Liat Collins berpendapat, hanya karena dunia berfokus pada aspirasi merdeka rakyat Palestina, tak semestinya suara rakyat Papua dan jutaan rakyat di ratusan negara lain yang beraspirasi serupa, diabaikan.

Sejarah yang benar (atau diyakininya benar) acap kali membawa seseorang menemukan pemahaman yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sejarah yang benar juga dapat menibakan seseorang kepada sebuah gagasan baru dan meninggalkan gagasan lama. Lebih jauh, sejarah yang benar akan memampukan seseorang mengambil sikap, merengkuh pendirian, dan menyuarakannya dengan yakin.

Pertanyaan yang sering mengikutinya adalah adakah sejarah yang benar itu? Dan, jika ada, di manakah menemukannya? Bukankah justru yang sering muncul adalah pertanyaan skeptis, yaitu sejarah versi siapa yang harus diyakini, apa tujuannya, dan siapa yang akan diuntungkan oleh sejarah versi tertentu tersebut?

Liat Collins agaknya merasa sudah menemukan kebenaran dalam sejarah Papua. Dan dari penemuannya, editor The Jerusalem Post ini merasa kecewa bahwa dunia selama ini telah mengabaikan aspirasi merdeka yang disuarakan oleh sebagian rakyat Papua. Ia menganggap itu tidak adil.

Menurut dia, hanya karena dunia berfokus pada aspirasi merdeka rakyat Palestina, tak semestinya suara rakyat Papua dan jutaan rakyat di ratusan negara lain yang beraspirasi serupa, harus diabaikan, terutama oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan negara-negara adikuasa. Dunia dengan mudah marah apabila yang dianggap melakukan kekerasan adalah Israel, kata Collins, tetapi tutup mata bila yang melakukannya bangsa lain.

Liat Collins lahir dan dibesarkan di Inggris. Tetapi, pada tahun 1979, ia berimigrasi ke Israel.

Sebelum menjadi wartawan, ia sempat bergabung dan berkarier di Israel Defense Force, militer Israel. Ia belajar Bahasa Ibrani selama bekerja di IDF, kemudian menamatkan studi S1 pada jurusan Bahasa China di Hebrew University of Jerusalem dan selanjutnya menamatkan studi S2 di bidang komunikasi dari universitas yang sama.

Menarik untuk mengikuti bagaimana Liat Collins, yang berkarier di The Jerusalem Post sejak jadi reporter hingga menjadi kolumnis dan editor, sampai pada pemahaman semacam ini. Dan kita beruntung karena informasi tentang ini tidak terlalu sulit mendapatkannya.

Collins sendiri yang menceritakannya. Di The Jerusalem Post, ia memiliki kolom reguler yang bertajuk My Word. Dan di sanalah ia, pada 16 Februari 2017, menuturkan pengenalannya pada perjuangan rakyat Papua.

Syahdan Adam Perry, seorang Yahudi yang lain yang bermukim di Inggris, menulis di kolom yang sama (My Word) pada 13 Februari 2017. Di sana, Perry bercerita tentang hasil risetnya mengenai konflik global dan pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia yang terabaikan karena politik kekuasaan di PBB dan media yang sangat terobsesi pada Israel.

Proses risetnya itu membawa Adam Perry terbang dan bermukim di Australia dan terlibat dalam gerakan penentuan sendiri rakyat Papua. Dari sana Perry belajar dan mengetahui sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI (ia menyebutnya pendudukan ilegal), di mana hanya 1.026 orang yang dipilih untuk memberi suara dalam apa yang dikenal sebagai Act of Free Choiche pada 1969.

Mereka, menurut Adam Perry, menggunakan hak pilihnya dalam todongan senjata agar memilih bergabung dengan RI. (Catatan: Narasi seperti ini sudah menjadi perdebatan klasik. Narasi sejarah resmi pemerintah RI mengatakan, rakyat Papua yang terpilih itu menggunakan hak pilihnya secara sukarela. Sementara pendukung penentuan nasib sendiri mengatakan, mereka dipaksa dan disekap, sehingga Act of Free Choice diplesetkan menjadi Act of No Choice).

"Saat itu adalah masa Perang Dingin, di mana Indonesia tengah bergerak ke arah Soviet, dan dianggap bahwa menenangkan Indonesia lebih penting daripada penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.....

Sejak tahun 1963, sekitar 500.000 orang Papua telah meninggal di tangan pasukan pendudukan yang brutal Indonesia, terhitung lebih dari 25% dari populasi. Angka-angka ini telah diratifikasi oleh beberapa penelitian dan kelompok hak asasi manusia (termasuk Association of Genocide Scholars and Yale Law School). Pembunuhan, penyiksaan, dan pemenjaraan setiap hari tanpa pengadilan oleh militer dan polisi Indonesia dilakukan tanpa konsekuensi dan sedikitpun kecaman," tulis Adam Perry.

