1 tahun lalu · 205 view · 3 menit baca · Politik 41920_48515.jpg

Mahar Politik La Nyalla untuk Gerindra

Bagi siapa yang ingin gunakan jasa partai, menjadikannya sebagai kendaraan kepentingan, maka ia harus rela dan mampu mengikuti semua aturan main yang diterapkannya. Ya, sekalipun itu berupa kebijakan “mahar politik”.

Pekan lalu, La Nyalla Mattalitti tampil di hadapan publik. Ia bombardir Gerindra dengan perasaan dongkol penuh kecewa. Ditudingnya partai politik besutan Prabowo Subianto ini sebagai biang kegagalannya maju jadi Calon Gubernur untuk Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.

Tentu sesuatu yang nahas untuk seorang La Nyalla. Cita-citanya yang ingin jadi kandidat, kompetitior yang punya daya pikat tersendiri sebagai penggede Alumni 212, pada akhirnya harus kandas di tengah jalan. Ia merasa diri telah disia-siakan tanpa sedikitpun ada rasa iba untuknya.

“Benderanya Prabowo Subianto dan benderanya Gerindra saya kibarkan di Jawa Timur. Balasannya, ia sia-siakan saya.”

Seperti La Nyalla, siapa pun akan kecewa berat jika impian atau khayal-khayalannya tidak kunjung juga jadi kenyataan. Terlebih sudah diupayakannya segiat mungkin dengan beragam cara yang ia mampu.

Belum lagi posisinya sebagai kader unggul Gerindra, yang juga merupakan loyalis berat Prabowo Subianto. Lantaran tak mau atau mungkin tak mampu saja memenuhi kebijakan partainya sendiri, kini ia hanya jadi bakal calon gagal. Nahas betul memang.

“Pak Prabowo ini idola saya. Saya selama ini mencalonkan (dia) presiden. Kok saya diginikan? Saya dimintai uang 40 miliar, uang saksi, disuruh serahkan sebelum tanggal 20. Kalau nda bisa, saya nda akan rekom (dapat rekomendasi).”

Padahal, jangankan 40 miliar, 300 miliar untuk pemenangan pun La Nyalla sanggupi. Asalkan ia sudah benar-benar lolos seleksi katanya.

“Saya mau siapkan semuanya apabila sudah selesai pencalonan saya sebagai calon gubernur. Kalau ini semua sudah selesai, baru saya taruh duit di situ. Ini belum apa-apa sudah minta duit. Ya kabur kita.”

Terlepas benar-tidaknya ada kebijakan seperti itu di tubuh Gerindra, tentu bukan hal yang salah ketika partai berlambang kepala garuda ini menerapkannya sebagai syarat pengusungan calon. Mau memberlakukan itu sebagai kewajiban atau tidak, mematok sepeser hingga ratusan miliar rupiah, semua terserah pemegang sahamnya.

Kita tahu belaka, siapa saja yang ingin gunakan jasa apa pun, termasuk jasa partai sebagai kendaraan kepentingan, tentu sang pemiliknya punya wewenang menetapkan regulasinya. Tak seorang pun boleh dibenarkan untuk merecokinya, apalagi sampai melarangnya.

Memang, sebagai partai politik, kebijakan Gerindra seperti itu terkesan keluar jalur. Kita pun tahu semua, partai politik, idealnya, adalah ruang persemaian gagasan-gagasan publik. Yang utama harus mewujud di dalamnya adalah proses pendidikan, bukan laku transaksional sebagaimana yang La Nyalla alami di Gerindra.

Dalam Pasal 11 UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik, misalnya, terang dinyatakan bahwa fungsi salah satu lembaga negara ini adalah pencipta iklim kondusif. Segala kerja-kerjanya mesti dan harus terarah demi persatuan dan kesatuan bangsa. Hilirnya ada pada kesejahteraan rakyat.

Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi warga. Mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan publik juga jadi keutamaan, terutama melibat-sertakannya dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan.

Meski juga punya fungsi rekrutmen dalam proses pengisian posisi strategis, tapi tetap saja tidak diperkenankan memakai cara-cara yang transaksional (jual-beli jabatan). Sebab, di negeri yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, mekanisme pengisian jabatan publik itu mestilah harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Tapi, apa mau dikata, kebanyakan partai politik di negeri kita memang berlaku kurang elok seperti itu: mengharuskan bakal calon untuk membayar sejumlah uang demi sebuah jabatan. Persis seperti umumnya mempelai ketika hendak mempersunting sang pujaan hatinya, logika yang dipakainya adalah tak ada uang tak ada barang.

Boleh saja kita mencerca kebijakan transaksional yang demikian. Kita sah menilainya sebagai laku yang tidak etis. Tapi, melaporkannya atau mem-pidana-kannya dengan tuduhan main “politik uang”, seperti niat La Nyalla yang akan memproses Gerindra melalui jalur hukum, saya rasa tidak pas. Ini tak lebih sebagai bentuk dendam semata, yang kadang juga dibarengi oleh sifat iri hati belaka.

Maka, terkhusus untuk La Nyalla dan La Nyalla-La Nyalla lainnya, terserahlah partai politik mau menampilkan dirinya bak calon pengantin. Jika Anda ingin mempersuntingnya, mengejar rekomendasi dan dukungannya, menjadikannya sebagai kendaraan kepentingan, maka Anda harus rela sodorkan mahar politik. Itu jika partai pilihan Anda memang menetapkannya sebagai syarat.

Jika Anda tak mau mengeluarkan mahar politik, ogah mengikuti patokan uang yang disyaratkannya, maka pilihan hanya ada dua: cari partai politik yang mau mengusung tanpa mahar, atau bentuk partai politik sendiri sebagai kendaraan pribadi. Begitu saja. Tak perlulah menuntutnya hingga sejauh itu.

Terkait sulit-tidaknya memilih salah satu pilihan di atas, itu sih derita yang harus Anda tanggung sendiri. Jangan jadikan ketidakmampuan sebagai dalih.