Saya benci mengatakannya tetapi Indonesia krisis kebebasan berpendapat. Walaupun sudah dibuatkan undang-undang dalam UUD 45 pasal 28 tentang hak warga negara, hal tersebut masih belum menyadarkan masyarakat. Undang-undang hanyalah semacam tempelan agar terlihat sebagai negara demokratis namun nyatanya kita sendiri belum sepenuhnya demokratis dalam bermasyarakat.

Hal yang paling sepele dan sering terjadi adalah dalam pemilihan pemimpin. Baik pemimpin pemerintahan atau pemimpin organisasi terkadang masih saja menjadi momok tersendiri bagi kelompok tertentu.

Ajang pemilihan yang seharusnya perang visi misi dan ideologi justru menjadi perang SARA. Senjata SARA selalu menjadi ujung tombak. Tak jarang pada ajang debat justru menjadi ajang ngenyek satu dengan lainnya. Pertanyaannya mau sampai kapan setiap pemilihan harus saling nyek-nyekan?

Jangankan para calon dan timsesnya yang nyek-nyekan. Orang yang mau milih saja juga nyek-nyekan di media sosial. Kenapa harus nyek-nyekan, wong kalian cuma diminta milih kok. Jika nggak mau milih yang nggak usah milih. Pilih saja orang yang kalian mau pilih. 

Muncul pertanyaan lagi, sebenarnya kita milih pemimpin secara kelompok atau secara kepercayaan? Tolong dua hal tersebut jangan disamakan secara mentah-mentah. Jika saya boleh mengambil contoh dari kasus Pilkada Jakarta. Di situ kan sudah jelas, bagi yang punya hak pilih.

Kalian semua yang punya hak pilih diminta memilih Gubernur atau dengan kata lain orang yang akan memimpin pemerintahan. Dengan kata lain hal tersebut adalah memilih pemimpin secara kelompok. Kelompoknya siapa? Ya semua orang yang sudah menjadi warga dan tinggal di Jakarta.

Namanya memilih pasti nggak mungkin hanya satu opsi. Selalu ada dua opsi atau lebih yang bisa dipilih. Jeleknya lagi adalah orang yang berbeda pandangan, karena mereka akan selalu dibully dimanapun dan kapanpun. Sehingga orang takut untuk mempunyai pandangan sendiri. Takut memiliki idealisme sendiri. Takut jika nilai ujian gak sama dengan temannya.

Nyatanya gen dari zaman Orba masih melekat dalam diri kebanyakan orang. Perjuangan mahasiswa 98 yang mati-matian menggulingkan kekuasaaan Suharto ternyata belum cukup. Virusnya sudah menjalar belitu lama, 32 tahun bro. Reformasi sudah berkibar selama 18 tahun. 18 tahun masih belum bisa memberikan kebebasan berpendapat sepenuhnya seperti yang tercatat dalam UUD 45 pasal 28.

Bukan UUD yang salah. Justru masyarakatnya yang belum siap dengan adanya perbedaan. Entah karena menganut "garis keras" atau belum bisa move on dari jaman dahulu. Sehingga yang ada hanyalah membully orang yang berbeda pandangan dari orang kebanyakan. Jika begitu, kasihan dong orang yang mati-matian memperjuangkan demokrasi.

Hal yang sama juga ternyata menjalar ke bagian pendidikan di Indoensia. Mungkin akan banyak orang yang ngeles tentang hal ini. Bahwa sistem pendidikan kita masih tabu untuk kebebasan berpendapat. Sehingga memunculkan istilah "Guru tidak pernah salah". Kalimat itu yang menjadi temeng untuk kebanyakan guru di Indoensia.

Jika ada murid yang berbeda dari murid lainnya maka sang guru akan melabeli si murid salah. Lantaran tidak sesuai dengan apa yang diajarkan sang guru.

Hasil didikan yang kita terima selama sekolah itulah yang membuat orang enggan berbeda pandangan. Pokoknya ngikut yang punya power. Paling tidak nggak sendirian, banyak temannya. Jika sudah begini, saya bisa menjamin. Kebebasan berpendapat hanyalah menjadi alat jual untuk menggaet konsumen. 

Salah satu cara untuk memberantas krisis kebebasan berpendapat dengan cara pura-pura bodoh. Karena akan membuat kita mencari tahu dan menambah pengetahuan. Berpura-pura bodoh akan membuat kita bisa menerima pandangan orang lain yang berbeda dengan kita tanpa beban. Karena yang kita cari adalah informasi.

Informasi yang kita dapat dari orang lain akan membantu kita membandingkan satu dengan lainnya. Menbuat kita mencari kesamaan dari dua hal yang berbeda. Marilah kita berpura-pura bodoh walau di kelas selalu peringkat 1. Berpura-pura bodoh walau IPK selalu di atas 3 karena dengan berpura-pura bodoh kita bisa melihat ideologi yang berbeda tanpa beban.