“Ini uang pemerintah, uang rakyat, kenapa kalian harus persulit? Saya meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak sama tetangga hanya untuk mengambil uang ini”. Kalimat itu terdengar di telinga saya saat sedang berada di Kantor Pos. Saat itu  saya mewakili Dinas Sosial tempat saya bekerja dan  sedang melakukan monitoring and evaluating  kepada pendamping sosial yang  membantu menyalurkan bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Kalimat ini adalah hanya salah satu ucapan pedas masyarakat penerima bantuan sosial yang ditujukan kepada pendamping sosial atau petugas di lembaga bayar. Banyak kalimat pedas  lainnya yang ditujukan kepada petugas yang mendampingi masyarakat dalam proses pencairan bantuan.

Berkecimpung dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat membutuhkan mental sekuat baja, hati seluas samudera dan  pikiran sejernih air.  Begitu banyak orang yang mempunyai pengalaman unik yang kadang kala harus bersabar menghadapi masyarakat yang merupakan saudara, teman atau bahkan keluarganya sendiri.

Masyarakat menganggap bahwa bantuan yang mereka terima sudah seharusnya menjadi hak mereka. Dan petugas yang berkaitan dengan proses pencairan bantuan sudah seharusnya melayani mereka.

Sejak diumumkan wabah Covid-19 di Indonesia, banyak bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Jenis-jenis bantuan tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pangan Non Tunai (BPNT),  Bantuan  Sosial Pangan(BSP), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan UMKM, dan bantuan lain seperti subsidi listrik, keringanan kredit bank dan lain sebagainya.

Namun demikian, penerima bantuan bukanlah untuk seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah juga mempunyai keterbatasan anggaran sehingga pemerintah  menetapkan kuota penerima dalam satu wilayah tertentu. Penentuan penerima bantuan sosial juga mengikuti peraturan kriteria penerima.

 Orang berbondong-bondong menjumpai pendamping sosial di lapangan bahkan mendatangi dinas sosial setempat. Mereka yang datang adalah yang tidak menerima bantuan apapun. Atau jika menerima bantuan, mereka juga ingin menerima bantuan lainnya.

Walaupun sudah menjelaskan tentang kriteria persyaratan penerima bantuan, namun tetap saja ada yang melakukan protes karena tetangganya yang mempunyai kondisi seperti dia namun juga menerima bantuan. 

Pada satu kesempatan saya pernah mendengar pendamping sosial menjelaskan pada masyarakat soal tidak mendapat bantuan karena keterbatasan kuota dalam wilayah. Pendamping sosial berkata, “Pak, ibu, ini uang bantuan dari pemerintah. Uangnya tidak diberikan kepada semua rakyat Indonesia. Ada jatahnya, ada antrinya. Orang naik haji saja pakai uang sendiri antrinya sampai bertahun-tahun, apalagi uang gratis gini, antrinya bisa lebih lama lagi”. Ungkapan tersebut menjadi kalimat pamungkas yang diucapkan oleh  pendamping sosial kepada mayarakat yang ngeyel.

Banyak kasus lain juga yang terjadi di kantor tempat saya bekerja. Kawan-kawan yang bertugas di pelayanan sering sekali menjadi sasaran kemarahan masyarakat yang tidak mendapat bantuan atau yang telah dikeluarkan  dari jenis bantuan yang selama ini dia dapat.

Saya juga pernah  harus menghadapi masyarakat marah-marah tersebut. Suami istri tersebut pada awalnya mendapat bantuan Program Keluarga Harapan, namun pada tahun 2020 tidak mendapat lagi. Saat saya mengecek pada sistem ternyata keluarga tersebut tidak ada lagi tanggungan anak sekolah yang menjadi syarat utama penerima bantuan.

Saya menjelaskan alasan telah dikeluarkan dari program bantuan, dengan marah-marah bapak tersebut menggebrak meja di depan saya dan mengatakan akan melapor ke Ombudsman karena kantor kami telah sewenang-wenang mengeluarkan mereka dari penerima bantuan.

