Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi yang terjadi saat ini telah membawa kita ke dalam modernitas, dan telah membawa 1.001 guncangan tanpa kita sadari. Merebaknya perubahan teknologi terhadap pola pikir masyarakat merupakan salah satu acuan yang tidak dapat dihindarkan dari dampak modernisasi.

Kontroversi demi kontroversi muncul di masyarakat hingga menjadi sumber utama konflik dan perpecahan. Perdebatan yang ada bermula dari pengaruh pola pikir umum yang sering dikatakan terbawa arus zaman. Namun haruskah dikatakan bahwa yang sering diperdebatkan adalah perluasan pemikiran dengan perkembangan zaman?

Belakangan ini, publik ramai membahas rencana penambahan aturan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan membahas kriminalisasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) isu LGBT kemudian muncul di media sosial. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), mengatakan LGBT sudah masuk dalam RKUHP dan sejak 2017 sudah disepakati pemerintah. 

Namun karena banyak kritik dari semua pihak, hal itu masih tertunda dan gagal dilaksanakan. Perdebatan kembali mengemuka pada Mei lalu ketika Mahfud MD mengatakan RKUHP yang memuat hukuman bagi kaum LGBT disahkan terlebih dahulu, karena menurutnya pembahasan hukuman kaum LGBT sudah terlalu lama berlarut-larut. Pernyataan ini tentu mengundang banyak tanggapan dari semua lapisan masyarakat.

LGBT merupakan isu yang sangat sensitif bagi Indonesia. Ada tiga tim yang terlibat. Pertama, kelompok pendukung atau pro. Kelompok ini menggunakan hak asasi manusia sebagai perlindungan dan melindungi argumen ilmiah bahwa orientasi seksual sesama jenis sama normalnya dengan orientasi lawan jenis.

Beberapa orang dilahirkan dengan kecenderungan homoseksual, jadi itu hal normal, itu hanya bagian dari keragaman orang di dunia ini. Oleh karena itu, keberadaan dan hak mereka harus terpenuhi tidak boleh terdapat diskriminasi.

Di sisi lain, kelompok kedua adalah menolak atau menentang. Kelompok ini menggunakan argumen agama bahwa tidak ada agama apapun yang membenarkan hubungan sesama jenis. Kisah Nabi Luth dan perlawanan kaumnya dijadikan sebagai kisah klasik yang nyata bahwa penyimpangan homoseksual berujung pada hukuman. 

Isu AIDS diangkat, dan kebanyakan kasus AIDS berasal dari hubungan sesama jenis. Oleh karena itu, menurut kelompok kedua ini, LGBT harus diberantas, mereka harus diusir.

Kelompok ketiga berada di tengah. Kelompok ini tidak menerima normalisasi LGBT. Namun, menerima LGBT sebagai kenyataan. Kelompok ini tidak sekeras kelompok kedua yang mencari penggusuran. Kelompok ketiga percaya ada cara untuk memecahkan masalah, seperti obat-obatan. 

Kelompok ketiga tidak begitu banyak. Mungkin karena pemikiran hitam dan putih yang mendalam. Ada beberapa suara positif terhadap LGBT, dan kelompok kedua termasuk kelompok pertama karena dianggap sebagai pendukung.

Di Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negara. Negara menjamin hak asasi dan kebebasan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, Pasal 27 sampai 34 mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas keadilan dalam setiap kehidupan dan atas perlindungan pribadi. 

Pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang dengan dukungan negara berhak atas keamanan dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun, pertanyaan utama dari masalah ini adalah, apakah hak asasi manusia ini menyimpang atau tidak, apakah semua bentuk hak asasi manusia yang ada di masyarakat perlu dilindungi? Indonesia memang negara yang sah yang bisa mengatur dan melindungi semua warga negaranya sesuka hati, tanpa terkecuali. 

Di Indonesia sendiri, mengingat Indonesia memiliki suku dan agama yang berbeda, ada norma-norma yang berasal dari  sumber yang berbeda dan cenderung didominasi oleh norma-norma agama dan adat istiadat. Tentu saja norma-norma tersebut mengandung aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur bagaimana setiap individu berperilaku.  

Tidak heran jika penolakan terhadap kaum LGBT Indonesia sering dilakukan karena jauh dari norma yang ada. Di sisi lain, kami memahami bahwa perilaku menyimpang seperti LGBT tidak boleh dinormalisasi, terutama di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi negara ini juga menganut sistem hukum semua warga negara.

Maidina Rahmawati, peneliti Institute for Justice Reform and Criminal Studies (ICJR), mengatakan  negara tidak berhak mengkriminalisasi privasi. Ia menambahkan, orang-orang dalam kelompok LGBT dapat dihukum jika terbukti melakukan kejahatan seperti kekerasan seksual, tetapi bukan karena orientasi seksualnya (Ikhwan Hastanto, 2022). 

Dari gambaran tersebut perlu membuat semua orang mengerti bahwa Negara tidak berhak menentukan tindak pidana dalam privasi seseorang, termasuk orientasi seksualnya. 

Namun menurut pendapat lain, LGBT adalah kejahatan dari sudut pandang moral. Banyak pertanyaan  muncul ketika membahas kontroversi ini. Apakah keadilan hanya diberikan pada sesuatu yang "wajar"? Apakah negara juga berhak untuk tetap diam ketika masyarakat tampaknya perlahan mengembangkan pemikirannya?