Suatu kali ketika Ahok masih menjabat Gubernur DKI, ada sebuah cacatan Ahok yang keluar ke masyarakat dan menjadi sangat viral. Januari 2015, Ahok menerima pengajuan anggaran sebesar Rp8,8 triliun dari Bappeda DKI yang merupakan usulan dari DPRD DKI untuk sosialisasi SK Gubernur DKI kepada masyarakat.  

Setelah diteliti oleh sang Gubernur, dia melingkari usulan tersebut dan ditambah dengan kata-kata yang menjadi heitz sekali, yaitu "Pemahaman Nenek Lu!"

Demikianlah Gubernur Basuki Tjahaya Purnama yang terkenal dengan nama Ahok dalam menjaga uang dari pajak rakyat. Tidak ada perngeluaran dana yang tidak jelas lewat pengawasan dia, dan dia berani melawan siapa saja yang hendak berlaku curang.

Dalam dua-tiga hari ini, kita dihebohkan oleh temuan usulan anggaran yang aneh dan tak masuk akal di APBD DKI. Semua orang jadi teringat sisir anggaran ala Ahok ketika itu.

Bermula dari Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, yang meneliti usulan anggaran DKI tahun 2020, dia menemukan banyak mata anggaran yang aneh, seperti pengadaan lem aibon untuk anak sekolah di Jakarta Barat sebesar Rp82.8 miliar dan pengadaan ballpoint senilai Rp124 miliar.

Hasil temuan William ini menyebar secepat kilat di masyarakat lewat media sosial. Wali Kota Jakarta Barat mengatakan, diduga ada kesalahan ketik soal anggaran aibon. OK, salah ketik! Seharusnya berapa, Pak? Rp100 M? Lagi pula untuk apa lem aibon sebanyak itu untuk anak sekolah? Sosialisasi ngelem?

Pagi kemarin, anggaran untuk tahun 2020 di website APBD DKI Jakarta tombolnya hilang dari laman utama, padahal sebelumnya ada. Usulan anggaran sudah tidak dapat diakses. Apakah sedang direvisi?

Sebelumnya CNN Indonesia, 8 Oktober 2019, menurunkan berita dengan judul Dinas DKI Siapkan Rp166.2 M untuk Septic Tank Komunal. Detiknews, 23 Oktober 2019, menurunkan berita Cegah Warga DKI BAB Sembarangan, Pemprov Subsidi Septic Tank Rp10 M. Tidak ada penjelasan apakah kedua itu mata anggaran yang sama atau berbeda.

Keriuhan anggaran DKI ini bisa terjadi karena orang membandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Seperti sudah diprediksi sebelumnya, Anies akan menghadapi kritikan masyarakat yang membandingkannya dengan Ahok.

Sebelum Ahok, orang tidak pernah peduli terhadap anggaran di Pemprov DKI. Karena mungkin pada tidak paham juga. Ahok-lah yang mengedukasi masyarakat tentang anggaran dengan caranya yang unik itu.

Ahok dengan kebijakannya yang transparan membuat orang ingin ikut menelusuri apa-apa saja yang dianggarkan Pemprov DKI. Pada masa pemerintahan Ahok, kita disuguhi kegiatannya yang melakukan penyisiran mata anggaran yang diajukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kegiatan ini sempat viral saat Ismail Al Anshori, anak magang di Pemprov DKI dalam masa kepemimpinan Ahok, menuliskan pengalamannya di akun Facebook-nya: Penyisiran anggaran selama 11 hari ini kemudian membuahkan pemotongan anggaran sekitar Rp4,5 triliun. Lalu ada cukup banyak kebijakan yang secara fundamental mengubah pola penyusunan anggaran di Jakarta.

Ketika itu, Ahok ikut melakukan penyisiran anggaran bersama anak-anak magang. Sering kali dia melakukan pekerjaan itu hingga larut malam. Masyarakat mengapresiasi itu.

Kemudian bagaimana dengan masa Anies?

Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020. Namun Anies belum tentu tahu secara detail seluruh anggaran yang diusulkan SKPD.

Kita juga tahu bahwa bukan Anies yang membuat mata anggaran yang aneh-aneh itu, tapi tugas dialah meneliti semua mata anggaran yang diajukan oleh anak buahnya sebelum dia menandatangani dokumen tersebut. Tanda tangan berarti sudah memahami dan menyetujui.

Kalau sekiranya Anies merasa tak mampu menyisir ribuan mata anggaran, mungkin dia bisa meniru cara Ahok dengan mempekerjakan anak-anak magang. Etapi, zaman Anies, anak-anak magang Pemprov DKI sudah tidak ada. Tapi dia punya TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan). Anggaran mereka besar loh, masa tidak dimanfaatkan tenaganya?

Setelah Tito Karnavian diangkat menjadi Mendagri, Anies meminta SKPD untuk menyisir ulang rencana anggaran 2020. Aku tidak tahu apakah ada hubungannya dengan statement Tito yang meminta anak buahnya untuk menyisisir Pemda yang penyerapan anggarannya jelek.

Katanya, penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada anggaran yang berulang. Sayangnya, orang yang menyusun anggaran disuruh menyisir ulang. Itu ibarat kata anggaran diaudit sendiri oleh yang bikin. Ya tak akan berubah banyak.

