Masih ingat logika “keranjang yang berisi pisau, bunga, buah, dan pena” yang diilustrasikan secara dalam oleh Ustaz kondang Abdul Somad di hadapan calon Presiden Prabowo Subianto dalam video yang beredar ramai tempo lalu?

Logika keranjang yang berisi pisau, bunga, buah dan pena yang pantas disebut filsafat tersebut bahwa pada pokoknya, menurut sang ustaz, yang amanah itu adalah menempatkan pada tempatnya.

Jika didetailkan ilustrasinya, yakni pisau harus diberikan ke orang-orang muda karena mereka akan pergi ke hutan untuk berburu. Buah diberikan ke anak-anak bayi dan balita agar mereka terlengkapi nutrisinya. 

Sementara bunga diberikan kepada para gadis rupawan supaya seluruh badannya penuh dengan wangi bunga. Adapun pena, ia diberikan kepada para guru, doktor atau profesor agar mereka gemar menulis, menyiarkan hal-hal yang berkaitan keadaban bagi seluruh khalayak umat.

Perumpamaan isi keranjang dari sahabat ini layak dipertimbangkan dalam menyusun orang-orang yang menempati kabinet kerja jilid II Jokowi. Filsafat keranjang ini relevansinya sangat mengandung maksud-maksud nilai dalam berbagai wahana kekuasaan, terutama untuk memastikan kekuasaan politik bekerja bukan sebagai sekadar ajang bagi-bagi kue kekuasaan semata.

Usai guyubnya Jokowi dan Prabowo dengan pertemuan (rekonsiliasi) yang dielu-elukan selama pasca Pemilu. Bahkan Jokowi telah selesai memamerkan ‘Visi Indonesia’ dengan penuh semangat dan keyakinan. 

Memang, tentu saja setiap pemimpin haruslah memiliki visi kebangsaan. Apalagi pemimpin yang memimpin bangsa yang besar seperti Indonesia. Visi menjadi pedoman, pemandu ke arah mana jalannya bangsa ke depan.

Dalam pidatonya yang paling presidensial kali ini, paling galak, dengan begitu apakah semua sudah beres? Lantas bagaimana orang-orang luar biasa yang menempati pos-pos menteri dalam kabinet yang masih terkesan misteri?

Berkaca pada ilustrasi keranjang ini, diharapkan dapat membimbing Jokowi dalam menentukan arsenal politiknya, sekaligus mengatasi potensi ekses negatif dari orang-orang yang dipilih menjadi menterinya.

Selain mengukur kapasitas kemampuan calon menteri, Jokowi dipandang perlu mendesain kabinetnya. Kendati memang bukan hal yang mudah mendapatkan menteri yang ideal. 

Kita tidak menuntut Jokowi harus memilih menteri selevel filsuf yang arif, berbudi pekerti dan bijaksana seperti kriteria pemimpin ideal menurut Plato. Tetapi kita menghendaki seorang menteri yang patut.

Dengan rumusan semacam itulah menjadi titik tolak yang dapat diharapkan membawa bangsa yang berkemajuan ke depan. Berharap bahwa individu-individu yang terpilih dalam kabinet nantinya tak membuat kita jengah.

Di masa kini dan ke masa depan, kita tak cukup butuh menteri yang bersih. Namun lebih dari itu, kita butuh menteri pekerja keras, visioner. Ia juga mesti memiliki kompetensi intelektual.

Untuk itu, Jokowi harus mengaktifkan falsafah keranjang dari seorang sahabat ini. Falsafah yang sungguh cocok menjaring, mengantisipasi agar Jokowi tidak saja salah pilihan. Falsafah menjauhkan negara berjalan mundur. Logika keranjang dari ustaz kondang ini bahkan memberikan warning dari risiko terperosok pada lubang 'ilusi' “negara bubar”.

Alasan lain yang paling pokok adalah demi terwujudnya politik yang berorientasi kemajuan yang digadang-gadang oleh Jokowi sendiri.

Menghadirkan menteri yang sanggup menggerakkan program-program pemerintah. Menteri yang bisa mengonkretkan yang abstrak, menteri yang harus bisa lari seratus meter lebih kencang daripada larinya Jokowi. 

Menteri yang bangun tidur lebih dulu sebelum Jokowi bangun, menteri belum tidur sebelum Jokowi tidur. Menteri yang bukan dari kongsi keluarga, kongsi konglemarasi. Menteri yang bukan dari dikte kekuasaan yang tak terlihat. Menteri kroni-kroni.

Sedini mungkin kita merisaukan hal itu terjadi. Sebab kita tahu, kemenangan yang diraih tidak dengan cara yang gratis, melainkan dengan donasi dan kontribusi banyak pihak. Sehingga terkadang membuat Jokowi ketergantungan.

Kendati Jokowi dan partai pendukungnya mayoritas menguasai parlemen, artinya hampir bisa dipastikan takkan ada agenda Jokowi yang berpeluang deadlock, atau kecil kemungkinan Jokowi diganggu apalagi konflik dengan DPR. Namun begitu, dengan koalisi besar, ini bisa saja mengakibatkan Jokowi tersandera.

Menteri Muda

Tidak hanya penyebutan sebagai elan vital yang memiliki peranan besar, orang-orang muda memang punya modal dasar yang autentik. Seperti performa kerja yang energik, taktis, idealis, serta memiliki leadership yang kuat sehingga bisa diandalkan sewaktu-waktu, kapan pun.

Untuk itu, wacana anak muda masuk dalam kabinet Jokowi itu sudah tepat. Sudah waktunya anak-anak muda dilibatkan secara aktif untuk berkontribusi dalam kabinet pemerintahan, niat ini harus diapresiasi. 

