Sudah tiga ratus tahun lamanya sejak John Locke (1632-1704), filsuf dari Britannia Raya, mengaungkan mazhab liberalisme-demokrasi di Eropa. Ia dengan berani mengkritisi sistem pemerintahan Eropa pada saat itu. 

Britannia Raya, negara pencetus demokrasi kontemporer yang kita kenal saat ini, dulu memihak pada absolutisme dan sistem monarki absolut. Namun, berkat Magna Charta dan The Glorious Revolution yang terjadi di Inggris, pemerintahan monarki absolut dapat diubah menjadi monarki konstitusional.

Locke juga berkali-kali menulis berbagai artikel dan karya ilmiah mengenai pentingnya suatu sistem sosial yang mendukung kebebasan individu, baik untuk berekspresi maupun untuk menjadi individu yang ‘berbeda’ dari konstruksi sosial yang ada.

Tak hanya liberalisme, Locke juga berperan mengaungkan filsafat toleransi. Ia meyakini bahwa toleransi beragama adalah kunci perdamaian dalam masyarakat yang heterogen. Namun, Locke hanyalah sebongkah puzzle yang membentuk peradaban Barat saat ini, khususnya peradaban demokrasi-liberal.

Terdapat segudang filsuf sospolek (sosial-politik-ekonomi) yang mendukung mazhab liberalisme-demokrasi. Itu karena ideologi ini menekankan kebebasan individu yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sehingga, dapat tercipta perdamaian dalam masyarakat yang cenderung heterogen dan kompleks. Hak setiap individu untuk menjalankan kebebasannya dilindungi oleh konstitusi.

Bahkan, pemerintah sekalipun tidak memiliki hak untuk mengintervensi kebebasan individu tersebut. (Menjawab tanggapan individu yang mempertanyakan sejauh mana kebebasan dalam liberalisme diaplikasikan dan diizinkan).

Sesungguhnya, terdapat banyak peristiwa penting yang membentuk peradaban Barat saat ini. Montesquieu, seorang filsuf Prancis, juga mencetuskan salah satu sistem politik yang diaplikasikan oleh banyak negara, yang dikenal sebagai trias politica. Sistem ini adalah pembagian kekuasaan menjadi tiga, yakni eksekutif (presiden/perdana menteri), legislatif (parlemen), dan yudikatif (kekuasaan kehakiman).

Ia berpendapat bahwa pembagian kekuasaan harus seimbang dan mendukung adanya check and balances antarlembaga kekuasaan negara. Melalui sistem ini, diharapkan potensi otoritarianisme dalam suatu negara dapat diminimalisasi. Sehingga, era sebelum revolusi Prancis, di mana masyarakat dipimpin oleh rezim feodalis yang otoriter bernama Louis XIV, tidak terulang lagi.

Bahkan, Tan Malaka pernah menulis dalam Aksi Massa (hlm. 10), “Pendeknya, dalam zaman feudal, seorang yang memiliki darah raja-raja, biarpun bodohnya seperti kerbau, boleh menaiki singgasana dengan pertolongan pendeta dan bangsawan, menguasai nasib berjuta-juta manusia.” 

Berbagai peristiwa sejarah yang kelam jelas membuktikan mengapa otoritarianisme yang disebabkan oleh intervensi pemerintah harus dilawan.

Bagi penulis, liberalisme adalah cara perlawanan yang paling efektif dalam menangkis otoritarianisme. Karena hanya liberalisme yang menawarkan perlindungan atas kebebasan individu. Bentuknya adalah hak milik (property rights) dan hak sipil lainnya yang besifat privat (orientasi seksual, kebebasan berpendapat, berekspresi, dan lain sebagainya) yang dilindungi konstitusi.

Sebagai contoh, Tuti adalah seorang feminis. Ia ingin menyerang pemimpin politik A karena hanya mengizinkan laki-laki menonton pertandingan olahraga. Tuti berpendapat bahwa ini sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Lalu, ia langsung menunjukkan kekecewaannya dalam bentuk tweet thread yang menyerang serta bernada sindiran.

Sebagai seorang liberal, politisi A tidak boleh dengan semena-mena memblokir media sosial Tuti. Apalagi sampai memidanakan isi thread Tuti hanya karena ia menyatakan dissenting opinion terhadap kebijakan pemerintah. 

Lantas bagaimana jika pemerintah tetap ingin memidanakan Tuti? 

Maka, akan ada pembatasan konstitusional yang melindungi kebebasan berpendapat Tuti. Sehingga, sangat sulit bagi pemerintah untuk mengintervensi hidup Tuti hanya karena perbedaan pendapat tersebut. Inilah kelebihan dari pemerintahan yang liberal dan demokratis.

Tidak ada ideologi sosial-politik lain yang menawarkan kebebasan sipil sebesar liberalisme. Hanya dalam liberalisme, terdapat kebebasan dalam segi politik, sosial, dan ekonomi secara total. Namun, tetap bertumpu pada rasionalitas serta mengakui manusia sebagai individu, bukan kolektif.

Lantas, mengapa dalam liberalisme segala hal mengenai masyarakat selalu dikaitkan dengan kebaikan individu, kesejahteraan individu, dan tidak didasarkan pada kolektif?

Konsep dasar dari masyarakat adalah bentuk “abstrak” dari kumpulan individu-individu. Mereka, secara kebetulan atau tidak, berada dalam suatu wilayah tertentu. Mereka memiliki pemerintahan tertentu yang berdaulat atas individu-individu tersebut. 

Sesungguhnya, itulah konsep dari sebuah negara. Sebuah kumpulan masyarakat di wilayah tertentu yang terdiri atas individu yang berdaulat.

