Baru saja pelantikan Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo periode kedua selesai dilaksanakan. Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Menhan atau Menteri Pertahanan. 

Banyak masyarakat, pengamat, pakar, dan politisi menilai penerimaan Prabowo di kabinet sebagai langkah rekonsiliasi pasca segregasi Pilpres 2019. Sah-sah saja, mengingat memang sebuah sejarah politik telah ditorehkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada pilpres 2019. 

Akan tetapi, mari kita melangkah ke depan untuk menatap Indonesia yang lebih kuat dan dihargai negara tetangga, kawasan, hingga dunia. Kami menilai ada lima panduan garis pemikiran bagi berjalannya tugas Menhan yang baru.

1. Menhan harus Outward Looking

Memandang ke luar adalah salah satu panduan pertama bagi Menhan. Dalam merumuskan sebuah kebijakan di bidang pertahanan, Menhan tampaknya perlu mempertimbangkan apa yang dimaksud ancaman. Apakah ancaman kita jauh di luar negara atau di dalam negara sendiri? Apakah kita harus mewaspadai "asing" atau internal negara sendiri? 

Kami berpikir bahwa Menhan perlu melihat lingkungan strategis guna memetakan hal tersebut. Selama ini, pertahanan kita lebih banyak berfokus ke dalam atau inward looking security. Kita belum pernah mengatakan bahwa ada potensi ancaman yang berada di luar wilayah teritorial. 

Kementerian Pertahanan juga sebaiknya mulai melihat geografis dan politik di luar Indonesia sebagai potensi ancaman. Hal ini perlu dilakukan agar Kemhan tidak banyak beririsan dengan kerja-kerja Kemendagri.

2. Menhan harus tahu persis ancaman negara

Seperti di pertanyaan poin pertama, Menhan memerlukan kerangka analisis mengenai ancaman negara. Menhan perlu cerdik dalam merumuskan kebijakan di bidang pertahanan sehingga tidak memusuhi anak bangsa sendiri. 

Ancaman memang ada di dalam negeri, namun ancaman di luar wilayah kedaulatan juga perlu diwaspadai. Tidak untuk bertindak konfrontatif, kewaspadaan ini hanya bertujuan meningkatkan kekuatan nasional guna menghadapi tantangan pertahanan selama lima tahun ke depan. 

Ancaman dalam proses sekuritisasi akan menentukan kebijakan pertahanan yang efektif dalam pelaksanaannya. Jangan sampai Menhan salah menentukan siapa "potensi lawan" kita. Kita memerlukan skala prioritas pada aspek perumusan ancaman sebagai dasar program pertahanan.

3. Menhan juga harus bebas aktif

Poin ketiga sebenarnya adalah panduan politik luar negeri kita yang diperkenalkan Soekarno-Hatta. Namun, Kementrian Pertahanan yang merupakan instansi negara yang vital harus menerapkan asas ini. 

Yang pertama adalah bebas dari kepentingan politik dalam negeri dan luar negeri. Menhan harus kuat untuk dapat menciptakan kondisi keamanan eksternal negara. Kekuatan hanya bisa dijalankan dengan kebebasan dari kepentingan politik segmentatif internal negara maupun eksternal negara. 

Menhan harus menjalankan politik negara, bukan politik kelompok, bukan politik partronase asing. 

Setelah bebas, Menhan harus aktif dalam upaya menciptakan stabilitas di kawasan dan perdamaian secara global. Usaha ini dikenal dengan diplomasi pertahanan. 

Sebuah transformasi peran di era hubungan internasional yang multipolar adalah stakeholder pertahanan turut berdiplomasi di bidangnya. Perlu ada koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan menlu agar domain mereka tidak berhadap-hadapan (bertolak belakang) dengan proses diplomasi yang Menhan lakukan.

4. Menhan harus terus memperbarui pengetahuan di bidang pertahanan

Berkembangnya pola-pola hubungan internasional dan dinamisnya politik pada lingkungan strategis menjadi dua alasan mengapa Menhan harus bersemangat dalam memperbarui pengetahuannya di masa pemerintahan Jokowi-Maruf kali ini. 

Menhan perlu secara rutin memperkuat kerangka ilmiahnya dalam membaca lingstra dan geopolitik dunia. Selain itu, Menhan juga perlu meningkatkan pengetahuan di bidang alpahankam sebagai sistem utama dalam melaksanakan kegiatan pertahanan. 

Hal ini perlu dilakukan mengingat perkembangan di bidang alpahankam dan politik dunia senantiasa bergerak cepat. Tentu kita tidak menginginkan Indonesia terlihat ketinggalan zaman atau terlihat tidak memahami di bidang pertahanan.

5. Menhan harus menjaga kedaulatan negara

Ini panduan terakhir bagi kerja-kerja pertahanan di lima tahun ke depan. Setelah melihat ke luar (negara), memetakan ancaman, berprinsip bebas aktif, dan terdepan dalam pengetahuan di bidang pertahanan, Menhan perlu melaksanakan amanat rakyat yang dititipkan pada Presiden. 

Menjaga kedaulatan negara dari segala bentuk infiltrasi politik dari aktor negara dan non-negara yang berasal dari luar Indonesia. Hal ini perlu diingat karena di tangan Menhan, keselamatan negara dan tentunya bangsa akan berada di dalam kebijakannya. 

Menhan harus melaksanakan kebijakan yang menjaga dan menyelamatkan rakyat. Hal ini mengingat TNI yang di bawah koordinasi administrasi Kemhan merupakan anak kandung rakyat. 

TNI sendiri memang masih memiliki "independensi" mengenai operasionalisasi tugas, baik perang maupun selain perang, yang langsung di bawah Presiden sehingga bisa saja berbeda sikap dengan kebijakan pertahanan yang dilakukan Kemhan secara administratif dan penganggaran. Artinya, Kemhan perlu membuat sebuah kesepahaman mengenai kebijakan pertahanan yang diambil dengan TNI sebagai pelaksana operasi. 

Kesepahaman akan hal kebijakan yang dilakukan Kemhan semata-mata untuk membuat TNI dapat melaksanakan tugas: melindungi keselamatan Negara dan Bangsa. Tidak mungkin sikap Kemhan dan TNI berbeda soal kedaulatan negara dan bangsa, bukan?