Di tengah hantaman pandemi Covid-19--yang makin menggila, jagat Indonesia dihebohkan dengan isu  agama Baha’i.  Hal ini dipicu oleh ucapan selamat hari raya Naw-Ruz 178 EB dari Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas. Naw-Ruz merupakan hari raya Baha’i-- yang dirayakan setelah para pemeluknya menjalani ibadah  puasa selama 19 hari. Dalam akhir ucapan, Yaqut berpesan bahwa, semoga perayaan ini menjadi momentum untuk seluruh bangsa agar saling membangun solidaritas, memperkokoh kesatuan dan persatuan serta memperkuat moderasi beragama di Indonesia.

Ucapan itu pun viral  di publik, bahkan ia menjadi trending--berjejer dengan info pandemi yang belum juga surut di Indonesia. Menag disorot oleh pelbagai pihak dan menuai kritik di mana-mana. Tapi, apakah ucapan itu salah? Bukankah, ucapan itu perlu didukung? Untuk itulah saya menuliskan artikel ini. Saya mempunyai lima alasan penting dan mendasar untuk mendukung ucapan Menag tersebut.

Baha’i di Indonesia : Perkembangan dan Resistensi

Sebelum membahas tentang alasan-alasan tersebut. Saya terlebih dahulu akan mengulas tentang perkembangan  dan resistensi Baha’i di Indonesia. Ini diskursus yang sangat penting karena  karena munculnya Baha’I tidak take a for granted dan  pada perkembangannya perjalanan Baha’i tidak semulus mungkin. Baha’i dibawakan oleh Sayyid Ali Muhammad pada tahun 1844 di Persia. Sayyid Ali Muhammad mendapat sebutan sebagai Sang Bab (Pintu Gerbang). Missi dari Sang Bab kemudian dilanjutkan oleh Mirza Husyn Ali atau dikenal dengan Baha’ullah (Kemuliaan Tuhan) sebagai penerima wahyu yang dipercaya sebagai pemeluk umat agama (Nurish, 2021).

Baha’i mengajarkan kepercayaan yang monoteistik dan memiliki prinsip kesatuan semua agama dan persatuan umat manusia di bumi.  Dalam pandangan ketuhanan,  Baha’i meyakini adanya Tuhan yang satu, maha kekal, tanpa diciptakan dan tidak memiliki akhir. Tuhan merupakan pencipta alam semesta. Baha’i mengakui bahwa agama-agama yang ada di dunia merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan. Pada proses perkembangannya, Baha’i terus tumbuh pesat dan berdiaspora hampir di seluruh penjuru dunia.

Indonesia menjadi salah satu tempat berdiaspora-nya Baha’i. Menurut Zulkarnain perkembangan Baha’i di Indonesia dimulai sekitar tahun 1878 tepatnya di pulau Sulawesi.  Kedatangan Baha’i dipelopori  oleh pedagang Persia, Jamal Effendy dan pedagang dari Turki, Mustafa Rumi  (Zulkarnain, 2005).  Setelah itu, pada tahun 1914-1939 generasi  kedua Baha’i datang  dari Iran dan memilih tinggal  dibeberapa wilayah Indonesia.  Para pelopor Baha’i yang menyebarkan Baha’i di Indonesia tidak hanya fasih dalam pengetahuan agama, tetapi mereka juga berprofesi sebagai pedagang dan dokter. Tercatat sebanyak 22 pelopor Baha’i yang datang ke Indonesia berprofesi sebagai dokter profesional (Nurish, 2021).

Indonesia yang saat itu sedang terjajah dan mengalami krisis dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Hal itu kemudian menjadi garapan sosiologis para pelopor Baha’i untuk mengejewantahkan misi keagamaan mereka.  Dalam menjalankan misi tersebut, mereka  mampu menjangkau ke berbagai daerah di Indonesia bahkan sampai ke wilayah terpencil seperti Mentawai, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Papua untuk membantu agar bagaimana masyarakat Indonesia maju dari keterbelakangan dan terhindar dari krisis kesehatan.  

