Masalah paling mengkhawatirkan di abad ke-21 selain krisis politik, krisis ekonomi dan korupsi adalah krisis lingkungan. Pembangunan selalu menjadi pembenaran utama dalam setiap argumen kerusakan lingkungan. Mulai dari illegal loging, pembakaran hutan, penimbunan laut, penambangan liar, hingga penggunaan troll untuk menangkap ikan menggunakan teknologi paling mutakhir.  

Dampaknya, bencana alam yang disebabkan kerusakan lingkungan rutin menghampiri kehidupan manusia, mulai dari; banjir bandang, longsor, Rob, kekeringan dan bencana asap. Bencana itu datang secara sporadis menyebabkan luka-luka, kematian hingga pemiskinan di masyarakat.

Raymond Bryant (1998) dalam bukunya yang berjudul “Third World Political Ecology” menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia bersumber pada politik dan ekonomi. Perubahan lingkungan dipolitisasi untuk mengakses sumber-sumber ekonomi yang berasal dari hutan, laut, sungai hingga isi perut bumi.

Lebih lanjut, Bryant kemudian mengeksplorasi peran stakeholders (pemangku kepentingan) seperti; negara (pemerintah pusat/daerah), pengusaha, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap pengelolaan lingkungan. Di akhir pembahasan Bryant menyimpulkan dalam tujuan pengelolaan lingkungan lestari dibutuhkan kolaborasi aktor-aktor tersebut untuk mengakomodasi setiap kepentingan yang ada.

Negara melalui pemerintah pusat memiliki kepentingan untuk kelestarian lingkungan demi eksistensi rutinias konferensi di tataran global, pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengusaha memiliki kepentingan keuntungan bisnis pengelolaan sumber daya alam, LSM sebagai sebuah kelompok penekan dalam pengawasan pengelolaan lingkungan dan khusus untuk masyarakat merupakan bagian terpenting karena hampir tak berjarak dengan lingkungan.

Sebab, ketika bencana alam akibat kerusakan lingkungan terjadi, berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, tidak peduli apakah masyarakat tersebut kaya atau miskin.

Kondisi inilah yang dirasakan oleh masyarakat pesisir Desa Sei Nagalawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara yang mayoritas bermata pecaharian sebagai nelayan. Di samping tangkapan ikan tak menentu, tergantung kondisi alam.

Nelayan juga selalu harus siap sedia jika sewaktu-waktu harus berkonflik dengan pengusaha kapal-kapal besar yang menggunakan trawl (pukat harimau) dalam mengeruk habis ikan-ikan di laut dan menghancurkan terumbu karang.

Tentu, situasi seperti ini berdampak negatif terhadap hasil melaut nelayan Sei Nagalawan. Disamping penghasilan tak pernah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pilihan berhutang pada tauke dengan bunga pinjaman yang jumlahnya mencapai 20-30% pun tidak bisa dihindari. Tidak hanya itu, relasi sosial-ekonomi antara tengkulak dan nelayan sangat eksploitatif mengakibatkan pemiskinan struktural di  Desa Sei Nagalawan.

Langit Tak Mendung lagi

Pasca Tsunami Aceh tahun 2004 dan Gempa Nias tahun 2005, permasalahan nelayan desa Sei Nagalawan pun semakin kompleks. Problem kemiskinan nelayan juga abrasi air laut hingga ratusan meter tepi pantai Desa Sei Nagalawan menimbulkan ketakutan masyarakat akan terjadinya Tsunami.

Lebih lagi, kondisi mangrove (bakau) di pesisir pantai Sei Nagalawan semakin kritis, karena secara ekologi mangrove berfungsi sebagai penahan gelombang, pelindung dari abrasi dan penangkap sedimen lumpur laut.

Masyarakat desa Sei Nagalawan menyadari permasalahan ini sangat serius dan harus segera dicarikan solusinya. Kerinduan akan hutan mangrove yang lebat masa lalu menjadi narasi yang mencuat dipelbagai pembicaraan nelayan.

Nelayan-nelayan Sei Nagalawan masih ingat betul, di pertengahan 1980-an kala pemerintahan Soeharto sedang giat-giatnya menggalakkan program pertambakan udang jenis windu secara nasional. Hutan-hutan mangrove di  sepanjang Pantai Timur Sumatera Utara termasuk pesisir desa Sei Nagalawan harus ditebangi  demi menyukseskan program rezim Orde Baru tersebut.

Kerinduan inilah yang akhirnya menggugah hati beberapa nelayan agar narasi tentang mangrove lestari tidak sekadar legenda. Nelayan Sei Nagalawan lalu mencoba mewujudkan mimpi itu dengan mulai menanam bakau secara swadaya di sepanjang pesisir.

Saat itu, agar kordinasi terjaga, beberapa nelayan laki-laki Sei Nagalawan kemudian mendirikan kelompok Kayuh Baimbai yang tujuan utamanya sebagai wadah berdiskusi. Namun, seiring berjalannya waktu kelompok Kayuh Baimbai belum berjalan eksis akibat beberapa faktor terkait kebutuhan rumah tangga masing-masing nelayan.

