Bulan November yang lalu, media online ramai memberitakan tentang RUU Minuman Beralkohol yang kembali digagas oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Banyak perbincangan maupun perdebatan warganet di sosial media, ada yang setuju maupun ada juga yang tidak.

Dalam RUU minuman beralkohol bab 1 pasal 1 menyebutkan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C2 H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

Membahas tentang minuman beralkohol atau minuman keras di Indonesia, ternyata minuman ini memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. 

Di Batavia, minuman keras merupakan salah satu produk sosial atau dalam arti lain yaitu merupakan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Batavia. Minuman keras berkembang pesat pada abad ke-19 ketika Pemerintah Kolonial sedang gencarnya melakukan industrialisasi di Hindia Belanda.

Pada tahun 1830, Pemerintah Kolonial mengadakan penertiban dan pengaturan produksi serta perdagangan berbagai jenis minuman keras yang ada. Menurut sudut pandang pemerintah, perlu adanya peraturan yang menetapkan dengan jelas bahwa perdagangan minuman keras harus dilengkapi sejumlah surat izin.

Surat izin tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan dan memberikan petunjuk pembagian ukuran standar botol yang akan dijual nantinya. Semua itu ditetapkan melalui resolusi Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 4 Maret 1830 No.20 bagi perdagangan minuman keras di dalam negeri serta Resolusi Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 Februari 1831 No. 7 bagi perdagangan minuman keras ke luar negeri.

Namun peraturan ini masih memiliki banyak kelonggaran yang cukup besar bagi peredaran dan produksi minuman keras. Banyak ditemui kasus-kasus seperti perdagangan minuman keras selundupan dan pemalsuan minuman keras yang membuat pendapatan kas negara kurang memuaskan.

Hal tersebut dapat terlihat pada awal tahun 1873, Departemen Keuangan Hindia Belanda melakukan penataan kembali komoditas yang sejak tahun 1830-an seperti garam, candu, minuman keras, dan beberapa komoditas borongan (patchregie) lainnya.

Peraturan ini juga memuat cara-cara produksi mulai dari ukuran,proses produksi, distribusi, perpajakan hingga personil yang melakukan pengawasan dan penanganan secara langsung. Kontrolir yang diangkat oleh Pemerintah Kolonial Belanda mengangkat kembali pejabat orang Eropa sampai pejabat pribumi untuk mengawasi jalannya produksi minuman keras.

Sejak dikeluarkannya peraturan tahun 1873, peraturan ini mendapat reaksi khususnya dari produsen arak. 

Intervensi pemerintah yang sampai mengatur sistem produksi dengan mewajibkan peralatan tertentu seperti bak penampungan tertutup dengan ukuran besar, kewajiban bagi para produsen untuk melaporkan kepada pejabat terkait ke kantor bendahara setiap awal proses produksi, pembatasan waktu dalam pengosongan bak penampungan, mewajibkan produsen membuat catatan pada lembar yang disediakan pemerintah secara rinci, pemindahan ataupun penambahan peralatan harus dilaksanakan di depan kontrolir terlebih dahulu melaporkan delapan hari sebelumnya.

Peraturan baru tersebut justru mempersulit para produsen sementara atau yang baru berkembang dan juga peralatan-peralatan yang diwajibkan dibeli dari pemerintah tidak membawa pengaruh besar bagi para produsen.

Pemalsuan dan perdagangan gelap juga meramaikan perdagangan minuman keras di Batavia. Perdagangan arak gelap bergerak semakin luas dan mudah didapatkan tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Arak yang dijual di warung-warung pun sudah dikenakan pajak sehingga menaikkan harga penjualan.

Arak yang dijual di pasar gelap lebih murah daripada arak yang resmi dari pemerintah. Masyarakat lebih memilih arak yang dijual di pasar gelap. Di samping bisa merasakan arak enak dengan harga yang jauh lebih murah serta dapat menaikkan status sosial mereka.

Arak yang mahal memiliki rasa yang nikmat, bahkan arak digunakan pada pesta penyambutan orang-orang Eropa di kerajaan mereka. Arak jenis ini juga digunakan untuk jamuan pesta pernikahan orang-orang Eropa. Inilah mengapa pada abad ke-19, arak dapat meningkatkan status sosial.

Konsumen membutuhkan prestise sosial dari lingkungan sekitar, jika mereka mampu membeli minuman keras dengan harga yang relatif tinggi, tentu mereka merasa bangga karena tidak semua orang mampu membelinya.

Pemalsuan arak pun juga turut dilakukan. Arak yang sering dipalsukan adalah minuman keras Eropa seperti Cognac, Barcelona, dan Portwijn. Cara memalsukan minuman tersebut dengan cara menurunkan kadar gula yang digunakan sebagai penghasil alkohol.

Minuman keras Eropa yang palsu banyak diburu oleh masyarakat pribumi. Ketika mereka bisa meminum minuman keras tersebut, maka mereka merasa dirinya gagah lantaran mereka merasa sederajat dengan orang-orang Eropa.

Pada tahun 1890, pemerintah mengubah kembali ketentuan cukai arak dengan melakukan penambahan aturan-aturan. Penjualan arak dengan cara eceran di warung-warung minuman keras diperketat dengan surat perizinan dan penambahan ancaman hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggarnya.

Di antara kebijakan yang diambil oleh Departemen Keuangan (Departemen van Financien) mengeluarkan dua peraturan khusus tentang minuman keras (sterkedranken) dan candu yang diperlakukan di Batavia.

Pemerintah Hindia Belanda wajib dan berhak mengatur tentang sistem produksi, pembuatan, pengolahan, penentuan ukuran, penimbangan, perdagangan, distribusi, ekspor-impor, serta pembebanan pajak atas komoditas minuman keras yang beredar di Batavia.

Pemerintah Kolonial menekankan pada aspek ekonomi dalam mengatur pola dan proses peredarannya daripada memberikan prioritas atas segi dampaknya yang mempengaruhi sektor lain seperti kesehatan, keamanan, psikologis konsumen, dan sebagainya. 

Faktor penertiban dalam penggunaan, penjualan, serta unsur keuntungan dalam pemasaran dan distribusi komoditas merupakan komponen utama dalam pertimbangan pemerintah untuk menentukan pengaturan peredaran minuman keras.

Daftar Pustaka

            Dadtun, Yusana Susanti. 2016. Minuman Keras di Batavia. Yogyakarta: Peneribit Ombak.

            Rush, James. R. 2012. Candu Tempo Doeloe. Depok: Komunitas Bambu.

            Soekiman, Djoko. 2000. Kebudayaan Indis. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.