Mahasiswa
3 tahun lalu · 843 view · 3 menit baca · Budaya 0249e55f977016a4ffdc807eb37ccf56-39f5207d9b1dcde317eb4ba3326e095d.jpeg
Foto: 9ways.org

Lima Larangan Ibn Sina untuk Pak Jokowi

Menjalankan roda pemerintahan, tentu bukan perkara yang mudah. Banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus dilewati. Meski jalan yang ditempuh terjal dan berliku, tentu pula bukan suatu kemustahilan untuk mencapai tujuan suci didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu terwujudnya negara adil makmur yang diridai Tuhan yang Maha Esa.

Setelah mendapatkan teguran dan kritikan tajam nan pedas dari Yudi Latief dengan goresan tintanya yang berjudul “Kabinet Tuna Visi” (lihat: aktual.co 15 Maret 2016), maka sudah seharusnya Pak Presiden Jokowi berbenah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menjalankan sistem roda pemerintahan yang dipimpinnya.

Hal itu dianggap penting untuk dilakukan setidaknya untuk membuktikan bahwa penilaian Yudi tersebut adalah keliru. Sebaliknya, selama perbaikan dan perubahan tak dilakukan, maka penilaian Yudi itu benar adanya.

Setidaknya yang harus dibantah oleh Pak Jokowi adalah penilaian Yudi yang menyatakan bahwa “dunia politik dan kabinet disesaki onggakan politikus plastik, kehebohan aksi selebritas, dan jor-joran pencitraan, tetapi miskin isi, miskin visi, hampa darma.”

Kemudian juga pernyataan lanjutannya, “politik tanpa visi sekadar kemeriahan pesta pora yang menyesatkan, memberi harapan semu dengan biaya mahal, tanpa arah ke depan tanpa perenungan mendalam, dan tanpa komitmen pada penyelesaian masalah-masalah mendasar.”

Saya berkeyakinan bahwa apa yang dinyatakan oleh Yudi tidak berangkat dari ruang yang kosong nan hampa, melainkan hal tersebut merupakan putusan yang didasarkan atas pengalaman-pengalaman indrawi yang dinalar secara mendalam atas apa yang dirasakan selama pemerintahan Kabinet Kerja dibentuk oleh Pak Jokowi. Tapi dalam tulisan ini, saya tidak memberikan pilihan tunggal untuk dilakukan oleh Pak Jokowi.

Selain tawaran untuk membantah penilaian yang dihadirkan oleh Yudi Latif, saya ingin menawarkan pilihan lain, yaitu menjalankan lima larangan yang disarankan oleh Ibn Sina. Lima larangan ini tentu sebagai jalan lain untuk mewujudnyan negara adil makmur yang kita cita-citakan bersama.

Ini serius, Pak! Jika Pak Jokowi tak percaya, silakan Bapak buka kitab al-Syifa, makalah kesepuluh, pasal empat. Jika Bapak tak punya kitabnya, silakan kirim email Bapak supaya soft file-nya nanti saya kirim. Jika Pak Jokowi tak ada waktu untuk membacanya karena Bapak harus kerja, kerja, dan kerja, baiklah, tak apa-apa.

Berikut adalah lima larangan Ibn Sina sebagai syarat untuk mewujudkan tatanan masyarakat adil makmur, sebagai berikut.

Pertama, larangan pengangguran dan malas-malasan. Larangan pertama ini tentu sesuai dengan motto pemerintahan Pak Jokowi, yaitu kerja, kerja, dan kerja. Selain mengimbau masyarakat untuk kerja, kerja, dan kerja, Pak Jokowi berkewajiban untuk menyediakan lahan pekerjaan yang layak, baik dan halal, serta menghilangkan atau meminimalisir PHK.

Jika lahan pekerjaan tak ada, dan PHK di mana-mana, lantas masyarakat mau mengerjakan apa? Maka jangan salahkan masyarakat jika pengangguran dan malas-malasan merebak di mana-mana.

Kedua, larangan perjudian. Ibn Sina menyatakan, “Begitu juga larangan keras terhadap usaha-usaha yang memindahkan barang-barang tanpa mendatangkan kemaslahatan, seperti perjudian. Sesungguhnya orang-orang yang berjudi mengambil hasil keuntungan tanpa melakukan pekerjaan yang bermanfaat.”

Larangan yang kedua ini juga sangat penting, Pak. Pemerintah harus melarang keras setiap bentuk perjudian, karena judi merupakan perbuatan yang tidak bermanfaat dan banyak menghadirkan kemudaratan. Jangan ada pikiran dari bapak untuk melegalkan atau melokalisasi perjudian di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, larangan pencurian dan seumpamanya. Ibn Sina lanjut menyatakan, “Demikian juga halnya harus dilarang keras segala pekerjaan yang bertentangan dengan kemakmuran dan keamanan umum, seperti mencuri, mencopet, dan pekerjaan kriminal lainnya.”

Larangan ketiga ini berlaku bagi siapa pun dan di mana pun. Tindakan pencurian ini dikategorikan sebagai tindak kriminal yang kontrakemakmuran dan keamanan. Khusus bagi pemangku kekuasaan dari level atas sampai bawah, tindak kriminal ini kita kenal dengan istilah korupsi.

Keempat, larangan riba dan pemerasan. Menurut Ibn Sina, pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan rakyat tidak mempelajari usaha-usaha yang produktif bagi masyarakat, harus dilarang keras. Misalnya riba. Riba adalah mendatangkan hasil (bunga) tanpa suatu keahlian untuk mengerjakannya meskipun ada keuntungan yang dihasilkannya.

Kelima, larangan zina dan liwath. Yang terakhir adalah larangan berbuat zina dan hubungan sejenis. Ibn sina menyatakan bahwa begitu juga harus dilarang keras segala pekerjaan yang kalau diberikan kelonggaran akhirnya bisa meruntuhkan tiang utama berdirinya negara, seperti perzinaan dan persetubuhan sejenis, yang membawa kepada kesia-siaan.

Itulah lima larangan tegas yang disarankan Ibn Sina demi menopang terwujudnya negara adil dan makmur yang diridai Tuhan yang Maha Esa. Jika Pak Jokowi tertarik untuk melaksanakan kelima larangan tersebut, maka tentu harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Jika undang-undangnya sudah ada, maka rakyat tinggal menunggu realisasi konkret dari pemerintah sebagai sang eksekutor.

Artikel Terkait