3 tahun lalu · 2471 view · 4 menit baca · Politik image_5.jpeg
www.creaturesinmyhead.com

Logika Saut dan Harga Sebuah Mulut

"...bajingan!"

Kata itu adalah patahan dari kalimat yang dilepas seorang Saut Situmorang dari kegelisahan dunia-sastra yang "diwakilinya" atas buku kontroversial 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh.

"Jangan mau berdamai dengan bajingan!" Katanya di media sosial.

Gegara satu kata itu, Fatin Hamama, yang merasa kalimat itu ditujukan padanya, langsung naik pitam. Dan Saut, sastrawan gimbal yang dari gelasnya selalu menumpah-ruah energi kritis juga puitis itu, dipaksa harus berurusan dengan hukum atas nama "pencemaran nama baik". 

Beda Saut, nama persis, beda konteks, kasus sama. Saut Situmorang yang lidahnya membahana yang kini massif dibicarakan, khususnya oleh kader dan alumni HMI, bukanlah Saut si sastrawan itu, melainkan Saut yang lain, Saut yang baru menjabat wakil ketua KPK kemarin sore, Saut yang ketika ia "dipilih" saya mengira ia adalah Saut si sastrawan tadi. Maklum, kala itu saya lebih mengenal Saut yang sastrawan lewat karya-karyanya tinimbang Saut yang entah.

Kisah kasus Saut yang satu ini bermula dari untaian "Benang Merah" di sebuah televisi swasta. Ia duduk di antara hakim dan mantan hakim, di pusat lingkaran para mahasiswa (yang ketika disuruh bertepuk, mereka bertepuk), berbicara tentang "Harga Sebuah Perkara", dan dirinya merepresentasi lembaga antirasuah: orang KPK!

Di sana, dari mulutnya yang sudah diasah, muncrat bait demi bait perihal sosiologis masyarakat Indonesia hingga halaman tentang sebab musabab manusia menjelma koruptor. Tanpa ragu-ragu, ia pun mengeluarkan statement bernada khas agitasi politisi penghasut:

"Mereka orang-orang cerdas ketika mahasiswa, kalau HMI minimal LK 1, tapi ketika menjadi pejabat mereka korup, sangat jahat, culas, dan licik,” tuturnya dengan membabi-buta.

Tak sampai berumur sehari, pernyataan itu segera menuai perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan: HMI. Petisi online pun digulirkan, para sesepuh HMI seolah bangkit dari kubur dan menghantui pikiran Saut hingga telepon dan sms media tak kunjung ia respon. 

Para kader dan alumni tak kalah canggih membuat viral di media sosial, dari link ke link, dari satu berita ke berita lain, yang isinya mengecam logika Saut diikuti tuntuan-tuntutan berhuruf kapital:
- Saut harus minta maaf!
- Saut harus di-polisi-kan!
- Saut harus mundur!

Di dalam pikiran Saut, barangkali ia tak pernah membayangkan betapa ngerinya "murka" berskala nasional itu yang diakibatkan oleh mulutnya yang dangkal.

***

Dalam konteks logika formal, sebenarnya, pernyataan Saut itu hanyalah pernyataan nirmakna, tak benar juga tak valid, sebab ia terjatuh sebagai satu dari sekian ragam sesat pikir: fallacy of dramatic instance atau over-generalisation. 

Namun pernyataan yang dilepas pada acara televisi yang ditonton khalayak ramai, yang penuturnya notabene punya otoritas bersuara tentang korupsi juga orang-orang yang korup, bisa mengandung pesan berbusa juga mengirimkan makna yang berbisa. 

Adanya selipan frase "HMI" yang tak terduga itu, adanya referensi yang tiba-tiba itu, adanya pemisalan yang sekonyong-konyong dalam kalimat itu, seolah-olah membentangkan persoalan semiotis yang tidak main-main: ia dengan semena-mena telah membatalkan topik acara dan mengubah seluruh isi pembicaraan menjadi pembicaraan tentang HMI--yang korup, yang jahat, yang culas, yang licik.

