Peneliti
2 bulan lalu · 2121 view · 4 min baca menit baca · Politik 34333_73896.jpg
kastara.id

Langkah Mundur Wiranto

“Pemerintah akan membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar hukum dan melawan hukum,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Senin lalu (Kompas, 6/5)

Saya melihat aura Orde Baru kala mendengar pidato resmi itu. Wiranto mungkin sedang kurang fokus, lalu panik. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata era akhir pemerintahan Soeharto ini menjatuhkan reputasinya sebagai tokoh yang seharusnya memahami perjalanan bangsa ini.

Banyak bermunculan tindakan meresahkan pascapemilu masuk kategori melanggar hukum. Masifnya hoaks, ujaran kebencian, dan rencana people power yang bisa bermakna makar. Amien Rais, pada beberapa kesempatan, terang menyebut aksi massa secara besar-besaran untuk mendeligitimasi KPU.

Provokasi Amien Rais berulang kali menyebut aksi people power karena adanya kecurangan sistematis pada Pemilu April lalu. 

“Kalau sampai nanti terjadi kecurangan sifatnya terukur, sistematis, dan massif, ada bukti, itu kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi), enggak ada gunanya, tapi kita langsung people power,” ungkap Amien Rais pada sebuah mesjid di Sunda Kelapa pada 31 Maret 2019 (Detik, 31/3)

Kekhawatiran pemerintah terhadap adanya upaya kelompok tertentu untuk melakukan aksi inkonstitusional cukup beralasan. Tetapi, bukankah negara ini sudah punya mekanisme hukum yang memadai untuk menangkal upaya makar?

Sesuai pasal 107 KUHP, setiap tindakan makar diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal itu menunjuk pada adanya ajakan atau seruan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.


Perangkat hukum itu seharusnya sudah cukup untuk mengantisipasi agenda maupun tindakan makar. Lagi pula, selama ini, TNI dan Polri telah menunjukkan kinerja yang optimal dan tampil solid untuk menjaga stabilitas negara.

Lalu, mengapa pemerintah panik?

Cercaan, makian, dan fitnah terhadap presiden memang gencar selama jelang Pemilu. Sudah banyak yang terciduk dan berakhir di balik jeruji besi. Bahkan cercaan, hinaan, dan fitnah terus menimpa pribadi presiden.

Tetapi, poin pentingnya bukan pada banyaknya hoaksKenyataannya, godaan untuk menyebar hoaks bisa menimpa siapa saja di media sosial. Jika hoaks dianggap sebagai implikasi malas berpikir dan tak memahami mekanisme kroscek informasi, tentu persoalannya ada pada dimensi edukasi.

Jika memang ada orang yang berencana makar, mengapa tidak langsung diperiksa? Apa yang menghambat pemerintah? Rizieq Shihab, Kivlan Zein, dan Permadi seharusnya diciduk bersama Eggi Sudjana. Tak perlu tim khusus untuk menilai apakah ucapan-ucapan mereka sudah masuk kategori makar.

Tim khusus untuk mengatasi kisruh pascapemilu justru buang energi. Ini adalah reaksi atas provokasi Prabowo cs yang tak hentinya mengeklaim kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU.

Seharusnya prioritas pemerintah adalah menyelesaikan deretan kasus HAM, yang hingga kini masih menjadi misteri. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu lebih mendesak untuk diusut dan difasilitasi dengan membentuk tim khusus.    

Deretan kasus HAM yang terbengkalai

Mungkinkah pemerintah belum menyadari kekeliruan ini? Atau ini adalah gambaran kalau pemerintah belum mampu mengurai benang kusut penegakan HAM. Sebab, bagaimanapun citra pemerintahan Jokowi yang milenial, makin menguat dengan pembangunan infrastruktur luar Jawa, ia dianggap masih belum serius menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.

Korban penculikan aktivis 98, pembunuhan Munir dan buruh Marsinah, serta kasus penyerangan anggota KPK Novel Baswedan adalah deretan kasus yang hingga kini belum juga terpecahkan. Jelas, ini adalah rapor merah untuk pemerintah.