Bagi mereka yang akrab dan mendalami sejarah Papua, narasi seperti ini sudah biasa dan berulangkali terungkap. Tetapi, bagi Liat Collins, hal itu sangat mengejutkan dan memunculkan 'rasa bersalah.'

Sebagai redaktur yang membidangi politik internasional di The Jerusalem Post, ia merasa 'bersalah' karena sama sekali tidak memberi perhatian terhadap apa yang terjadi di Papua sebelum munculnya tulisan Adam Perry.

"Saya akui bahwa saya tidak menyadari keadaan buruk mereka sebelum minggu ini ketika The Jerusalem Post menerbitkan sebuah artikel opini  Adam Perry dengan judul West Papua -- the forgotten people," kata Collins.

Dan, membaca apa yang dipaparkan Perry, Collins terpicu untuk mengetahui lebih jauh tentang nasib bangsa Papua. "Kini, saya memiliki kekhawatiran lain, yaitu bangsa Papua yang malang. Tentu, seseorang harus khawatir atas nasib mereka dan tampaknya masih diperlukan banyak sekali relawan," tulis dia.

Membaca nasib rakyat Papua, Collins teringat pada kisah yang sama malangnya yang dialami oleh umat minoritas Hindu Bhutan yang teraniaya. Tujuh tahun sebelumnya, Collins menulis tentang penderitaan sekitar 100.000 pengungsi Bhutan asal Nepal, yang diusir dari kerajaan itu karena menolak untuk hidup sesuai dengan tradisi Buddhis yang memerintah.

Membaca tulisan Perry tentang Papua, Collins merasa diingatkan betapa malangnya nasib rakyat Bhutan yang tak lagi sempat ia ikuti perkembangannya sesudah menulisnya tujuh tahun sebelumnya. Betapa media tidak adil, sebab menganggap nasib rakyat Bhutan tak cukup layak untuk ditampilkan di halaman depan.

Collins melihat nasib rakyat Bhutan (dan Papua) jauh lebih malang bila dibandingkan dengan rakyat Palestina. Menurutnya, Palestina justru telah memainkan aksi kehumasan yang hebat. Seluruh dunia dengan cepat murka manakala kekerasan dilakukan oleh Israel. Tetapi, dunia diam ketika pelaku kekerasan adalah bangsa lain, seperti yang dihadapi oleh rakyat Buthan.

"Kebetulan, 137 negara anggota PBB sudah mengakui negara Palestina, kendati terus saja mendukung terorisme, batas-batas wilauahnya tidak jelas dan ketidakmampuannya mandiri secara ekonomi," tulis Collins.

Dari membaca sejarah Papua, Collins tergerak untuk mengetahui bangsa-bangsa lain yang bernasib serupa. Menurut dia, ada jutaan orang di berbagai negara lain yang aspirasi mereka untuk menentukan nasib sendiri terabaikan, seperti yang dialami oleh Papua dan Bhutan. Berdasarkan data yang ia peroleh, ada 180 negara di dunia yang menghadapi sengketa kewilayahan.

Lebih jauh, mengutip tulisan di The Huffington Post berjudul Mapping the World's Territorial Disputes, Collins mengatakan hampir semua negara besar terlibat sengketa wilayah. Di tempat teratas adalah China (13 sengketa), disusul oleh India (11), Prancis (9), Rusia (8) dan AS (7).

Menarik untuk mencatat bahwa kecuali India, semua negara ini adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Anggota DK PBB lainnya, Inggris, juga memiliki sengketa wilayah dengan Argentina mengenai Kepulauan Falkland (selain menghadapi gerakan penentuan nasib sendiri dari dalam negeri, yaitu Skotlandia, Wales dan Cornwall).

Bila mengamati fakta ini—bahwa semua negara besar dan berpengaruh di PBB memiliki sengketa kewilayahan yang di dalamnya banyak juga diwarnai oleh tuntutan untuk menentukan nasib sendiri—kemungkinan pengabaian akan aspirasi merdeka pada sebagian besar bangsa-bangsa 'yang malang' ini masih akan berkepanjangan.

Tetapi, itu tidak membuat Liot Collins patah semangat. Menurut dia, ia akan terus mengikuti perkembangan aspirasi bangsa-bangsa yang terabaikan ini.

Di  keluarganya sendiri, perbincangan tentang hal ini sudah biasa terjadi di meja makan. Jika Liat Collins banyak memusatkan perhatian pada nasib rakyat Papua dan Bhutan, putranya memiliki perhatian dan keprihatinan atas nasib bangsa Balochistan, yang menuntut penentuan nasib sendiri dari Pakistan. Tuntutan mereka memang tidak sepopuler bangsa Kashmir yang sering melakukan aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil.

"Pembaca reguler (kolom saya) tahu kegemaran khusus keluarga saya untuk mendukung gerakan kemerdekaan yang sebagian besar diabaikan oleh seluruh dunia, yang karena beberapa alasan tetap terpaku pada masalah Palestina," tulis Liat Collins.    

Referensi