jackson juga membenarkan Lillian Gobitas, yang tidak pernah goyah dalam imannya, meskipun itu telah menyebabkan dia kehilangan presidensi kelas dan membuatnya diejek oleh orang-orang di sana. Hakim Jackson menulis, "hanya ini yang bisa saya lakukan untuk konstitusi dan kehidupan amerika serikat".

***

Kita semua tahu bahwa konstitusi adalah sumber kekuatan bersama seluruh manusia di bumi Indonesia dalam bernegara. Tapi, tanpa keberanian tuan majelis konstitusi, konstitusi tidak akan berdaya dan bisa menjadi sumber segala penyakit.

Tuan majelis, di pundak kalian kami para budak demokrasi menaruh martabat bangsa dan nyawa demokrasi. Sedikit saja majelis hakim merendahkan dirinya sendiri, bisa jadi demokrasi hidup tak sampai besok pagi: orang-orang yang curiga majelis hakim disetir bisa pergi ke Mahkamah Internasional.

Majelis Hakim itu buta warna, tak peduli siapa yang diperkara. Namun bila terjadi hakim konstitusi merendahkan dirinya, orang-orang di bangsa ini terus mengadu ke Mahkamah Internasional, bukan lagi ke majelis di dalam negeri, dan artinya proses politik di bangsa ini bukan lagi milik bangsa ini.

Tuan-tuan majelis yang terhormat, kalian adalah penjaga cita-cita dan komitmen bersama. Jangan takut untuk membuat siapa pun, termasuk presiden terpilih nanti, bersimpuh di kaki kalian sebagai tanda hormat.

Tanpa penjagaan atau pemeliharaan yang baik, mustahil semua itu bisa berjalan secara sehat.

Jangan lupa presiden itu kuli dari apa yang sedang kalian jaga. Meskipun pihak eksekutif yang melantik hakim, bukan berarti mereka bisa seenaknya mau mengatur proses majelis hakim mengambil keputusan.

Bila ada yang coba-coba mengintervensi atau mengancam dalam proses pengambilan keputusan kalian, mengadulah ke rakyat. Budak demokrasi konstitusional bukan cuma saya seorang.

Konon, pemilu adalah perang paling sederhana, pertempuran antara cara dari berbagai pihak—siapa yang caranya latah, konvensional, tak memikat, bersiaplah menerima kekalahan. Maka, tugas majelis hakim diantaranya adalah mengukur tata krama yang terkandung di dalam cara-cara itu.

Majelis hakim yang terhormat, biarkan saja antara kelompok di masyarakat tak saling percaya, tapi paling tidak, semua orang mesti memercayai putusan majelis. Tak ada cara lain.

Rakyat tak tahu mau mengadu ke mana lagi bila seandainya majelis hakim tak lagi otonom dan putusan-putusan tak mengandung kerahasiaan. Kami tidak tahu bagaimana caranya mengadu ke Tuhan. Sebab itu kami memilih menghadirkan konstitusi dan memilih hakimnya.

Ambillah kuasa tuhan yang kami berikan kepada majelis hakim untuk dipergunakan sebagaimana mestinya: putuskanlah yang sebenar-sebenarnya dan seadil-adilnya.

Terakhir, maaf bila kalimat-kalimat yang saya tuliskan dalam surat ini tidaklah rapi. Tapi semoga subtansinya dapat tuan-tuan dan seluruh pembaca petik. Terima kasih.