70650_88623.jpg
Ilustrasi: Kumparan
Politik · 4 menit baca

Legislator Wakil Siapa?
Pemilu 2019

Pemilu mendatang sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai proses formalitas untuk memilih wakil rakyat. Akan tetapi, pemilu mendatang mesti menjadi momentum refleksi dan evaluasi terkait posisi wakil rakyat selama ini. 

Apakah mereka yang duduk di parlemen hari ini benar-benar mewakili rakyat dan apakah regulasi yang dibuat benar-benar berpihak kepada masyarakat adalah sedikit dari sekian banyaknya deretan pertanyaan yang patut untuk dilayangkan.

Jika belajar dari pengalaman, tentu sulit untuk percaya bahwa mereka yang duduk di parlemen benar-benar hanya menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Karena tentu kita menyadari bahwa anggota dewan masuk ke parlemen tidak hanya mengandalkan suara masyarakat, tetapi juga menggunakan partai politik sebagai kendaraan.

Posisi partai politik sebagai kendaraan tentu menjadi alarm bagi anggota dewan bahwa mereka tidak punya kuasa penuh terhadap dirinya. Karena langkah perjuangan di dalam parlemen harus sesuai dan sejalan dengan garis komando partai. Sementara, di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa perintah partai akan sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan konstituen.

Di dalam bukunya Mimpi Jadi Caleg, Kristin Samah dan Fransisca Ria Susanti menggambarkan bahwa betapa anggota dewan tidak merdeka atas dirinya. Adanya prosedur recall atau Pergantian Antar-Waktu (PAW) menjadikan anggota dewan dapat tertawan oleh kepentingan partai. 

Karena dalam menjalankan fungsinya, anggota dewan mesti memperhatikan kebijakan partai. Anggota dewan yang dianggap tidak taat pada mekanisme dan kebijakan partai mesti bersiap-siap menerima surat pemecatan yang berimplikasi pada lengsernya mereka dari kursi parlemen.

Lilly Wahid dan Effendi Chorie adalah contoh dari anggota DPR-RI yang meninggalkan kursi parlemen dikarenakan berbeda pandangan dengan partainya. Sebagaimana yang diulas oleh Kristin dan Fransisca bahwa  Lilly dan Effendi menerima SK pergantian antar-waktu (PAW) per tanggal 14 Maret 2013. Lilly Wahid diberhentikan sebagai anggota DPR-RI karena memilih opsi C (opsi yang menyatakan ada permasalahan hukum dalam bail out Century). 

Sementara keputusan fraksi partainya saat itu mendukung pemerintah bahwa tak ada permasalahan hukum. Di pihak lain, Effendi diberhentikan karena mendukung hak angket mafia pajak. Padahal fraksi partainya menolak usul hak angket tersebut.

Tentu masih segar pula dalam ingatan kita tentang konflik Fahri Hamzah dan partainya. Di awal tahun 2016, Fahri Hamzah dipecat sebagai kader PKS. Pemecatan ini didasari oleh laporan beberapa kader PKS ke BPDO. Fraksi PKS di DPR-RI merasa terganggu dengan statement Fahri di media yang kesannya membela Setya Novanto dalam kasus papa minta saham. 

Selain itu, Fahri kerap kali bersilang pendapat dengan pimpinan PKS. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan pandangan mereka dalam hal wacana kenaikan gaji dan tunjuangan anggota dan pimpinan DPR, serta revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Pemecatan Fahri sebagai PKS juga berimplikasi pada goyangnya kursi pimpinan DPR yang sedang ia jabat.

Pada kasus yang lain, kita juga mendapati beberapa politisi yang telah diamanahkan oleh konstituen untuk menjadi wakil di parlemen tidak mampu menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatannya. Hal ini dikarenakan keputusan partai yang menunjuk mereka untuk mengisi kursi jabatan di kementerian. 

Pada pemilu 2014, setidaknya terdapat 6 orang anggota DPR-RI yang berhijrah ke kementerian. Sebut saja Puan Maharani dan Tjahyo Kumolo dari PDI-P, Saleh Husin dari partai Hanura, dan Imam Nahrawi, Hanif Dakhiri, serta Marwan Ja’far yang masing-masing dari PKB. Dengan hijrahnya mereka ke kementerian, tentu menyebabkan mereka tidak mampu merealisasikan janji kepada konstituen saat masa kampanye.

Baru-baru ini, kita kembali disuguhkan dengan wacana menteri yang mendaftar menjadi caleg. Beberapa menteri yang masuk dalam bursa caleg juga tidak terlepas dari keputusan partai mereka. Para menteri dipasang dalam bursa caleg tidak lain untuk dijadikan sebagai vote getter. Tingkat keterpilihan mereka yang dianggap tinggi menjadi amunisi bagi masing-masing partai pengusung untuk menjadi pemenang dalam pemilu. 

Bukan itu saja, kisruh di internal PKS juga bisa menjadi cerminan terhadap posisi wakil rakyat di parlemen. Santer dikabarkan bahwa banyak caleg dari PKS yang mengundurkan diri karena disodori surat pernyataan sikap yang berisi kesiapan mundur dari kursi parlemen apabila sewaktu-waktu diminta oleh partai. 

Meskipun hal tersebut dianggap sebagai bagian dari strategi untuk membersihkan gerbong Anis Matta dalam tubuh PKS, namun tetap saja hal tersebut bisa dianggap bagian dari upaya menyandera para caleg. 

Hal di atas hanyalah sedikit dari sekian banyaknya fakta bahwa mereka yang duduk di parlemen tertawan oleh partai. Oleh karena itu, hal yang wajar jika kita memandang pemilu tidak lebih dari batu loncatan untuk tampuh kekuasaan. 

Suara konstituen yang mencapai ratusan ribu pada setiap caleg tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keputusan partai. Karena mereka yang telah dipercaya oleh konstituen untuk menjadi wakil di parlemen pada kenyataannya mesti taat pada aturan dan keputusan partai.

Juga adalah hal yang wajar jika Kristin dan Fransisca mempertanyakan posisi wakil rakyat yang diemban oleh setiap caleg yang lolos. Bahwa apa kemudian makna pemilihan langung “one man one vote” yang dilakukan sejak pemilu 2004 jika ternyata suara yang digaungkan di ruang parlemen adalah suara parpol, yang ironisnya kerap kali tidak senada dengan suara konstituen?

Apa bedanya kemudian jika konstituen memberikan suara kepada personal caleg yang dianggap mampu menyuarakan aspirasi mereka jika ternyata parpol tetap memegang kendali terhadap suara yang bakal dibunyikan oleh caleg terpilih tersebut?