Apa yang menghambat pemerintah? Mengapa penyelesaian deretan kasus HAM tidak sehebat penumpasan jaringan teroris atau OTT KPK? Padahal, keduanya masuk dalam kejahatan luar biasa.

Membendung gerakan kultural HTI


Selain pelanggaran kasus HAM masa lalu, pemerintah seharusnya lebih fokus pada upaya memberantas radikalisme. Ideologi radikalisme adalah akar dari maraknya praktik persekusi dan tumbuhnya intoleransi.

Pemerintah sudah mengambil langkah tepat meski telat, dengan membubarkan HTI pada Juli 2017 silam. Keputusan itu dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi HTI pada Februari 2019. 

Memang, secara struktural, organisasi ini bisa dikatakan selesai. Namun, kampanye negara Islam sudah telanjur masuk ke kampus dan masjid-masjid. Dibutuhkan gerakan kultural untuk membendung paparan ideologinya.

Simpatisan gerakan radikal ini masih bisa ditemukan tak jauh dari rumah, sekolah tempat anak-anak kita belajar, di kantor dan masjid. Bahkan, mereka tak segan masih mengambil peran dalam Pemilu lalu, dengan ikut kampante terbuka.

Sementara keberadaan FPI, meski kerap ditentang, kenyataannya, ia telah menjadi corong efektif bagi gerakan radikal. Organisasi yang identik dengan sweeping atas nama agama ini masih kerap membuat repot dan menimbulkan gaduh.

Keberadaan dan aksi mereka berdiri di atas asumsi penegakan syariat Islam. Kenyataannya, mereka secara terang-terangan mengangkangi hukum. Anehnya, praktik persekusi ini masih dianggap wajar oleh sebagian pihak.

Melunakkan FPI 

Jika pemerintah ingin meredam ruang gerak radikalis, perlu menimbang langkah strategis. Desakan untuk tidak memperpanjang surat izin FPI, di sisi lain, menunjukkan kondisi masyarakat tak lagi menaruh respek terhadap ormas intoleran.

Perpanjangan izin itu bisa menjadi bargaining untuk melunakkan FPI. Jika tetap ingin menjadi ormas yang diakui pemerintah, mereka harus merevisi aturan dasar kelembagaan untuk patuh kepada konstitusi negara. Dan yang paling penting, tentu saja, adalah FPI tak boleh lagi meneruskan aksi-aksi sweeping yang meresahkan warga.

FPI hanya irmas, bukan agama. Kendatipun berplatform agama, ia tetap tidak boleh melampaui kewenangan negara. Mereka bisa saja terlihat menjalankan misi ámar ma’ruf nahi munkar, namun tetap tak boleh melewati batasan untuk menghakimi orang lain.

Langkah mundur

Seharusnya pemerintah tak perlu panik. Urusan pemilu hanya tinggal menunggu tanggal 22 Mei. Sementara pemerintahan akan tetap berjalan normal. Menciduk penyebar hoaks dan ajakan makar tetap bisa dilakukan oleh aparat, tanpa perlu tim khusus.


Bangsa ini sudah pernah kehilangan jutaan nyawa oleh hoaks dan cap organisasi atau pemikiran terlarang, PKI. Hikayat larangan pemikiran yang membahayakan pemerintah juga negara sudah pernah dilalui. Bahkan, dampaknya masih dituai hingga kini. Cap keturunan PKI masih menjadi hantu bagi sebagian generasi kini.     

Keinginan pemerintah membatasi dan menghukum pemikiran tidak hanya menjadi sebuah langkah mundur demokrasi, namun berpotensi mendapat penentangan, bukan hanya dari kelompok radikalis. Lagi pula, perangkat peraturan apa yang dapat membatasi atau menghukum pemikiran? Itu adalah sebuah ide konyol dan kuno.

Wiranto mengambil langkah mundur demokrasi jika tetap berpikir bisa menghukum pemikiran. Daripada kembali ke era Orba, mungkin lebih baik Wiranto yang mundur.

Artikel Terkait