Muara dari "vonis" tak berdasar itu tentu saja menyakitkan bagi HMI dan keluarga besarnya. Tak bisa dibayangkan bagaimana perasaan alumni HMI yang saat ini menjabat dari pusat hingga daerah ketika Saut telah menuduh mereka korupsi. Tak bisa dibayangkan bagaimana perasaan kader-kader HMI yang mungkin baru saja dinyatakan lulus LK 1 tapi sudah divonis sebagai bibit-bibit koruptor. Di sini, demi etika, seorang Saut memang harus minta maaf.

Implikasi selanjutnya tentu saja ia harus berhadapan dengan hukum positif, juga kode etik. Sebab Saut, lewat logikanya yang rancu dan melalui kapasitasnya yang lucu, telah menyuarakan pembodohan (jika bukan kebodohan), menebar fitnah, dan juga melakukan propaganda kebencian (yang disinyalir menyalah-gunakan otoritas). Sehingga, langkah HMI untuk mem-polisi-kan Saut dan mulutnya adalah benar, demi hukum.

Tapi pantaskah seorang Saut harus mundur dari jabatannya?

Bagi Saut, logika yang digunakannya barangkali tidak salah sebab didukung oleh pepatah: nila setitik merusak susu sebelanga. Dalilnya, satu alumni HMI yang korupsi berkonsekuensi pada generalisasi opini bahwa HMI sebagai produsen para koruptor. 

Tapi bisakah sebuah pepatah yang bersifat metaforis dijadikan premis dalam menyusun logika yang sahih? Bisakah Saut membuktikan bahwa alumni HMI yang korupsi itu mengatasnamakan HMI dan bukannya personal?

Andaipun logika itu dianggap benar, tetap saja itu tidak fair, mengingat posisi Saut sebagai penutur. Logika apapun yang digunakan seorang Saut yang notabene sebagai bagian dari "penegak keadilan" di negeri ini, maka harus memuat unsur keadilan. Dengan kata lain, sebelum menyusun struktur logika pernyataan, meminjam kata Pram, seorang Saut harus "adil sejak dalam pikiran".

Jika pikirannya saja sudah "tak adil" (untuk tidak menyebut "korup, jahat, licik, dan culas" terhadap logika), bagaimana ia akan berbicara ihwal integritas, bagaimana ia bisa menjelaskan koneksi antara saraf otak, mulut, dan perilakunya, bagaimana ia bisa menimbang harga sebuah perkara dengan adil, bagaimana ia mampu turut mengadili (dalam porsi KPK) para terduga kasus korupsi?

Pepatah "nila setitik merusak susu sebelanga" itu pun lebih cocok disandangkan padanya, sebab ia berbicara mewakili KPK, sebab implikasi dari pernyataannya bisa mencoreng "kesucian" KPK: gegara mulut Saut seorang, rusak KPK selembaga.

Sampai di sini, langkah kader-kader HMI menuntut Saut agar mundur dari jabatannya adalah langkah yang logis, demi etika, demi hukum, demi nama baik KPK. Entah ada masalah apa pada koneksi antara lidah dan otak seorang Saut, namun hal yang pasti, mulut saut telah membentangkan persoalan yang berbahaya. Dan ia harus membayar apa yang sudah terlanjur muncrat dari mulutnya.

Logika tuntutan ini bukanlah logika yang beralas pada dendam, bukan pula untuk membalik posisi subyek menjadi obyek, apalagi untuk menghantam KPK, malah sebaliknya, untuk menyelamatkan KPK dari subyek serupa Saut. Sebab siapapun warga negara Indonesia, HMI atau bukan, tak mau ada "orang yang salah dan bermasalah di tempat yang benar"--di tubuh KPK.

Saya pun berkhayal, andai saja si sastrawan Saut Situmorang adalah kader HMI atau orang yang sedang berdiri terluka di posisi HMI saat ini, ia pasti juga tak mau ada oknum "bajingan" di tubuh KPK.

Ya, "...bajingan!"

Artikel Terkait