Keberhasilan Baha’i  dalam membantu masyarakat bisa dilihat salah satunya perjuangan seorang dokter Baha’i yang bernama Muhajir. Dokter Muhajir mengabdikan dirinya pada masyarakat Mentawai sebagai seorang tenaga kesehatan sekaligus menjadi guru untuk mengajarkan masyarakat di sana agar melek huruf (Nurish, 2021). Perjuangan dan pengabdian Muhajir ini, menjadi pertimbangan bagi masyarakat Mentawai untuk mengenal dan masuk dalam agama Baha’i. Muhajir mengenalkan Baha’i dengan  cara yang taktis dan humanis.  Akhirnya Baha’i diterima menjadi agama di  pedalaman Mentawai.

Hingga sekarang Baha’i terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Baha’i sejak era Presiden Abdurahman Wahid diakui keberadaannya dengan jaminan kebijakan Keppres No 69/ 2000. Keppres tersebut juga mempersilahkan kepada pemeluk Baha’i agar menjalankan aktifitas keagamaan mereka. Namun, perkembangan Baha’i di Indonesia tidak berjalan  semulus mungkin. Banyak resistensi yang dihadapi oleh para pemeluk Agama Baha’i.  Resistensi itu datang dari berbagai pihak untuk melakukan tindak kekerasan terhadap pemeluk Baha’i.  Sejak era kemerdekaan Baha’i telah mengalami kekerasan secara terstruktur, faktanya adalah Presiden Soekarno memasukkannya dalam daftar organisasi yang dilarang lewat Keppres No. 264/1962. Selanjutnya, pada era Presiden Soeharto Baha’i dipaksa untuk memilih menjadi bagian dari agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Ini  kemudian  membuat pemeluk Baha’i mengalami penurunan (Nurish, 2021).

Melansir Sejuk.org, pada tahun 2000 di Bandung, Jawa Barat, pemeluk Baha’i ditentang untuk menguburkan anaknya pada pemakaman umum.  Hal yang sama terjadi pada tahun 2010 di Pati, Jawa Tengah. Pemeluk Baha’i di Patih, ditolak masyarakat setempat untuk mengamakamkan anggotanya pada pemakaman umum maupun pekarangan pribadi. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa, hingga masuk era Reformasi Baha’i terus mengalami tindak kekerasan di Indonesia, padahal mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan pemeluk agama lain.

Lima Alasan Mendukung Ucapan Menag

Setelah menjelaskan perkembangan Baha’i di Indonesia, bagian ini saya akan mengulas tentang lima alasan mengapa ucapan Menag perlu didukung. Karena, mempermasalahkan ucapan tersebut hanya menampakkan cara beragama yang rigit dan kaku. Di sisi yang lain, menunjukan sikap hidup berbangsa yang menolak akan keragaman. Saya mempunyai lima alasan mendasar untuk mendukung ucapan tersebut: Pertama,  Menteri Agama bukan hanya milik agama tertentu saja. Ia mewadahi agama-agama yang ada di Indonesia; Kedua, ucapan tersebut membuktikan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Penghormatan ini  tidak hanya dibatasi pada enam agama resmi, tetapi kepada semua agama yang resmi maupun tidak resmi.

Ketiga, adanya upaya rekognisi dari Menag, kepada kelompok minoritas. Meski hanya sekedar ucapan. Namun, kita perlu mendorong pada upaya yang lebih konstruktif yakni  jaminan dalam kebijakan atau undang-undang atas kebebasan mereka dalam beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Keempat, reaksi yang berlebihan terhadap ucapan Menag. Hanya menunjukkan ketidaksukaan terhadap agama tertentu. Padahal  tindakan seperti itu adalah jembatan menuju intoleransi dan diskriminasi dalam beragama. Kelima, sorotan MUI yang menyatakan bahwa Menag offside itu tidak absah. MUI adalah lembaga untuk umat Islam, buat apa menggubris agama lain. Pun dalam hubungan antara agama dan negara. Indonesia sebagai negara Pancasila yang menjunjung tinggi hukum positif, bukan negara  Islam. Jadi, MUI salah tempat ketika menggubris urusan Baha’i.

Kepustakaan

Amanah Nurish, Resiliensi Komunitas Agama Baha’i di Masa Pandemi dalam Perspektif Antropologi, Jurnal Masyarakat dan Budaya.  Volume 23 No. 1 Tahun 2021. https://jmb.lipi.go.id (Diakses pada 29 Juli 2021)

Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, Jogjakarta; LKiS, 2005.