2 tahun lalu · 477 view · 3 menit baca · Politik partisipasi-politik-mahasiswa.jpg
Ilustrasi: kaltim.prokal.co

Mahasiswa, Pilkada dan Partisipasi Politik

Tepat 15 Februari 2017 mendatang, Indonesia akan dihadapkan pada agenda demokrasi bertajuk “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. Agenda ini merupakan perhelatan lanjutan setelah sebelumnya mendulang sukses pada 9 Desember 2015.

Sebagaimana laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada kali ini akan diikuti 101 daerah di Indonesia; digelar di 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten. Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, termasuk dari 7 Provinsi tersebut. Sementara 94 Kabupaten/Kota, tersebar di 28 Provinsi, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tentu, perhelatan ini tak hanya butuh komitmen dan integritas dari para calon/kandidat. Tetapi yang terpenting dan utama dari semua itu adalah adanya partisipasi aktif lagi kritis dari masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah syarat mutlak pembangunan serta keberlangsungan sebuah Negara demokrasi. Sebagaimana Samuel P. Huntington pernah menyebut, partisipasi ini merupakan kegiatan warga yang bertujuan membentuk serta mempengaruhi pengambilan keputusan politik secara luas. Sifatnya sukarela, bukan dimobilisasi oleh Negara ataupun partai berkuasa.

Jelas, ini senada dengan apa yang pernah digumam oleh Silvia Bolghrini. Baginya, partisipasi politik merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan publik, baik yang berlaku secara legal, konvensional, damai, maupun bersifat memaksa: “…a series of activities related to political life aimed at influencing public decision in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious” (Mauro Calise, 2010).

Dari makna di atas, sistem politik tentu saja harus menjadi ruang bagi dan untuk partisipasi politik. Dan di Indonesia, sudah tepat kiranya jika menempatkan Pemilihan Umum dan atau Pilkada sebagai sistem politik. Sebab sistem ini berdasar pada pentingnya partisipasi politik masyarakat secara bebas dan setara (liberal-egaliter).

Peran Mahasiswa

Oleh karena Pilkada merupakan momentum potensial dalam menentukan terarah-tidaknya cita-cita pembangunan, maka untuk merealisasikan realitas ini, diperlukan satu upaya pengorganisiran para pemilih cerdas. Sebab tanpanya (pemilih cerdas), yang tahu dan paham kepada siapa suara mereka akan arahkan, mustahil kiranya bisa kita lahirkan output Pilkada yang benar-benar ideal, setidaknya menghampiri harapan dan cita-cita masyarakat dalam hal kepemimpinan.

Bicara soal pemilih cerdas, sosok mahasiswa jelas paling mendekati karakter ini. Para mahasiswa sebagai kaum kelas menengah (the middle-class), punya bekal ilmu dan piranti pengetahuan yang tentu jauh lebih memadai jika dibanding masyarakat umum. Setidaknya mereka mampu mendasarkan pilihannya pada alasan logis-rasional ketimbang sekadar memilih tanpa alasan.

Dari sinilah kiranya mengapa peran mahasiswa dalam Pilkada 2017 nanti patut untuk kita organisir semaksimal mungkin. Sebab sebagai kelompok pembaharu, perannya tentu saja sangat dibutuhkan untuk mengarahkan pembaharuan ke arah yang dicita-citakan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini jelas hanya akan terwujud jika suara mereka benar-benar terwadahi, salah satunya melalui momentum Pilkada.

Regulasi sebagai Jembatan

Guna mendulang partisipasi politik mahasiswa sebagai kelompok pemilih cerdas, pemerintah telah memberi back-up berupa regulasi Undang-Undang Pilkada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Regulasi ini berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada. Di dalamnya tersurat hak mahasiswa untuk memilih, serta tata-aturan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Meski regulasi ini tertuju sebagai salah satu bentuk pengorganisiran mahasiswa (kelompok pemilih cerdas), tetapi yang menjadi kendala adalah minimnya kesadaran politik mahasiswa sendiri. Di satu sisi, tak banyak darinya yang sadar bahwa mereka punya ruang untuk sekadar menyalurkan hasrat politiknya.

Di sisi lain, mekanisme untuk berpartisipasi juga mungkin dinilai sulit. Pahadal, untuk terlibat dan berpartisipasi, cukup hanya dengan mengurus form (formulir) A-5 ke KPU setempat tanpa harus mengurusnya ke daerah asal masing-masing.

Meski demikian, ini tentu saja harus menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri. Pemerintah harus sedini mungkin melangsungkan sosialisasi politik tentang pentingnya keterlibatan mahasiswa. Diakui atau tidak, tanpa peran serta dari mereka, banyak hal yang akan terbengkalai, termasuk di antaranya sosialisasi politik itu sendiri.

Hematnya, ikut sertanya mahasiswa dalam pemilihan (Pilkada), jelas memberi dua keuntungan sekaligus. Selain hasrat politik mahasiswa sebagai warga negara bisa tersalurkan, daerah tempat di mana mereka menempuh pendidikan dan berpartisipasi penuh dalam perpolitikan akan memberi hasil yang baik. Hal ini sebagai sebab karena pemerintah setempat mampu mengorganisir dan melibatkan pemilih cerdas yang kita tahu sebagai syarat pembangunan demokrasi di belahan negeri manapun.