Individu juga memiliki natur dan perkembangan sosial yang beragam. Secara alamiah, individu memiliki rangkaian gen yang berbeda sebagai pembawaan biologis dari kedua orang tua. Dalam kajian sains, hal ini memengaruhi traits atau karakter dari seseorang dan tingkat intelegensinya sesuai dengan evolusi gen antar individu yang berbeda beda.

Sehingga, hal ini menimbulkan kesenjangan antara satu individu dengan individu lainnya, baik dalam hal intelegensi, kepribadian,  maupun variasi bakat antarindividu.

Bayangkan jika semua individu yang berbeda secara alamiah disamaratakan dalam sistem masyarakat yang kolektif, jelas tidak adil. Individu yang memiliki potensi yang berbeda dipaksa berada di dalam struktur sosial yang sama. Kemampuan dan potensi dirinya dibelenggu. Padahal, sudah menjadi haknya sebagai manusia untuk mengembangkan potensi dirinya.

Memang benar bahwa liberalisme tidak menyelesaikan masalah kesenjangan sosial. Namun, liberalisme memberikan model kesempatan terbaik bagi setiap individu untuk mengembangkan dirinya dan mencapai potensi maksimalnya, melalui kerja keras serta kreativitas tiap individu. 

Liberalisme mengajarkan you earn what you have, sehingga tidak diizinkan untuk merenggut kepemilikan individu dalam sebuah pemerintahan liberal.

Jika terjadi perbedaan dan kesenjangan antarindividu, sudah pasti ada perbedaan pendapat dan perbedaan ciri khas dalam pembawaan keseharian maupun dalam cara berpikir tiap-tiap individu. 

Sebagai contoh, Nova dengan IQ 135 sudah biasa memecahkan berbagai masalah kehidupannya dengan metodologi yang baik. Sedangkan Dodo dengan IQ 55 cenderung malas berpikir dan mudah terpengaruh teori konspirasi yang belum jelas kebenarannya.

Dalam suatu forum mahasiswa fisika, keduanya bertemu dan beradu pendapat yang panjang. Dodo yang seharusnya mempertanyakan argumen yang logis dan scientific justru malah mempertanyakan teori konspirasi eksistensi mesin waktu dengan teori pendukung yang ngawur dan berdasar pada pseudosains.

Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa manusia sudah memiliki kesenjangan antarindividu. 

Lantas bagaimana liberalisme mengakomodasi hal tersebut? Mudah, yakni dengan adanya FoS (Freedom of Speech) atau kebebasan berbicara/ berpendapat, setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya di mana pun, kapan pun, dan kepada siapa pun.

Perlu diketahui, FoS bukan berarti mengizinkan atau membiarkan perkataan yang kasar atau pendapat bodoh. Substansi dari FoS adalah suatu pernyataan tidak pantas dihukum secara legal positif atau dipidanakan.

Karena FoS berlaku untuk setiap individu, maka individu lain juga memiliki hak untuk membalas pernyataan bodoh dari seorang individu dengan pernyataan yang benar dan logis. Sehingga, ada diskursus aktif di ruang publik. Masalah apakah masyarakat menerima atau tidak argumen tersebut adalah urusan individu di dalamnya.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa adanya kebebasan yang setara menimbulkan diskursus dan dinamika sosial yang beragam, namun toleran. Sebab tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk merestriksi hak individu mana pun. Sekalipun pendapat tersebut berdasar pada halusinasi, fallacy, bahkan hoaks.

Selain FoS, terdapat banyak bentuk lainnya dari kebebasan yang ditawarkan oleh liberalisme, seperti kebebasan memilih orientasi seks (LGBTQ+), kebebasan untuk memeluk suatu agama atau tidak memeluk agama mana pun, dan kebebasan lainnya yang sejalan dengan hak sipil, hak privat yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun.

Asal kebebasan tersebut tidak melanggar kebebasan orang lain, maka penegakan hukum tidak diperlukan. Namun, jangan sampai kita tidak toleran dengan mereka yang tidak menyetujui LGBTQ+, kaum konservatif agama, dan kelompok-kelompok antifeminis. Sehingga, jangan yang mengaku ‘liberal’ justru membatasi kebebasan berpendapat kelompok yang berbeda pendapat dengan dalih “radikal” atau “pemecah belah”.

Kelompok-kelompok tersebut juga dilindungi kebebasan berekspresinya oleh mazhab liberalisme itu sendiri. Penting dalam ideologi liberalisme untuk menghargai asas agree to disagree, yaitu tidak mengintimidasi individu yang berbeda pendapat dan tidak mendeligitimasi individu yang berbeda pilihan.

Seperti kata Voltaire, I might disagree with your opinion, but I am willing to give my life for your right to express it. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan pendapatnya, terlepas dari seberapa benar, populer, atau etisnya pendapat tersebut.

Kesimpulannya, insights dari penulis bertujuan untuk menjabarkan beberapa argumen pokok dalam ideologi liberalisme sosial, yang berakar pada liberalisme klasik (classical liberalism). Sehingga, penulis berharap makin banyak individu yang tercerahkan mengenai bagaimana social liberalism bekerja dan mengakomodasi perbedaan antarindividu dari sudut pandang liberal. 

Sehingga, pengetahuan dan konsep masyarakat terhadap filsafat sosial-politik liberalisme tidak melulu salah kaprah dan bias, melainkan tercipta masyarakat yang tercerahkan dan mampu memahami liberalisme dengan cara yang benar sebagai salah satu ideologi sosial yang ideal demi menciptakan peradaban manusia yang lebih baik. 

Sudah menjadi hak setiap manusia merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri. Akhir kata, penulis akan mengutip salah satu perkataan Aristotles: Of all the varieties of virtues, liberalism is the most beloved.