"Jangan ada pengeluaran yang tidak perlu. Kalau tidak perlu, ya nggak usah dikeluarkan. Diberikan kepada tempat lain yang lebih penting," ujar Anies usai memberikan pengarahan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (23/10/2019).

TGUPP juga mulai disinggung DPRD DKI. Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono menyatakan, kenaikan anggaran TGUPP sia-sia mengingat tidak ada dampak kinerja tim bentukan Anies itu kepada masyarakat. Tahun 2019, anggaran TGUPP adalah Rp18.99 M. Untuk tahun 2010, diusulkan menjadi Rp21 M. Anies memastikan, tidak ada kenaikan anggaran untuk TGUPP.

"Maka sebaiknya anggaran TGUPP di-drop saja. Kalaupun tetap harus ada TGUPP, maka alokasi anggaran melekat pada anggaran operasional Gubernur, sehingga tidak membebani APBD," kata Gembong kepada CNNIndonesia. “Lagi pula kinerja dan pertanggungjawaban TGUPP hanya diketahui oleh Gubernur, bukan masyarakat,” lanjutnya.

Tapi yang hebat adalah, sejak Anies jadi Gubernur DKI, dua tahun berturut-turut mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Padahal kita tidak melihat ada pembangunan yang signifikan terasa selama dua tahun pemerintahan Anies. Ada pelebaran trotoar di Sudirman-Thamrin, tapi itu sudah direncanakan dan dianggarkan dari zaman Ahok, dilanjutkan oleh Djarot dan Anies.

Mungkin penghilangan jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan Grand Indonesia dan diganti dengan zebra cross adalah yang benar-benar program dari Anies yang terasa manfaatnya.

Pada masa pemerintahan Ahok, kita dapat merasakan banyaknya pembangunan. Sebutlah Rumah Susun, RPTRA, Jembatan Susun Semanggi, Terowongan Kuningan, Mesjid Raya DKI dan masjid-mesjid lainnya, pengadaan bus TransJakarta dengan merek terbaik, dan lain-lain.

Aku tidak paham apa yang dinilai oleh BPK hingga bisa memberikan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Walaupun memberikan WTP, tapi selalu ada catatan kurang ini dan itu. Berarti dengan pengecualian dong logikanya? Tidak paripurna seperti namanya.

Lagi pula tidak ada korelasi antara Pemda yang mendapat WTP dengan bersih dari korupsi. Tahun ini, Pemprov Riau memperoleh opini WTP yang ke-7 dari BPK, tapi tiga orang Gubernurnya – Saleh Djasit, Rusdi Zainal, dan Annas Maamun - menjadi narapidana karena kasus korupsi. Hattrick!

Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar yang menyampaikan laporan opini WTP kepada Pemprov DKI Jakarta mengatakan, WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Tapi bukan jaminan laporan keuangan yang bersih dari praktik kecurangan. Ingat kata kuncinya; bukan jaminan bersih dari praktik kecurangan.

Pada masa Ahok, Pemprov DKI hanya mendapat WDP karena kasus NJOP lahan Rumah Sakit Sumber waras yang dipersoalkan Auditor BPK. Kasus ini sempat ditangani KPK, dan KPK menyatakan tidak menemukan adanya pelanggaran.

Sekiranya saja BKP tidak mempersoalkan NJOP Sumber Waras, mungkin DKI sudah punya rumah sakit Kanker sehingga warga DKI penderita kanker bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Tapi auditor BPK bukanlah malaikat. Pada tanggal 26 Mei 2017, dua Auditor BPK, yakni Dr. Rochmadi dan Ali Sadli, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kasusnya pun bikin miris; kasus suap dari pejabat Kemendes untuk pemberian predikat WTP dari BPK atas laporan keuangan Kemendes PDTT. Astaga!!! WTP dapat dibeli?

Tertangkapnya dua Auditor Utama BPK ini dalam suap predikat WTP bisa menjadi preseden buruk terhadap opini WTP. Juga sudah banyak kepala daerah atau instansi yang tertangkap karena korupsi padahal mendapat WTP dalam laporan keuangannya.

Seminggu ini, Anies akan menjadi sorotan karena kejanggalan mata anggaran yang lolos masuk ke sistem APBD DKI. Setiap jam ada saja hal yang baru seputaran topik ini. Tentang Anies yang menyalahkan sistem yang dipakai Pemprov DKI - yang dibuat oleh gubernur sebelumnya - sudah elektronik tapi tidak smart.

Aku jadi teringat istilah pengguna smart phone yang tidak smart. Mungkin seperti ini, Karyawan Pemprov DKI yang smart menggunakan aplikasi yang tidak smart, sehingga pengguna yang smart itu melakukan banyak kesalahan. Kata sang gubernur, seharusnya aplikasi yang smart dapat memberikan alarm atau memperbaiki sendiri input data dari pengguna.

Aduh, aku jadi binggung. Maaf, pembaca yang budiman, aku terlalu banyak memakai kata smart di praragraf sebelumnya. Maksudku tidak lain dan tidak bukan supaya aku pun terlihat smart. Etapi, Pak. Se-smart apa pun sistemnya, kalo yang pakai bahlu, ya hasilnya sampah!

Baiklah, kita tunggu kelanjutan kehebohan ini. Salah satu hiburan netizen dunia maya. Semoga Gubernur Indonesia yang smart ini dapat menyelesaikan semua masalah paling tidak tentang anggaran. Ingin sekali aku mendengar Bapak itu berkata, “Lem Aibon Nenek lu!”