Hak Asasi Manusia pada dasarnya hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini memiliki hak yang sama atas dirinya dan tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apa pun. Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap orang wajib menjunjung tinggi hak sesama.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 menjelaskan hak asasi manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.’’

Hak asasi manusia juga terbagi atas Hak SIPOL (Sipil dan Politik) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Hak EKOSOB (Ekonomi, sosial dan budaya) di atur dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic, Social and Cultural Right(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Instrumen HAM yang Mengatur Hak-Hak Sipil dan Politik

UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahaan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Tulisan ini fokus membahas hak sipil dan politik karena pemenuhannya bersifat mutlak. Mengutip pendapat M. Lutfi Chakim, hak sipil dan politik adalah hak bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar menusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

Kalau kita rujuk melihat perbedaan antara keduanya Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia sedangkan hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh Negara dalam keadaan apapun.

Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggaungjawab negara, terutama pemerintah.

Adapun yang berkewajiban untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dalam Pasal 71 juga menyatakan Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun sampai saat ini pemenuhan hak asasi manusia belum terpenuhi oleh Pemerintah. Salah satu contoh riil pelanggaran HAM yang pernah dilakukan negara atau institusinya terhadap warga negara adalah penembakan oleh aparat kepolisian kepada seorang warga Kinali bernama Iwan Mulyadi di Kepolisian Sektor Kinali Pasaman Barat telah mengakibatkan hal yang fatal dengan lumpuh permanen akibat tembakan tersebut.

Dengan lumpuh permanennya Iwan Mulyadi merupakan merampas hak hidupnya sebagai manusia. Karena hak hidup merupakan hak yang diberikan tuhan kepada setiap manusia tidak boleh dirampas dan dikurangi oleh siapapun. Sebagai korban Iwan Mulyadi merasa haknya telah dirampas dan diabaikan.

Pertama, hak hidupnya sebagai manusia yang normal sudah tidak didapatkan lagi akibat lumpuh permanen akibat tembakan tersebut. Kedua, hak politiknya pada satu sisi iwan masih bisa memilih dan pada sisi lain iwan tidak dapat dipilih.

Ketiga, hak atas pengadilan yang jujur, tidak dipenuhinya Putusan Perdata berupa ganti kerugian immateril membuat hak iwan sebagai manusia tidak lagi dihormati negara dan pemerintah.

Melalui Putusan Mahkamah Agung No: 2710 K/PDT/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bertanggung jawab adalah Pemerintah RI C.q Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melihat kasus diatas telah terjadi tindakan tidak menjunjung dan menghormati hak asasi manusia dan pemenuhannya.

Kalau aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku di atas telah dilanggar dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia, bagaimana dengan aturan yang lain? Peluang pelanggaran HAM akan semakin besar, ketika negara tidak bisa melindungi.

Penegakan HAM itu sendiri untuk memujudkan negara yang adil, makmur dan sejahtera sekalipun hanya kata yang indah untuk dibaca dan didengar oleh rakyat. Namun dalam kenyataannya negara lepas dari tanggung jawab.

Sekarang ini hak asasi manusia hanya dipandang sekadar sebagai perwujudan dalam bentuk norma-norma dan regulasi saja, tanpa menjalankan sebagai suatu aturan yang harus dijalankan dengan baik. Seharusnya Hak Asasi Manusia lebih dipahami secara humanistic sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat martabat kemanusiaan.

Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Pemerintah harus menjalankan kewajibannya sebagai pejabat dan penegak hukum lebih sungguh-sungguh.

Hal ini sudah menjadi kewajibannya sebagai komponen bangsa untuk mencegah  agar pelanggaran hak asasi manusia tidak terulang kembali di masa yang akan datang.