Selang beberapa waktu, para perempuan pesisir Sei Nagalawan berinisiatif mendirikan kelompok Muara Tanjung. Awal didirikannya kelompok Muara Tanjung didasari kesadaran akan hutang yang besar pada tauke yang kian hari kian menumpuk. Lebih lagi harga jual ikan tangkapan suami-suami mereka harus ditentukan oleh tengkulak mengakibatkan kondisi ekonomi keluarga nelayan Sei Nagalawan semakin memprihatinkan.

Sebagai solusi demi menyelesaikan kebutuhan rumah tangga. Pada tahun 2005, kelompok perempuan Muara Tanjung juga mulai mengembangkan usaha penjualan produk makanan ringan tradisional tanpa barang pengawet berbahan baku Mangrove, seperti; keripik Nipah, teh jeruju, dodol dan sirup.

Pengembangan ini mereka rintis dari tahun 2004-2009 secara swadaya tanpa bantuan Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah kabupaten Serdang Bedagai. Saat itu mereka tidak hanya menanam mangrove saja tapi juga mulai punya akses dalam pengolahan untuk bahan pangan.

Melihat usaha yang semakin berkembang, Timbul keinginan masyarakat desa Sei Nagalawan untuk bisa lepas dari tengkulak, bebas dari hutang pada tauke dan mandiri.

Lalu pada tahun 2012, melalui gabungan kelompok Kayuh Baimbai dan kelompok Muara Tanjung, nelayan Sei Nagalawan mendirikan koperasi bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Muara Baimbai  yang tujuan praktis awalnya tidak kesusahan membeli pakaian, daging dan kue hari Lebaran.

Sebab, dengan adanya Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi memudahkan mereka dalam biaya. Selanjutnya, di tahun yang sama KSU Muara Baimbai mengelola objek wisata berbasis edukasi dan hutan mangrove bernama Kampung Nipah.

Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, perkembangan KSU Muara Baimbai maju signifikan. Disebabkan respon wisatawan lokal maupun mancanegara yang sangat bagus terhadap gagasan, konsep dan kreatifitas nelayan, dampaknya Kampung Nipah banyak dikunjungi wisatawan untuk sekadar foto selfie, rekreasi, edukasi mangrove dan keperluan pre-wedding pasangan yang akan menikah.

Lebih lanjut, di kampung Nipah sedikitnya terdapat 15 jenis Mangrove dan dalam mengelola Kampung Nipah yang luasnya mencapai 5 km. Saat ini KSU Muara Baimbai beranggotakan 74 anggota nelayan yang terdiri dari 41 Kepala Keluarga (KK). Penamaan Kampung Nipah sendiri didasarkan karena di desa Sei Nagalawan banyak ditumbuhi Mangrove jenis Nipah (nypa fruticans).

Kini, berkat pengelolaan ekowisata berbasis mangrove, kondisi ekonomi nelayan desa Sei Nagalawan semakin membaik. Sudah lepas dari tengkulak, hutang-hutang pada tauke juga sudah lunas dan hasil tangkapan nelayan khususnya udang dan kepiting yang menjadi potensi unggulan nelayan Sei Nagalawan semakin meningkat akibat keberadaan mangrove.

Sebagaimana kita ketahui, sifat udang dan kepiting kerap menjadikan mangrove sebagai tempat terbaik dalam berkembang biak. Artinya sedikit mangrove, sedikit pula udang di daerah tersebut.

Tidak hanya itu, karena sikap saling percaya, kedisiplinan, jaringan sosial dan komitmen nelayan Sei Nagalawan melawan trawl, kapal-kapal pukat illegal penangkap ikan hampir tidak pernah terlihat aktivitasnya di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara.

Bahkan dasyatnya lagi, saat ini KSU Muara Baimbai sudah mengembangkan 5 unit usaha yaitu objek wisata, jual beli tangkapan melaut, pengolahan makanan ringan berbahan baku mangrove, simpan pinjam dan budi daya mangrove.

Pengembangan ekowisata Kampung Nipah yang berbasis mangrove menjadi pembelajaran penting dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Tidak hanya untuk lingkungan tapi juga untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pada Pantai Mangrove Kampung Nipah kita belajar tentang swadaya masyarakat dalam titik ekuilibirium antara ekoposentrisme (pemusatan segalanya pada alam) dan antroposentrisme (pemusatan segalanya pada manusia) pengelolaan alam.

Lebih lanjut, poin paling penting dari ekowisata Kampung Nipah adalah pembelajaran pengelolaan hutan lestari tidak melulu soal kolaborasi antar aktor pemangku kepentingan (stakeholders) seperti yang di jelaskan Raymond Briant selama ini. Sebab, partisipasi komunitas berbasis ekowisata secara swadaya ternyata juga mampu dalam komitmen pelestarian hutan.

Tidak hanya itu, secara berlahan dan pasti, saat ini nelayan Desa Sei Nagalawan mulai beranjak dari masa-masa kelam kemiskinan. Nelayan Kampung Nipah juga mulai bisa menatap masa depan yang lebih cerah untuk kelangsungan hidup anak-cucu mereka. Kini, langit tak mendung lagi di Pantai Mangrove Kampung Nipah.


Keterangan :

trawl adalah jaring kantong yang ditarik dari belakang kapal menyusuri permukaan perairan untuk menangkap ikan, udang dan berpotensi merusak ekosistem laut.

Tauke adalah pemilik modal, juragan atau majikan.

Udang Windu adalah jenis udang asli Indonesia berukuran besar dan berprotein tinggi yang mulai dibudidayakan di Indonesia di periode tahun 1980-an.