4 bulan lalu · 2132 view · 3 menit baca · Agama 23796_42852.jpg
Anies Baswedan - Kompas

Magrib Mengaji dan Salat Subuh yang Tak Perlu

Ada yang tak beres dengan nalar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebagai penguasa Ibu Kota, tega ia habiskan anggaran daerah hanya untuk sesuatu yang tidak jelas: menggeber program ‘Magrib Mengaji’ dan ‘Salat Subuh Berjamaah’ (Tempo).

Magrib Mengaji dan Salat Subuh Berjamaah adalah program yang sifatnya privat. Yang terlibat dan dilibatkan di sana hanyalah warga-warga muslim belaka. Meski tak menutup kemungkinan warga-warga non-muslim bisa dan boleh ikut, tetapi peruntukan utama dari program-program tersebut hanyalah bagi para pemeluk Islam saja.

Bukan masalah jika program-program itu mau dibuka luas layaknya barang-barang publik. Selama tak melanggar hak yang lain, terserah orang mau bikin dan berekspresi seperti apa di depan umum. Hanya yang masalah adalah ketika sumber pendanaannya ditarik dari kas daerah.

Kita tahu belaka, isi kas daerah itu bukan hanya hak warga muslim semata. Ia adalah milik semua, termasuk kepunyaan warga-warga non-muslim (para pembayar pajak). Persis di sinilah letak masalahnya: menggeber program ‘Magrib Mengaji’ dan 'Salat Subuh Berjamaah' yang sifatnya khusus, sementara sumber pendanaannya bersifat umum.


Andai saya warga DKI Jakarta, pembayar pajak Ibu Kota, tentu saya tidak rela. Tak sudi saya jika uang saya dipakai, dialirkan ke program-program yang bagi saya sangat tidak jelas juntrungannya.

Mengingkari Ruang Publik

Saya kira DKI Jakarta adalah ruang hidup bersama. Penduduknya sangat majemuk. Hampir semua golongan, termasuk golongan agama dan kepercayaan apa pun, ada dan hidup berdampingan di sini. Tidak ada batasan, apalagi soal keyakinan. Semua bisa eksis.

Mengingat itu, maka setiap kebijakan daerah mesti terarah untuk semua. Tak boleh ada pembedaan-pembedaan, diskriminasi, atau pengkhususan program tertentu untuk satu golongan saja. Semua harus merasakan manfaat, tanpa terkuali. Mayoritas tak boleh jadi tolok ukur.

Tetapi yang terjadi, sebagaimana Tempo melansirnya, Gubernur Anies malah mengingkari eksistensi DKI. Ia perintahkan semua lurah di wilayah ini untuk menggeber program ‘Magrib Mengaji’ dan ‘Salat Subuh Berjamaah’. Dananya tak tanggung-tanggung, sekitar Rp1,4 miliar! Sumbernya dari kas daerah, hak semua golongan!

Tujuannya memang mulia. Dengan Magrib Mengaji juga Salat Subuh Berjamaah, pemerintah berupaya menekan kenakalan remaja. Tawuran dan konsumsi narkoba ingin pemerintah redam lewat dua program tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan lurah-lurah di seluruh Jakarta untuk menggeber program salat subuh berjamaah dan magrib mengaji. Program tersebut ditujukan untuk menekan kenakalan remaja seperti tawuran atau konsumsi narkoba.

Tetapi apakah program ‘Magrib Mengaji’ dan ‘Salat Subuh Berjamaah’ bisa menjamin? TIDAK! Banyak fakta menunjukkan, nafas agama (yang berlebihan) sering bikin celaka. Bukan sekali-duakali kenakalan justru bersumber dari agama. Ekstremisme dan terorisme adalah contoh konkret.

Belum lagi jika kita menariknya ke isu politisasi agama. Di masa-masa panasnya Pilkada DKI Jakarta 2017, misalnya, alih-alih jadi safe house, justru masjid menjelma jadi sarang “penyamun”. Agenda-agenda politik terselubung kerap berkibar di sini.


Seperti Novriantoni Kahar pernah ulas, mestinya masjid terbebas dari tujuan-tujuan rendahan dan hina dina. Masjid harus membuat para penghuninya bisa termotivasi untuk hidup lebih spiritual, bukan mengarahkannya untuk melakukan provokasi dan agitasi.

Kata Novri, itulah masjid yang berlandaskan takwa. Tidak membuat kusut pikiran dan kalut hati. Bukan menyuburkan benci dan meluaskan permusuhan.

Pembebasan, Bukan Pengarahan atau Pelarangan

Mengarahkan atau melarang warga bukan lagi cara yang efektif yang harus pemerintah canangkan. Jika tujuannya hanya untuk meredam kenalakan juga konsumsi narkoba, maka solusinya adalah “pembebasan”, bukan pengarahan atau pelarangan.

Saya selalu yakin, mengarahkan orang untuk berbuat ini dan itu, melarangnya untuk melakukan itu dan ini, justru akan berakhir pada yang sebaliknya. Ada “hasrat penasaran” di balik sebuah arahan atau larangan. Makin seseorang diarahkan, makin ia akan berbelok. Makin dilarang, makin membantah. Kecenderungannya begitu.

Daripada mengarahkan atau melarang, akan jauh lebih baik jika pemerintah bersikap “membebaskan”. Jika ada usulan program-program yang sifatnya privat dari warga, maka pemerintah harus menolaknya. Tinggal katakan pada semua: 

Penolakan ini bukan semata karena anti-agama, melainkan hanya ingin mengingatkan, mengedepankan kepentingan sepihak, untuk golongan (agama) tertentu, tidaklah pantas jadi kebijakan publik.

Kalau itu (Magrib Mengaji dan Salah Subuh Berjamaah) memang kebutuhan mendesak warga, biar warga sendiri yang usahakan. Pemerintah tak usah ikut campur, mengarahkan atau melarang. Cukup beri ruang. Dan yang terpenting, anggaran daerah tidak boleh dipakai untuk sesuatu yang sifatnya privat ini.


DKI Jakarta adalah ruang bersama. Setiap kebijakannya harus bersifat publik. Kalau saya warga Jakarta, sudah pasti akan saya bilang: jangan ada diskriminasi di antara kita, Ferguso.

Artikel Terkait