Siang ini membaca buku Magna Carta yang ditulis oleh Dan Jones. Sembari meminum kopi, saya akan bagikan review buku ini. Pun pembelajaran yang bisa kita ambil dalam kondisi kontemporer di Indonesia pada pelbagai riuh pembahasan RUU saat ini.

Catatan saya:

Sejarah kebebasan itu dimulai tahun 1215, 804 tahun yang lalu, pada sebuah padang rumput di Desa Runnymede, Inggris. Saat pengkhianatan sekelompok Baron—(Bangsawan) melakukan pemberontakan melawan Raja John, Raja Inggris yang mendapatakan julukan Lackland (pedang yang halus).

Pada perseteruan antara Raja John dan Baron, ada pula Paus Innonsensius III atau Paus Innocent III yang juga protes pada sang raja yang arogan itu. Waktu itu, Paus Innocent III meminta hak gereja untuk terlibat dalam peristiwa politik di Eropa, khususnya di Inggris. Raja Jhon tak berdaya melawan Baron dan Paus Innocent III.

Hingga keputusan kekuasaan raja yang dibatasi oleh moral gereja menjadi mutlak. Dari runtuhnya keabsotan kekuasaan Raja John itu, lahir sebuah konsensus dengan para Baron dan Paus Innocent, yaitu Piagam Besar atau yang kita kenal dengan istilah Magna Carta.

Magna Carta adalah dokumen paling awal sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) yang kita junjung tinggi hari ini. Pun dokumen itu menjadi dasar utama yang menegaskan HAM lebih penting daripada sekadar kekuasaan, politik, dan hukum.

Artinya, pada Desa Runnymede yang luasnya 182 hektare itu, terinvestasi dokumen hak asasi yang kini dibahas dan diagungkan hampir di seluruh dunia. 

****

Saya tidak tahu berapa banyak anggota DPR yang telah membaca dokumen-dokumen HAM sebelum membuat RUU KUHP, RUU KPK, RUU pertanahan dan RUU Permasyarakatan sebagai referensi ontologis membuat rancangan undang-undang.

Pun, sejak awal, saya pesimis pemerintah saat ini karena akan selalu absen pada preferensi Hak Asasi Manusia. Ketika pemerintah lebih fokus berinvestasi pada infrastruktur dalam wujud pembanguan. Mengabaikan investasi pada dokumen hak azasi. Melewatkan bahasa Revolusi Mental yang sempat terkampanye 5 tahun lalu, tahun 2014.

***

Kembali ke dinamika di buku Magna Carta, dengan kondisi saat ini. Meski tak serupa persis, namun kata kunci yang bisa diambil adalah konflik kepentingan antara Jokowi, partai politik, dan sebagian rakyat yang menolak RUU baru.

Saya paham kondisi politik Jokowi saat ini sangat sulit. Jika tak mengindahkan keputusan DPR lewat pelbagai RUU, ia akan mengalami kesulitan dalam pemerintahannya ke depan. Jika menandatangani RUU bermasalah itu, potensi gelombang gerakan mahasiswa yang dipimpin oleh isu akan makin membesar.

Poinnya ada pada relasi kekuasaan eksekutif-legislatif, bukan soal potensi penjegalan pelantikannya tentu tidak ada masalah. Sebab, sangat sulit menjegal pelantikan presiden terpilih karena konstitusi kita di pasal 9 ayat 2 UUD 1945 menegaskan:

"Jika MPR atau DPR tidak dapat melakukan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR dengan disaksikan Pimpinan Mahkamah Agung."

Jadi, bagi yang menggiring opini tentang potensi penjegalan pelantikan Jokowi akan terjadi. Itu berlebihan dan sangat lebay. Ceritanya bukan di situ.

Jika Anda, pendukung mayoritas yang memberikan suaranya pada Jokowi di Pilpres 2019 lalu dan percaya bahwa Jokowi tidak melanggar hukum karena berkhianat pada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela (UUD 1945 pasal 7B ayat 5), maka pelantikan Jokowi tidak akan ada masalah, tetap berjalan semestinya.

Yang harus diwaspadai adalah potensi pengkhianatan oknum Baron—bangsawan yang berada menyeludup di lingkaran Jokowi saat ini. Yang punya potensi menggerakkan kekuatan politik di Republik ini untuk melakukan perlawanan pada Jokowi.

Jangan pula menganggap mereka mahasiswa yang turun ke jalan hari ini. Sebab, jika Anda ikuti diam-diam, barisan demonstran mahasiswa hari ini, banyak di antara mereka yang harga skincare-nya lebih mahal dari nasi bungkus atau amplop yang diisukan menyertai demonstrasi mereka. 

Pun kita harus mensyukuri masih ada mahasiswa yang peduli di antara kepungan gadget, medsos, dan apatisme. Hak mahasiswa untuk turun ke jalan dan bersuara, hak rakyat pula berserikat dan berkumpul untuk mendiskusikan keresahannya.

****

Justru dengan dinamika gerakan mahasiswa saat ini kita patut senang, karena ihwal demonstrasi kita tidak berangkat dari ide kepentingan politik, tapi kepentingan moral. Tidak atas dasar konflik kepentingan pendukung Jokowi atau pendukung Prabowo karena alasan politik, tapi demonstrasi atas potensi atas argumen ada hak asasi yang terkekang karena RUU baru itu.

Hak warga negara yang menginginkan negaranya bersih dari korupsi, hak warga negara atas kepemilikan tanah, dan hak warga negara untuk berbicara.

Saya menjadi mahasiswa tahun 2008, satu tahun sebelum pemilu 2009 saat SBY-Boedino terpilih. Pun sama halnya dengan teriakan demonstran yang meneriakkan "menurunkan pemerintah", jangan terlalu baper ditanggapi, 

Sebab dulu, waktu saya mahasiswa, menjadi seorang demonstran, teriakan "Turunkan SBY-Boediono" menjadi yel-yel wajib di lokasi aksi saat sebuah kebijakan diputuskan. Pun tak lantas di hari itu SBY-Boediono langsung runtuh pemerintahannya. Justru pemerintahan SBY landing dengan baik 2 periode karena kepiawaiannya mengelola kekuasaan.

Pertanyaannya adalah, bukankah salah satu alasan kita memilih Jokowi karena kerinduan pada pemerintahan sipil? Bukankah sejak awal kita memilih Jokowi karena kita percaya dia lebih baik dari Prabowo yang berlatar belakang militer? Bukankah kita memilih Jokowi agar demonstrasi tetap ada di jalanan? Atau kita memilih Jokowi karena tak ingin Prabowo berkuasa?

Sejak awal, kita tidak ingin kembali ke masa otoritarianisme. Kita ingin HAM dijunjung tinggi bersama Jokowi. Kita ingin hak kita sebagai warga negara dilindungi oleh pemerintah. 

Catat, dilindungi bukan diberikan. Untuk itu, jika kita percaya Jokowi, biarkan demonstran itu tetap bersuara dan berpendapat.

Harus diakui, tidak ada pemimpin yang sempurna. Pun Jokowi masih berjalan di atas tanah, bukan di atas air.