Berkewajiban sebagai pemberi pelayanan prima kepada masyarakat, saya tetap tersenyum manis kepada bapak tersebut walaupun hati kebat kebit kuatir akan ada kekerasan terhadapa saya. Saya hanya mendengar omelan-omelan yang dia lampiaskan kepada kami, dibelakang saya sudah berdiri satpam kantor siap-siap jika terjadi sesuatu, dan duduk diam sambil memperhatikan tingkah beliau. Dan pada akhirnya setelah lelah mengomel panjang kali lebar, mereka pamit dari kantor. Dan kami tidak tahu apakah mereka jadi melapor ke Ombusdman atau tidak.

Masih dengan kejadian penerima bantuan. Akhir bulan lalu saya mendampingi petugas kementerian melakukan monitoring and evaluation  terhadap bantuan yang yang telah diberikan pada tahun sebelum. Penerima bantuan tersebut mengatakan tidak pernah menerima bantuan. Tentunya kami sebagai pendamping sosial dan petugas dinas daerah sangat syok mendengar omongan tersebut.

Untungnya pendamping sosial lapangan dengan sigap menunjukkan dokumentasi foto penyerahan bantuan tahun sebelumnya, Penerima bantuan hanya tertawa tanpa merasa bersalah. Mereka tidak tahu bahwa kami sudah kuatir dianggap melakukan korupsi bantuan.

Lain peristiwa penerima bantuan barang, lain pula bagi penerima bantuan tunai. Sistem bantuan tunai penyalurannya dilakukan melalui lembaga bayar atau bank yang ditunjuk. Dan tidak semua masyarakat paham tentang prosedur pengambilan bantuan tunai.

Selain itu, banyak dari penerima bantuan saat dijelaskan prosedur pengambilan bantuan di satu lokasi dalam satu waktu, mereka tidak langsung menuju ke lokasi pengambilan bantuan. Bahkan ada juga yang tidak hadir di lokasi yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan. Padahal petugas telah menyusun waktu dan lokasi berdasarkan jumlah penerima yang mengambil. Hal ini untuk menghindari kerumunan orang-orang dalam pengambilan bantuan.

Belum lagi, saat pengambilan bantuan mereka tidak membawa persyaratan seperti KTP dan KK sebagai bukti data penerima bantuan. Tentunya hal ini menimbulkan masalah keterlambatan pencairan dan berefek antrian panjan penerima bantuan lain serta keterlambatan realisasi  bagi pelaku penyalur bantuan seperti Kantor Pos dan Himbara.

Masyarakat banyak beranggapan bahwa bantuan pemerintah merupakan hak seluruh warga negara. Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa setiap bantuan pemerintah diberikan bagi penerima dengan persyaratan tertentu. Jika seseorang tidak memenuhi persyaratan tentunya tidak dapat menerima bantuan.

Banyak juga masyarakat yang menuduh yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial  memilih-milih penerima bantuan yang kerabatnya sehingga mendapat bantuan pemerintah. Belum lagi yang mengalami ancaman jika penerima bantuan telah diverifikasi telah layak dan tidak berhak mendapat bantuan lagi.

Ada juga penerima bantuan yang mengatakan  kepada saya, “Bu, fakir miskin dipelihara oleh negara”.  Tentunya mereka berfikir bahwa segala kebutuhan mereka wajib dipenuhi oleh negara. Seperti halnya seperti bapak penerima PKH yang telah dikeluarkan, mengatakan mereka tetap harus makan walaupun anak mereka telah selesai sekolah, jadi menjadi tugas  negara untuk memberi mereka makan.

Masyarakat juga menuntut instansi terkait untuk memasukkan nama mereka dalam daftar penerima bantuan. Menurut mereka, bantuan ini adalah uang pemerintah, bukan wewenang instansi terkait menghalang-halangi menerima bantuan.

Dan pada akhirnya, akan selalu muncul pertanyaan, benarkah bantuan sosial itu adalah hak segala rakyat Indonesia? (RbR)