Penulis
1 minggu lalu · 6857 view · 3 menit baca · Politik 24455_19981.jpg
pinterpolitik.com

Ma'ruf Amin Presiden RI

Skenario ini bisa dikatakan mustahil bagi sebagian kita. Namun saya percaya ini bukan mustahil. Sejarah politik mengatakan demikian, selalu ada pihak yang diuntungkan dalam sebuah konflik. Adalah Gus Dur yang menjadi tokoh utama dalam konflik politik pada saat ini.

Lahirnya poros tengah yang kemudian memunculkan nama Gus Dur bukanlah sebuah kebetulan. Gus Dur dianggap paling pas meredam konflik pada saat itu. Pertarungan berakhir, Gus Dur terpilih sebagai Presiden dan Megawati sebagai cawapresnya. Tapi kemudian Gus Dur dilengserkan dan PDIP, dalam hal ini Megawati, yang meraih untung.

Kini pasang capres-cawapres dari PDIP (Jokowi) dan NU (Ma'ruf Amin) diunggulkan menang. Seandainya mereka menang, maka skenario balas dendam bisa saja terjadi. Prabowo yang tidak terima dengan hasil rekapitulasi KPU akan bisa diredam bila itu yang terjadi. Saat ini suhu politik makin panas, bahkan disintegrasi bakal terjadi.

Gerakan makar atau sejenisnya bisa diredam bila skenario itu sudah dibicarakan. Kekuatan Prabowo ditambah dengan NU yang ingin meraih jabatan Presiden bisa jadi solusi. Ini momen yang tepat untuk mengingatkan kembali bagaimana Gus Dur dilengserkan Megawati dan Amien Rais. Gerakan ini bisa terjadi apabila Prabowo bersabar sebentar, menanti momen gerakan bersama NU.

Mendesak Jokowi mundur yang bila dilakukan bersama NU akan lebih dahsyat. Secara hitungan politik, hal itu lebih realistis, dan bisa jadi rencana itu sudah disiapkan. 


Selama ini, ada analisid yang salah soal Ma'ruf Amin. Dibandingkan kontestan pilpres, Ma'ruf Amin merupakan politisi paling senior. Sebagai mantan anggota DPRD Jakarta, DPR RI, dan MPR RI, bahkan dari dua parpol yang berbeda, Ma'ruf Amin memiliki segudang pengalaman politik.

Situasi politik yang begini sudah pernah dirasakan. Ma'ruf Amin yang didukung NU makin menasbihkan dirinya sebagai orang yang paling siap memimpin Indonesia. Kubu Jokowi dan Prabowo akan rela dan siap dipimpin Ma'ruf Amin. Indonesia hari ini butuh tokoh yang mampu mempersatukan dua 'saudara' yang berebut kuasa.

Melalui skenario ini, Indonesia akan lebih kondusif. Menurut saya, untuk Wakil Presiden nantinya bisa diputuskan parlemen hasil pileg 2019. Mekanisme pergantian Presiden bisa saja dilakukan secepat mungkin bila gonjang-ganjing politik terus berlangsung. Penangkapan tokoh-tokoh oposisi telah memunculkan 'bara' politik. 

Saya melihat arah suksesi kepemimpinan nasional akan terjadi. Salah satu skenario yang pasti didukung NU ialah bila Ma'ruf Amin yang menjadi Presiden. 

Skenario 'nakal' namun masuk akal ini bisa dipertimbangkan Prabowo. Kalaupun Sandi sebagai Wakil Presiden, itu sangat logis. Deal politik, sekali lagi, bukan mustahil. PDIP, meski menang pileg, namun tetap minoritas bila ditinggalkan PKB dan PPP.

Partai Demokrat maupun Gerindra pasti lebih sepakat mekanisme ini. Menjadikan PDIP 'musuh' bersama demi penyelamatan negara. Lebih sedikit korban jika dibandingkan pertarungan Jokowi-Prabowo. 

Saya kira NU-Muhammadiyah plus parpol-parpol bisa duduk bersama membahas kemungkinan ini. Saya percaya akan ada menganggap skenario ini mustahil. Tapi kemustahilan tidak dikenal dalam kamus politik.

Skenario ini lebih menguntungkan banyak pihak ketimbang memaksakan Jokowi kembali berkuasa. Kalaupun kemudian Jokowi ditetapkan sebagai pemenang pilpres, konflik politik bahkan 'badai' politik akan sangat besar. Cara meredamnya hanya dengan skenario di atas. Cukup beberapa bulan setelah dilantik, Ma'ruf Amin akan menggantikan Jokowi.

Bila semua kekuatan kecuali PDIP menginginkan Ma'ruf Amin sebagai Presiden, maka hal itu bisa dilakukan pada tahun 2020. Jika hal itu bisa meminimalisasi konflik berkepanjangan, mengapa tidak dilakukan? Skenario win-win solution bagi Prabowo dan NU adalah skenario yang pasti didukung Muhammadiyah.

Skenario menjadikan Ma'ruf Amin untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi setidaknya mirip ketika Megawati menggusur Gus Dur, 'karma' politik yang harus diterima dengan ikhlas oleh PDIP. Tanpa dukungan NU, Jokowi tidak punya power. Demikian pula dengan PDIP. Karenanya, saya usulkan Prabowo duduk bersama petinggi NU untuk menyusun skenario ini.


Skenario ini makin nyata bakal terjadi apabila satu demi satu kader NU di-KPK-kan. Pasca Rommy, bukan mustahil Imam Nahrawi (Menpora) da Lukman Hakim (Menag) akan menjadi tahanan KPK. Tentu saja pemandangan itu tak diinginkan NU. Karenanya, segala kemungkinan, termasuk menggusur Jokowi pasca pelantikan periode kedua, bukan mustahil.

Warga NU tentu tidak lupa bagaimana PDIP ikut andil bahkan menikmati dilengserkannya Gus Dur. Warga NU pasti tidak lupa bahwa Megawati seolah happy ketika Gus Dur dilengserkan. 

Peristiwa masa lalu boleh saja sudah dimaafkan, namun tidak mungkin dilupakan. Hal yang sama juga dirasakan SBY ketika harus hengkang dari posisi menteri, dan Prabowo yang dikhianati Megawati.

Kini saatnya NU-SBY-Prabowo duduk bersama, membicarakan skenario ini. Jahatkah? Selama lebih banyak manfaat ketimbang mudarat, why not? Demi persatuan bangsa, skenario ini sebaiknya dijalankan. Semoga Ma'ruf Amin akan memimpin bangsa ini.

Artikel Terkait