67543_91453.jpg
Foto: My Stealthy Freedom
Pendidikan · 4 menit baca

Larangan Cadar Dicabut, Kewajiban Jilbab pun Harus Dihapus

Prinsip rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait pelarangan penggunaan cadar di lingkungan kampus akhirnya luluh lantak juga. Melalui surat bernomor B-1679/Un.02R/AK.00.3/03/2018, rektorat di bawah kepemimpinan Yudian Wahyudi resmi mencabut surat tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar.

“Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Universitas (RKU) pada Sabtu, 10 Maret 2018, diputuskan bahwa Surat Rektor No. B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar dicabut demi menjaga iklim akademik yang kondusif.”

Surat Pencabutan Surat tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar

Sebelumnya, larangan bercadar itu viral hebat di mana-mana. Di media sosial juga massa, beragam pro-kontra tentangnya terus menghantui. Mungkin, karena ketakutan imbasnya ke iklim akademik, rektorat lalu menganulir prinsipnya sendiri tanpa syarat.

Tentu ini kabar bagus bagi kebebasan. Layak kita apresiasi sebesar-besarnya. Sebab pengaturan, dalam bentuk apa pun, terlebih yang hanya menyangkut soal penampilan atau gaya/bentuk berpakaian, tak elok dilakukan oleh siapa pun, termasuk oleh negara.

Selain karena memang melanggar kebebasan, seperti hak berekspresi individu sesuai pilihan masing-masing, pun pengaturan model itu sama sekali tak berguna. Mengupayakan hal yang tak punya imbas apa-apa itu buang-buang energi. Sia-sia.

Sekali lagi, keputusan lanjutan rektorat UIN Yogyakarta itu patut kita apresiasi. Bukan hanya karena niatan menjaga iklim akademik agar tetap kondusif saja saya kira, tapi pun semacam bentuk pengakuan bahwa tak selayaknya pengaturan hal remeh-temeh seperti itu diada-adakan segala.

Ya, meski sebenarnya hal kedua itu sendiri tidak tersuratkan jelas, melainkan semacam niatan cari aman semata yang terselip di sana.

“Daripada harus berkonflik, mending kita nyerah sajalah. Kata orang Jawa, sing waras ngalah wae.”

Saya membayangkan, kira-kira begitu alasan rektorat saat rapat. Ada kemungkinan sadar asal, sehingga salah satu filsafat hidup orang Jawa pun harus jajarannya wujudkan: alon-alon waton kelakon (pelan-pelan asal selamat).

Jilbab sebagai Pilihan, Bukan Kewajiban

Melihat keputusan yang bagus dari rektorat UIN Yogyakarta, saya lalu berpikir, mungkin sebaiknya kalau kewajiban penggunaan jilbab juga dihapuskan-serta.

Sebab, meski orang menggolongkannya sebagai “pakaian islami”, toh jilbab bukan kewajiban juga. Sama seperti cadar, jilbab pun adalah pilihan, alternatif dalam berpakaian, cara lain seorang muslimah menutup aurat.

Terkait jilbab adalah pilihan, sebuah rekaan juga, pandangan Musdah Mulia patut jadi rujukan.

Dalam wawancaranya bersama Ulil Abshar-Abdalla di islamlib.com, aktivis nan liberal itu meyakinkan, jilbab tak memberi implikasi langsung bagi kaum perempuan. Meski penggunaannya dinilai krusial, tapi jilbab, baginya, tetap tak boleh orang paksakan.

“Itu tidak islami. Semua hal yang dipaksakan itu bertentangan dengan esensi dari ajaran islam sendiri.” ~ Musdah Mulia: Saya Keberatan Jika Jilbab Dipaksakan

Betul. Agama atau amalannya harus senantiasa berjalan sukarela memang. Tak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Perda-perda syariah sebagaimana berlaku seperti di Aceh, misalnya, adalah contoh yang buruk bagi kebebasan.

Meski berdaerah istimewa seperti Yogyakarta, aturan semacam itu hanya mampu merusak citra Indonesia sebagai negeri yang berbineka secara budaya, demokratis secara politik.

“Kalau sudah dibikin peraturan (seperti Perda Syariah di Aceh), berarti di sana ada pemaksaan.”

Menyadari Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara islam, kiranya juga bisa jadi pemecah masalah. Masih banyak kampus atau sekolah islam di negeri ini, jika tidak semuanya, yang mengesahkan kewajiban berjilbab, termasuk banyak berlaku di pelbagai perkantoran lembaga negara.

Ini sama saja dengan mengakui bahwa Indonesia, di sisi tertentu, didasarkan pada syariat islam. Tetapi, di sisi lainnya, ia sekaligus melanggar konsep negara hukum sendiri. Kontradiktif.

Bukankah jilbab dasarnya ada dalam syariat islam? Itu pun, bagi banyak kalangan, masih melulu dipenuhi perdebatan. Ia masih debatable, belum ada kepastian mutlak soal apakah jilbab adalah benar pakaian islami atau bukan.

Maka, konsekuesinya, biarlah jilbab jadi pilihan semata. Orang mau menggunakannya atau tidak, tak perlu diurus-urusi. Beri mereka kebebasan untuk bisa berlaku apa adanya, selagi itu tak melanggar hak kebebasan orang lain.

Lagi pula, di kesempatan yang beda, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga tegas menyatakan, jilbab tidak menyimbolkan apa-apa. Dalam realitas sosiologis masyarakat, misalnya, jilbab, menurutnya, bukanlah lambang kesalehan dan ketaqwaan.

“Tidak ada jaminan bahwa pemakai jilbab adalah perempuan salehah, atau sebaliknya, perempuan yang tidak memakai jilbab bukan perempuan salehah. Jilbab tidak identik dengan kesalahen dan ketaqwaan seseorang.”

Lagi-lagi betul. Ukuran kesalehan dan ketaqwaan, patut kita akui memang, bukanlah terletak pada pakaian. Sebagus apa pun jubah Anda, semewah bagaimana pun jilbab yang Anda kenakan sehari-hari, tapi jika niat dan lakumu buruk, tidak mencerminkan diri sebagai manusia, maka hasilnya NOL BESAR.

Pinjam kata guru ngaji saya, sebaik-baik taqwa itu adalah kebajikan pada sesama; hablum minan-nas.

Sayang, jilbab yang pada hakikatnya hanya satu mode berpakaian, pilihan, justru terus dikonstruk seolah-olah adalah keharusan, kewajiban. Yang mengenakan melulu dinilai saleh dan bertaqwa. Sementara yang tidak, apalagi yang sebelumnya mengenakan lalu menanggalkan, dipersepsi terus sebagai orang-orang celaka.

Tanpa berpretensi untuk mengharuskan, saya kira tetap bijak untuk kembali merenungkan kata-kata Musdah Mulia terkait ketidakharusan berjilbab berikut ini:

“Kita perlu membangun sikap apresiasi terhadap perempuan yang atas kerelaannya sendiri memakai jilbab. Sebaliknya, kita juga harus menghargai mereka yang dengan pilihan bebasnya melepas atau membuka kembali jilbabnya, termasuk mengapresiasi mereka yang sama sekali tidak tertarik memakai jilbab.”

Bahwa penggunaan atau penanggalannya, apa pun alasannya, harus orang hormati. Tak perlu ada penghakiman sebagaimana perlakuan orang-orang atas keputusan Rina Nose beberapa waktu lalu.

Benar-salahnya, cukup serahkan semua itu pada Yang Kuasa. Kan wallahu a’lam, bukan?