INDONESIA SEDANG PANAS!

Kalimat di atas kiranya tidaklah berlebihan, mengada-ada, dan hiperbolis. Kebakaran hutan di Riau yang sudah menjadi penyakit menahun, dan sampai sekarang belum tuntas permasalahannya, kini ditambahkan dengan permasalahan baru yang muncul di permukaan oleh anggota legislatif di Senayan. Betul, kini hawa panas itu datang dari gedung wakil rakyat tersebut.

Hawa panas yang bergejolak di Indonesia kini datang diam-diam, bergerilya, dan sangat senyap sekali pergerakannya. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) melakukan hal yang sangat sensitif, dan sangat rapi (boleh dikatakan) dengan membahas revisi UU KPK.

Tunggu dulu, kan namanya revisi? Harusnya lebih baik dong?

Iya, betul sekali. Biasanya memang revisi undang-undang adalah satu langkah untuk memperbaiki beberapa poin-poin yang salah, lalu diperbaiki agar lebih baik untuk kemaslahatan. Tapi, kali ini tidak! RUU KPK yang sedang panas isunya belakangan justru membuat panas, dan disinyalir akan membuat KPK lemah. Istilah warga sekarang, KPK sedang dikebiri!

Yang membuat ini makin janggal, dalam revisi kali ini tidak ada kubu 'cebong-kampret' dalam fraksi-fraksi yang duduk di DPR. Semuanya langsung sepakat, dan tidak ada pro dan kontra dalam pembahasan revisi ini. 

Loh? Kok bisa-bisanya RUU yang membahas tentang KPK langsung saja disepakati? Justru mengundang tanya sekali, bukan?

Kontroversi ini berlanjut saat diketahui ada poin-poin di RUU KPK ini, yang kalau kita baca dengan baik-baik sungguh alangkah bikin angkat alis, sampai bisa jadi meletus deh emosi. Poin-poin kontroversial tersebut adalah berikut:

  1. Independensi

Dalam poin ini, KPK akan diatur kedudukannya menjadi sebagai cabang eksekutif. Dengan demikian, jika ini benar terjadi, maka KPK akan menjadi lembaga pemerintahan dan anggota KPK akan menjadi ASN, dan pegawai KPK akan terjegal oleh UU ASN. 

  1. Dewan Pengawas

Dewan pengawas terdiri dari 5 orang, dan semuanya dipilih oleh DPR atas usul dari presiden.

  1. Izin Penyadapan

Dalam poin ini, KPK wajib melaporkan kepada dewan pengawas untuk mendapatkan izin untuk melakukan penyadapan. Padahal, selama ini KPK bebas melakukan penyadapan terhadap terduga tindak pidana korupsi.

  1. Kewenangan Terkait SP3

SP3 diterbitkan untuk kasus tindak korupsi yang tidak selesai selama 1 tahun. Jika dalam penyelidikan tidak ditemukan bukti kuat, atau kasus penyelidikan tidak selesai selama satu tahun, maka kasus akan dihentikan.

  1. Asal Penyelidikan dan Penyidikan

Poin terakhir yang kontroversial ini menyebutkan bahwa penyidik KPK haruslah diangkat dari instansi pemerintah, seperti POLRI, Kejaksaan Agung, dan Pegawai ASN yang diberikan kewenangan khusus oleh UU.

Poin-poin di atas dikutip dari kompas.com (07/09/2019).

Poin-poin ganjil nan kontroversial tersebut memang cukup banyak membuat masyarakat, dan tentu orang-orang yang mempercayai KPK cukup resah. Satu hal lagi, RUU KPK ini tidaklah berdasarkan prolegnas. Padahal, yang membuat pun DPR juga. Bikin hukum, malah melanggar hukumnya sendiri.

Apalagi, hadirnya dewan pengawas malah menjadi ironi sendiri bagi kewenangan KPK. Mau menyadap, tapi harus izin? Apakah patut jika menyadap terduga 'maling' kita harus izin, yang sepatutnya memang harus ditindak? Belum lagi tentang status pegawai KPK sebagai ASN, justru malah membuat pegawainya terjegal oleh UU ASN.

Belum selesai permasalahan RUU KPK ini, berhembus lagi angin tidak segar dengan isu kaum 'Taliban' di dalam KPK. Mbok, ya kalau menjadi pendukung boleh saja. Tapi, jangan bodoh-bodoh amat untuk menjadi fanatik. 

Novel Baswedan adalah salah satu yang disebut sebagai kelompok polisi Taliban. Salah satu foto yang sering digunakan untuk membingkai Novel sebagai orang yang dekat dengan kelompok radikal adalah fotonya bersama dua perempuan menggunakan niqab.

Apa menangkap maling, lalu bersemangat menangkap terduga tindak pidana korupsi adalah identik dengan radikalisme? 

Belum lagi dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh oknum PMII saban hari kemarin, yang membuat panas karena Imam Nahrawi dijadikan terduga kasus. Memang ke mana maruah mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat? Takut tidak dapat 'sumbangan' untuk kaderisasi?

Mahasiswa itu harusnya sadar, bung! Bukan diam, sibuk kaderisasi saja lalu diam tanpa solusi. Mau apapun latar organisasi, mau merah, hijau, kuning biru, atau merah muda sekalipun. Kalau ada sesuatu yang batil, maka patut diluruskan. Meminjam istilah dari kawan-kawan IMM; Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat!

Mohon juga, untuk bapak presiden kita yang sangat baik hatinya. Apa tega bapak kehilangan simpati dari kami rakyat Indonesia? Apa mau nantinya bapak dikenal sebagai presiden yang melemahkan KPK? Apa rela nama bapak dicemari sebagai seorang presiden yang suka berbohong? 

Ini saja pun bapak belumlah duduk di periode kedua. Tolonglah, masyarakat Indonesia tidak semuanya bodoh, pak!

Hari ini, mahasiswa UIN Jakarta akan turun menuntaskan perkara ngawur yang telah diembuskan oleh para legislatif di Senayan. Boleh jadi, orang mengenal Trisakti sebagai kampus reformasi, namun tidaklah demikian bahwa UIN Jakarta diam saja saat itu. Nurcholish Madjid sebagai alumni merupakan salah satu tokoh yang menjadi pusat reformasi kala itu. 

Presiden mahasiswa kala itu, TB Ace yang kini dikenal sebagai politisi salah satu partai besar pun turut andil ke jalan menuntut rezim Soeharto. Sampai kini, marwah itu kiranya tidak akan berkurang. 

Selama keadilan masih hidup, selama kezaliman belumlah menguasai dunia ini, maka mahasiswa khususnya dari UIN Jakarta akan terus turun meluruskan kebatilan. Kebenaran tak akan mati! 

Satu kata dari Buya Hamka:

"Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian."

Hidup mahasiswa!