Nilai positifnya, hal tersebut semacam regenerasi kepemimpinan bangsa ke depan. Lain daripada itu, dengan dunia global yang makin kompetitif saat ini, bukan zamannya lagi dunia meremehkan kemampuan, kreativitas anak-anak muda.

Namun dalam proses penunjukan menteri muda ini, yang perlu menjadi perhatian adalah tetap saja mengukur aspek kapasitas dan kapabilitasnya. Menteri muda yang kompoten, yang bisa mengakselarasi, yang punya kemampuan menerjemahkan dan mengeksekusi.

Dalam pidato pada visi Indonesia, Jokowi telah menyampaikan standar cara kerjanya ke depan. Menteri-menterinya harus mampu menjabarkan dan mengelaborasinya. 

Selain menentukan kriteria-kriteria, komposisi menteri dalam kabinet harus dengan persyaratan yang ketat. Sebab menterilah yang memantapkan legitimasi Presiden Jokowi di hadapan masyarakat.

Jokowi harus menjawab sinisme publik yang memandang penyusunan format kabinet terkait dengan agenda elite politik untuk bagi-bagi kue kekuasaan ketimbang memikirkan arah fundamental pemerintahan yang berguna bagi masyarakat luas.

Proses penyusunan awal kabinet haruslah menjadi laksana tahap uji kelayakan dan kepatutan. Sama halnya jangan sampai Jokowi yang ingin menonton langsung laga Moto GP 2021 nanti di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, gagal menonton lantaran tiket yang digunakannya kedaluwarsa.

Dengan kata lain, jangan sampai Indonesia yang maju bermutu di tahun 2033 yang diangankan Jokowi batal dicetaknya, lantaran Jokowi salah pilih menteri yang tidak laku zaman. Belum lagi tantangan politik konservatisme dari oposisi yang setiap saat mengintip celah-lubang kelemahan Jokowi.

Nama-Nama Itu

Sudah terlalu banyak daftar nama-nama calon menteri yang tak mudah diurut. Baik yang berlatar simpatisan partai maupun dari profesional.

Namun stok nama-nama para ketua umum partai koalisi Indonesia Kerja yang sangat akrab di telinga publik, mereka yang terlibat secara aktif dan intens dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Nama seperti Megawati Soekarno Putri, Surya Paloh, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Yusril Ihza Mahendra, Hari Taone Subagio, Oesman Sapto Oda, dan seterusnya mengapa enggan mau disebutkan?

Padahal nama-nama besar para ketua umum partai koalisi ini bisa saja turun gunung; mengapa tidak? Tak ada yang aneh mereka menegosiasikan jabatan menteri demi agenda besar membangun negara yang lebih maju bermutu ke depan. Tak ada yang hina dan atau tidak ada yang tak pantas kalau sudah dipanggil tugas negara.

Bila pun ada drama menolak bujukan, itu sekadar pernyataan simpatik saja. Intinya, Jokowi tidak serta-merta mengabaikan apalagi meragukan kemampuan ketua-ketua partai koalisi. Sebab secara hitungan matematis, mereka tentu merepresentasikan kemampuan lembaga partainya.

Desain kabinet menyomot ketua-ketua umum partai koalisi seperti itu, setidak-tidaknya memangkas spekulasi format kabinet yang bertele-tele.

Susunan kabinet Jokowi harus memberi lampu hijau kepada ketua-ketua umum partai pengusungnya. Mereka diberikan riil peran depan layar agar mengecilkan potensi ‘gangguan’ atau ‘tersandera’ ketimbang menteri yang mereka usulkan sendiri.

Sebab pidato visi Indonesia Jokowi menunjukkan tekadnya. Masalahnya, sehebat apa pun pidato Jokowi, yang tak mudah terelakkan dalam presidensialisme adalah ada pada pembantunya yang memastikan kebijakannya aman.

Jokowi-Ma’ruf terpilih dengan modal besar, maka seharusnya lebih leluasa meminimalkan “gangguan” dari terutama partai koalisinya. Tidak terjebak dalam ‘kabinet politik’ dari parpol-parpol koalisi. Performa kabinet itu saja yang diprioritaskan.

Idealnya Jokowi harus tegas, jangan bertele-tele bernegosiasi dengan elite partai koalisi. Lagi pula tak ada aturan yang mewajibkan Jokowi harus akomodatif sehingga mendegradasi hak prerogatifnya sebagai presiden dalam menyusun kabinet. Atau ketua-ketua umum partai koalisi benar-benar memberikan keleluasan pada Jokowi.

Kebebasan Jokowi menyusun kabinetnya menjadi barang mahal, karena terlalu banyak pertimbangan dan kalkulasi politik yang menjadi konsideran. Asas profesionalitas dan kapabilitas bisa saja dikalahkan oleh pertimbangan representasi politik. Akibatnya, terjadi dominasi menteri-menteri yang tidak kompeten.

Harus diingat, koalisi bukanlah entitas kolektif yang bersifat tunggal. Semua partai mitra koalisi memiliki kepentingan pragmatisme politik, ekonomi, dan elektoral. Hal itu berlaku pada semua partai politik, baik partai pengusung dari awal pencalonan maupun partai yang masuk di tikungan.

Apakah desian kabinet Jokowi mengandung nilai-nilai falsafah keranjang yang berisi pisau, bunga, buah, dan pena? Profesionalisme dan meritokrasi menjadi acuan utama? Semuanya dikembalikan kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif.

Jangan sebaliknya, malah pisau diberikan kepada anak kecil. Sebab dengan pisau, anak-anak kecil bisa saja melukai dirinya dan bahkan orang lain. Ini referensi untuk Jokowi, semoga mencerahkan!