Penikmat Kopi Senja
3 bulan lalu · 117 view · 4 menit baca · Politik 20937_72992.jpg

Literasi Politik

KPU telah menetapkan dua pasangan yang akan bertanding dalam perhelatan politik 5 tahunan (pilpres). Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiago Uno berhak mengikuti kontestasi 5 tahunan tersebut setelah melewati proses seleksi dari KPU maupun dari partai pengusung serta pendukung.

Selain pilpres, kita akan melaksanakan pileg yang pelaksanaannya berbarengan dengan pilpres. Pemilu serentak ini tentu akan menguras energi semua pihak, tak terkecuali rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi.

Meskipun rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, akan tetapi tidak semua rakyat paham itu. Rakyat sering hanya menjadi objek bagi politisi. Konsekuensinya, rakyat terus dalam keadaan merugi karena haknya dirampas setelah pemilu berakhir.

Kondisi ini sengaja diciptakan agar elite dengan leluasa memainkan isu dan propaganda yang tidak berkenaan langsung dengan kebutuhan rakyat. Elite politik dengan leluasa berjanji tanpa harus menepati. Akhirnya pesta demokrasi hanya milik elite.

Fenomena caleg, cakada, maupun capres ingkar janji bukanlah hal baru. Setiap pemilu maupun pilkada, rakyat merasakan dan menemukan fakta tersebut.

Walaupun sudah sering mendapati elite ingkar, akan tetapi masih ada rakyat yang terus memilih politisi ingkar janji. Faktanya, literasi politik merupakan salah satu sebab rakyat masih memilih politisi ingkar janji. 

Misalnya soal kekuasaan di tangan rakyat. Meski sering diucapkan bahkan ditulis dalam buku-buku, akan tetapi masih banyak rakyat yang belum paham tupoksi pemilih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, rakyat malah menjadi objek politisi, bukan sebaliknya.

Pertanyaan muncul, bisakah rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi dan sebagaimana diamanatkan konstitusi? Bisa, dan sangat mungkin segera terjadi bila rakyat mau menjadi subjek dalam demokrasi.

Sebagaimana judul tulisan ini, solusi menempatkan rakyat sebagai subjek dalam demokrasi ialah meningkatkan kemampuan literasi politik. Selain melalui jalur pendidikan formal, literasi politik dapat dilakukan para caleg maupun capres melalui kampanye cerdas.

Seorang caleg harus mampu mencerdaskan calon pemilihnya, bukan malah sebaliknya sebagaimana yang selama ini terjadi. Itu artinya para caleg haruslah orang-orang yang secara politik sudah memahami politik secara paripurna.

Persoalan ini yang kemudian dikembalikan pada parpol yang memberi lisensi bagi seseorang mewakili partainya. Partai politik tidak benar-benar melakukan seleksi ketat. Selama seseorang mau dan mampu (secara materi), maka dengan mudah diluluskan menjadi caleg.

Perkara seleksi caleg merupakan persoalan yang selama ini dianggap remeh, padahal dengan caleg yang berkualitas akan menentukan kualitas pemilu kita juga nantinya, selain tentunya peningkatan kualitas pemilih. Kedua hal ini krusial dilakukan agar pemilu kita akan terus meningkat kualitasnya.

Caleg cerdas dan pemilih cerdas harus menjadi menu utama demokrasi kita, sehingga beranda media sosial kita tidak lagi dipenuhi cacian, makian, hinaan, bahkan sumpah serapah yang merupakan penyakit mental demokrasi kita.

Upaya itu harus menjadi ikhtiar bersama. Di sini bisa kita saksikan bahwa rendahnya literasi politik menyebabkan pemilih bahkan caleg belum berada pada tingkat vulcan. Itu artinya dominasi hobit dan holigan harus segera dikurangi. Brennan mengklasifikasikan pemilih dalam 3 kelompok: hobit, holigan, dan vulcan.

Kelompok hobit, menurut Brennan, adalah kelompok terendah kastanya dalam demokrasi. Kelompok ini sangat apatis walaupun mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kelompok holigan dan vulcan. Dalam politik, kelompok ini menjadi objek, padahal suara mereka menentukan takdir bangsa. Kelompok ini perlu pencerdasan dari negara. Di sini negara memiliki peran strategis mengubah mindset kalangan hobit.

Kelompok kedua dalam klasifikasi Brennan adalah kelompok holigan. Di Inggris, kelompok pendukung tim sepakbola yang fanatik biasa disebut hooligans. Di dalam demokrasi, istilah ini digunakan Brennan untuk klasifikasi kelompok fanatik terhadap partai maupun personal yang didukung. Mereka cukup aktif dalam politik. Mereka memiliki data-data tentang parpol maupun personal yang didukungnya.

Kelompok holigan bahkan mendukung secara sporadis, kadangkala berujung anarkis dalam mempertahankan pilihan. Kelompok ini terkadang sulit membedakan mana benar dan salah terkait pilihannya. Menurut Francis Bacon (Novum Organum), manusia memang sering terjebak pada idols of mind. Bukan hanya awam, ilmuwan pun kadang mengalaminya.

Kelompok holigan bila berkaca dari idol-idol yang dimaksud Bacon, termasuk dalam idol cava (idola gua). Dasar idola ini dalam menemukan kebenaran terhalang oleh suka-tidak suka. Kita sulit melihat kebenaran karena sikap fanatik. Kita terpenjara oleh pikiran kita sendiri sehingga semakin kecil. Kita memilih seorang capres maupun parpol berdasarkan suka dan tidak suka.

Akibatnya, demokrasi melahirkan kelompok pembenci dan kelompok penyuka. Saat ini kita dapat temukan kelompok ini sering gentayangan di media sosial. Kelompok ini bahkan kabarnya mendapat biaya tertentu. Bahkan media daring dan cetak maupun elektronik yang harusnya independen, mencerahkan dan mencerdaskan, ikut dalam kelompok holigan.

Kelompok terakhir yang dianggap Brennan harus menjadi mayoritas ialah vulcan. Kelompok cerdas yang selalu berhati-hati dalam memutuskan pilihan. Tanpa data dan fakta yang valid, mereka tidak akan memutuskan pilihan. Kelompok ini yang barangkali bisa disebut sebagai 'ilmuwan demokrasi'. Kelompok ini sejatinya dapat menjadi wakil dari kelompok pendahulu (hobit dan holigan) untuk memutuskan pilihan demokrasi.

Namun sistem pilsung memang tidak memberi ruang itu, sehingga yang harus dilakukan negara dan kelompok vulcan ialah pencerahan dan pencerdasan. Demokrasi memang harus terus diperjuangkan. Literasi politik harus menjadi agenda utama bangsa ini. Rakyat punya hak untuk cerdas, karena pemilih akan menentukan pilihan sekaligus kualitas demokrasi kita.