Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menggelar Festival Bagimu Tanah Papua. Acara itu digelar sebagai rangkaian program Teras Negeriku lewat kegiatan dialog kebangsaan dan pertunjukan budaya dari Sabang sampai Merauke.

Pagelaran festival “Bagimu Tanah Papua” dapat merajut inkusivitas di tengah fenomena politik identitas yang menguat di tanah Papua sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi. Masyarakat majemuk yang ingin ditampilkan Kominfo dalam festival budaya adalah langkah tepat dalam sosialisasi pembinaan negara bangsa.

Sebagai Menteri Kominfo, Johnny G. Plate menyadari jika pengelompokan berdasarkan etnisitas selalu menimbulkan masalah dalam proses integrasi Indonesia. Hal ini dikarenakan kemajemukan dikatakan mampu merangsang persaingan dan konflik etnis yang mengganggu integrasi sosial.

Kominfo berusaha membangun wajah baru masyarakat multikultural Papua yang memiliki kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa. Upaya kominfo dibawa sebagai agenda kebijakan populis pro keberagaman dengan tujuan merangkul dan memberi ruang identitas kebudayaan asli Papua. Langkah Kominfo perlu diapresiasi di tengah wacana penganaktirian etnis Papua dari masyarakat majemuk NKRI.

Apresiasi Kebudayaan Papua

Acara yang digelar Kominfo semacam ini membuktikan peran negara sangat krusial sebagai agensi mengubah dinamika politik Papua yang memanas akibat gerakan separatisme yang menguat sepanjang tahun 2021. Strategi Kominfo mendorong transformasi sosial budaya masyarakat Papua tersebut merupakan langkah positif yang layak dilanjutkan.

Festival Bagimu Tanah Papua menjadi bukti pemerintah menghormati kebudayaan masyarakat Papua. Berusaha menciptakan batas perbedaan yang tajam antara masyarakat Papua yang selama ini dianggap berjarak dengan pembangunan kebudayaan etnis lain Indonesia.

Sebagaimana pernyataan Koordinator Informasi dan Komunikasi Pertahanan dan Keamanan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Dikdik Sadaka, kegiatan ini bertujuan menyatukan keberagaman Budaya Indonesia, menghilangkan perbedaan dan mempererat tali persaudaraan:

“Generasi muda Papua kita koneksikan dengan pemuda di Yogyakarta. Kita saling berkomunikasi melalui seni dan budaya. Karena kita semua adalah Indonesia,” kata dia dikutip dari siaran pers.

Festival kebudayaan bertajuk “Bagimu Tanah Papua” sekaligus membuktikan upaya negara memperkuat gagasan nasionalisme. Meminjam definisi nasionalisme dari Sejarawan Benedict Anderson, “it is an imagined political community that is imagined as both inherently limited and sovereign.”

Untuk membayangkan kesadaran nasional, makna masyarakat berbayang diasumsikan sebagai anggota masing-masing etnis hidup dari bayangan akan komunitas mereka yang saling tidak mengenal satu sama lain. Akan tetapi konsep bangsa itu sendiri dipahami sebagai sebuah kesetiakawanan. Kebersamaan mereka dalam gagasan mengenai suatu bangsa terbentuk dari adanya sebuah kesadaran sebagai bangsa.

Langkah Johnny G. Plate selaku menteri komunikasi dan informasi dalam “memeluk” identitas Papua adalah bagian proses pembinaan negara bangsa untuk memperkukuh nasionalisme.

Festival “Bagimu Tanah Papua" mampu memunculkan kesadaran identitas etnis dalam memandang diri mereka sendiri. Masyarakat Papua juga didorong aktif berpartisipasi menyuarakan“hasrat ingin maju” kebudayaan mereka di tengah multikulturalisme masyarakat Indonesia.

Meredam Isu Separatisme

Sepanjang 2021, isu separatisme Papua mewarnai headline berita nasional. Strategi Kominfo mensosialisasikan kebudayaan tanah Papua juga berkaitan dengan masalah pendidikan dan kebudayaan integrasi.

Masyarakat etnis lain dapat memahami kekayaan adat dan budaya melalui kegiatan festival tersebut. Sebaliknya, kesadaran anggota masyarakat Papua untuk menyumbangkan tenaga guna penegakan kedaulatan negara bangsa yang beragam juga makin kokoh.

Apalagi, sejak berintegrasi dengan Indonesia tahun 1969 melalui mekanisme PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat), banyak negara lain yang masih “cawe-cawe” urusan Papua. Festival kebudayaan semacam ini dapat mengikis tekanan-tekanan sosial dari pengaruh intervensi asing.

Semenjak 17 Agustus 1950, Sukarno mendeklarasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara-negara bagian di dalam RIS pun diintegrasikan. Tetapi rupanya politik kolonial yang mencoba untuk memisah-misahkan NKRI memberi warisan beberapa kelompok untuk menyatakan pemberontakan kepada pemerintah yang sah.

Kondisi demikian juga terjadi di Papua. Tentu ini membawa keprihatinan karena jika dibiarkan akan terjadi disintegrasi negara. Selain konflik vertikal, di Papua sendiri juga terjadi konflik horizontal. Adanya perpecahan di kalangan kelompok yang menghendaki Papua merdeka. Ini makin memperkeruh suasana di Papua.

Jika menengok sejarah, gerakan separatisme mempunyai arti sebagai gerakan yang mengupayakan untuk melepaskan diri dari suatu negara atau merdeka sebagai motif.

Jika kita membicarakan tentang wilayah Indonesia yang terletak di ujung timur NKRI, Papua kerap dijadikan sebagai isu strategis untuk memukul pemerintah dalam narasi kesenjangan. Isu Papua kerap dikapitalisasi sebagai konflik merongrong wibawa negara.

Kominfo tidak menghendaki perselisihan yang meruncing antara pihak Indonesia dan segerombolan orang yang menghendaki Papua merdeka berlanjut. Apalagi lebih banyak mengorbankan banyak jiwa masyarakat sipil.

Jika kita telusuri, Papua sudah menjadi bagian inheren dari entitas bangsa Indonesia. Itu dibuktikan melalui sejarah, yang mana salah satu tokohnya Frans Kaisiepo, juga terlibat dalam upaya pembentukan bangsa Indonesia. Frans hadir dalam konferensi Malino dan turut menjadi konseptor terbentuknya Negara Indonesia Timur.

Sebenarnya jika kita telusuri lebih lanjut, suburnya konflik berkepanjangan di Papua merupakan imbas dari politik identitas yang terus dipupuk. Terlebih pemerintah sebelumnya juga kerap mendiskreditkan orang Papua. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah terobosan untuk membumikan identitas kebudayaan Papua di Indonesia.