Akhir-akhir ini kata Mahasiswa yang dinisbatkan pada pemuda yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, kembali menjadi perbincangan hangat di permukaan, hal ini ditandai dari beragam respon (positif dan negatif) kepada salah satu organisasi kemahasiswaan sebut saja, BEM UI, BEM KM UGM, yang pada bulan juli lalu melayangkan kritik terhadap pemerintah dengan menggunakan istilah Jokowi The King of lip Service.

Sejatinya gerakan ini merupakan satu dari sekian gerakan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan yang atas pembacaan mahasiswa memang betul, beragam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini jauh dari istilah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesa, atau hanya untuk kepentingan sektoral saja. Misalnya, tentang UU Omnibus Law, yang sampai melayangkan nyawa beberapa massa aksi pada tahun 2019 lalu, dan beberapa produk undang-undang lainnya. 

Sejarah gerakan mahasiswa sejatinya sudah ada sejak pra-kemerdekaan Indonesia, semangat pemuda dalam perjalanan bangsa ini memiliki peran penting yang tidak bisa dilupakan begitu saja, bahkan sejak 1908 Boedi Oetomo berdiri yang kemudian ini menjadi wadah perjuangan pemuda, mahasiswa pada saat ini, sebagai bentuk refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual terhadap Primordialisme jawa saat itu. 

Kemudian 20 tahun setelahnya, tahun 1928 Sumpah Pemuda diikrarkan sebagai bentuk dari kecintaan terhadap bangsa Indonesia, Peristiwa Rengasdengklok pada tahun 1945 juga turut mewarnai gerakan pemuda yang dimotori oleh Soekarni dan Chairul Saleh yang kemudian menculik bung Karno dan Hatta serta mendesak supaya segera memproklamasikan kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan juga rentetan gerakan mahasiswa cukup signifikan, peristiwa 1966, 1974, Persitiwa Malari 1977-1978 (Jakarta, 10 November di Surabaya, Peristiwa Tritura). 

Sampai pada peristiwa yang sangat terkenal yaitu Gerakan 1998 yang juga menghilangkan banyak nyawa mahasiswa pada saat itu.

Rentetan peristiwa gerakan mahasiswa tersebut tidak berangkat dari ruang kosong, tentu atas pembacaan yang matang dan mendalam sebagai bentuk representasi dari masyarakat, sudah seharusnya mahasiswa menjadi konter narasi pemerintah atas kebijakan-kebijakannya, Muhammad Hatta dalam beberapa catatannya mengatakan bahwa Mahasiswa adalah hati dan jiwa dari masyarakat. 

Meskipun demikian tulisan ini tidak akan menjelaskan secara rinci rentetan sejarah pada masa lalu, akan tetapi kepada realitas yang terjadi saat ini dan budaya demokrasi Indonesia yang mulai patut di pertanyakan kesungguhan penerapannya.

Budaya Demokrasi Indonesia

Demokrasi bukanlah sebuah barang yang langsung jadi, atau bukan pula suatu realitas otomatis, melainkan sebuah proses. Kelahiran demokrasi ribuan tahun silam di negara yunani membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal yang serupa juga dialami bangsa-bangsa di benua Eropa yang mengusahakan terciptanya negara demokrasi dengan berjuang melawan kekerasan dan kekejaman dua perang dunia. 

Bangsa Indonesia juga mengalami hal sama. Demokrasi di Indonesia dicapai melalui proses yang panjang, melelahkan, dan bahkan merelakan nyawa sebagai taruhannya. Karena demikina, maka tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa kesetiaan pada proses akan melahirkan demokrasi. 

Sejenak menelisik realitas demokrasi di Indonesia beberapa waktu akhir-akhir ini, demokrasi kita kian diramaikan oleh adegan politik diatas penderitaan rakyat. Politik yang pada esensinya akrab dengan kehidupan rakyat dan substansinya jelas menjamin kesejahteraan rakyat, berevolusi menjadi sarana yang menjamin kesejahteraan kaum elit saja. 

Politik digiring kedalam penjara kepentingan para kaum elite, sementara rakyat terlempar jauh menuju jurang ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Klasifikasi politik menempatkan kelas pengatur (the rulling class) berada pada pusat kehidupan politik dan rakyat (the people) berada pada area lingkaran kehidupan politik. Oleh karena itu, tesis ini mengingatkan masyarakat pada pendirian argumentatif Gaetano Mosca bahwa politik akan selalu berpusat pada the rulling class. (Gaetano Mosca, The Rulling Class, 1989)

Berbagai realitas destruktif yang mewarnai kehidupan demokrasi di Indonesia sebenarnya ingin membahasakan problem klasik demokrasi yaitu kuantitas wacana demokrasi yang tidak berjalan searah dengan kualitas wacana demokrasi. 

Demokrasi senantiasa mengandalkan dua hal tersebut, (kuantitas  dan kualitas wacana). (Paul Budi Kleden, Ledalero, 2012). Dalam kontek Indonesia perlu diakui bahwa kuantitas wacana demokrasi patut diacungi jempol, dan hal itu berbanding terbalik dengan tidak adanya kualitas wacana demokrasi.

Oleh karena itu, kualitas demokrasi Indonesia yang notabene dipenuhi dengan kuantitas wacana saja dengan ditandai semakin banyaknya partai politik, menambahnya jumlah anggota legislatif menjadi pertanyaan besar yang kemudian akan berimplikasi pada penerapan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya melingkar di sekeliling kaum elit saja. 

Politik yang seharusnya memberikan keistimewaan untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan, pemenuhan hak kemanusiaan kepada rakyat, saat ini justru berbanding terbalik yang hanya dijadikan sarana untuk pemenuhan kebutuhan hidup kaum elite semata. Gerakan mahasiswa saat ini yang selalu di curigai sebagai sarana untuk kepentingan bagian oposisi pemerintahan, harusnya menjadi tanda-tanya bahwa bisa dipastikan yang berkata demikian tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap makna dan esensi dari demokrasi itu sendiri. 

Pemenuhan kebebasan berpendapat dan berkumpul menggunakan lisan dan tulisan sebagaimana terdapat dalam undang-undang dasar harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa harus teguh berdiri ditengah kepentingan masyarakat untuk senantiasa menyuarakan kepentingan itu kepada pemerintahkan dengan harapan dapat di penuhi hak-hak dari masyarakat. Idealisme harus tetap di junjung tinggi, tanpa itu tidak akan menghasilkan gerakan yang berarti. 

Penutup, bahwa “Idealisme adalah keistimewaan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda”, begitu Tan Malaka berkata.