Penulis Jalanan
2 bulan lalu · 1333 view · 6 min baca menit baca · Politik 84491_58340.jpg
Tagar News

Lagu Lama Jokowi

Jokowi dipastikan meneruskan kepemimpinannya 5 tahun ke depan setelah beberapa lembaga survei merilis hasil quick count yang menempatkan dirinya mengungguli Prabowo dengan selisih 5 hingga 8 persen. Ini menjadi kabar baik bagi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf dan menjadi kemenangan kedua atas Prabowo setelah di tahun 2014 mampu menumbangkannya.

Walau sudah di atas angin, tidak lantas membuat Jokowi jemawa. Dengan tenang, TKN Jokowi langsung melakukan konferensi pers terkait hasil quick count yang beredar. Sekalipun masih dibalut alasan menunggu hasil resmi KPU, mimik wajah Jokowi dan tim tak dapat menyembunyikan kepuasan atas hasil yang didapatkan di pemilu kali ini.

Tidak mau terlalu larut dalam hiruk pikuk pasca Pilpres, Jokowi kembali memfokuskan tanggung jawabnya sebagai Presiden sebelum pelantikan Presiden terpilih pada Oktober 2019 nanti. 

3 Mei 2019, Jokowi memimpin rapat terbatas bersama para Menteri terkait isu percepatan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh Jokowi dalam akun Twitter resmi miliknya. Di situ ia menulis: 

"Sampai sekarang, selalu saja ada yang membisiki saya tentang terjadinya sengketa lahan: rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, atau rakyat dengan pemerintah. Saya minta ini diselesaikan secepat-cepatnya. Rakyat harus memiliki kepastian hukum dan juga rasa keadilan."

Baru tiga hari setelah rapat itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, melalui Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, mengeluarkan surat bernomor TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 terkait Data dan Informasi Kebun Kelapa Sawit. Isi surat tersebut terdiri dari empat poin, dan di poin keempat ditutup dengan penjelasan:

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan saudara untuk dapat pula ikut serta dalam mendukung kebijakan untuk melindungi data dan informasi kelapa sawit tersebut dan diharapkan untuk tidak melakukan inisiatif membuat kesepakatan dengan pihak lain (konsultan, nongovernmental organization, multilateral agency, dan pihak asing) dalam pemberian data dan informasi yang terkait dengan kebun kelapa sawit.”

Artinya, poin ini mempertegas bahwa dokumen-dokumen terkait perusahaan perkebunan sawit tidak serta-merta dapat diakses oleh publik luas dengan alasan-alasan yang abstrak.

Bila melihat substansi dari poin ke-4 ini, tanpa menspesifikkan dokumen yang dimaksud, maka Hak Guna Usaha (HGU) masuk di dalamnya. Padahal, di semua tempat, dokumen HGU adalah dokumen yang penting untuk menguak kebenaran tatkala terjadi konflik antara perusahaan dengan petani. 


Kita ambil contoh di Sulawesi Tengah. Tahun 2017 hingga 2018, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng telah dampingi 5 orang petani Polanto Jaya dan Rio Pakava, Kab. Donggala, yang dituduh mencuri di lahan mereka sendiri. 

Sejak awal kasus ini, Walhi terus mempertegas untuk diperlihatkan dokumen HGU perusahaan bila memang benar lahan tersebut adalah milik perusahaan. Sampai para petani dipenjara, perusahaan tidak pernah menunjukkan bukti-bukti kepemilikan/HGU yang mereka akui ada. Padahal amanat Undang-Undang Dasar kita jelas soal transparansi. 

Selain itu, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia bahwa dokumen HGU bukanlah dokumen yang dikecualikan. Sehingga harusnya Pemerintah jangan membatasi akses publik untuk memperoleh HGU perusahaan karena itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Surat yang diterbitkan oleh Kementerian Kordinator Bidang Perekonomain ini sebenarnya sedang menampar pernyataan Jokowi terkait konflik agraria yang digaungkan tiga hari sebelumnya. Dan lagi-lagi, instruksi Jokowi tak selalu diindahkan oleh pejabat di bawahnya.

Menanggapi itu, Walhi melakukan konferensi pers guna merespons pernyataan Jokowi tentang percepatan penyelesaiaan konflik agraria. Bagi Walhi, ini bukan kali pertama Jokowi memberikan perhatian pada soal agraria setelah sebelum-sebelumnya dia (Jokowi) pernah menuangkan gagasan ini dalam program Nawacita jilid pertama dan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 tentang Reforma Agraria. 

Namun sampai sekarang, tidak ada efek signifikan yang bisa dirasakan sampai ke tingkat paling bawah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih tingginya angka kasus agraria di Indonesia yang melibatkan petani dan korporasi. 

Seperti dalam catatan Walhi sendiri bahwa selama tahun 2017 telah terjadi 302 kasus konflik agraria di Indonesia dengan 163 orang yang dikriminalisasi. Menurut Walhi, sekalipun programnya telah disusun sedemikian rupa, tanpa menjawab akar persoalan agraria, dia hanya akan menjadi keniscayaan di masa yang akan datang.

Di sisi yang lain, Jokowi masih terlihat lembek dan tidak tegas terhadap beberapa Kementerian yang dianggap sebagai dalang dari makin panjangnya sengketa agraria di Indonesia. Pernyataan tersebut langsung disampaikan oleh Direktur Walhi Nur Hidayati yang menjelaskan:

“Pernyataan presiden dalam rapat tanggal 3 Mei 2019 lalu patut diapresiasi. Namun Jokowi juga harusnya menaruh perhatian penting pada persoalan ini. Jangan sampai pernyataan tersebut hanya untuk kebutuhan publikasi media saja. Ini harus menjadi kebijakan dan tindakan kongkret yang dalam pelaksanaannya Jokowi perlu memimpin langsung hal tersebut.”

Selain menyambut pernyataan Jokowi, Walhi juga memberikan beberapa rekomendasi dalam percepatan penyelasaian konflik agraria di Indonesia. Pertama, membentuk kelembagaan khusus Reforma Agraria yang posisinya setingkat Kementerian yang bertangung jawab langsung kepada Presiden. 

Kedua, menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang secara teknis mampu mengatur untuk mendorong evaluasi perizinan industri ekstraktif di Indonesia. Ketiga, mengganti menteri-menteri yang terlibat kejahatan agraria dan sumber daya alam di Indonesia.

Keempat, mencabut konsesi perusahaan yang bermasalah. Kelima, menghentikan kriminalisasi atau kasus-kasus konflik agraria yang saat ini menjerat rakyat di wilayah konsesi. Beberapa rekomendasi ini, harapannya, dapat dipertahankan oleh Jokowi untuk penuntasan problem agraria yang makin panjang di Indonesia.


Jokowi dan Para Pengusaha

Mengutip pernyataan Walhi di atas, sebenarnya bukan kali ini saja Jokowi melakukan inkonsistensi kebijakan dalam percepatan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Tahun 2018, misalnya, Jokowi menerbitkan Inpres No 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Semangat adalah mengevaluasi perizinan konsesi perkebunan sawit di Indonesia. 

Sayangnya, dua bulan setelah Inpres ini diterbitkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin oleh Siti Nurbaya menerbitkan surat No 517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018 tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Hardaya Inti Plantations Di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah seluas 9.964 Ha. 

Secara garis besar, terjadi pelepasan kawasan hutan yang memang diperuntukkan untuk perusahan sawit di Kabupaten Buol. Padahal, perusahaan yang disebutkan di atas merupakan perusahaan yang pernah terlibat kasus suap di tahun 2012 dan menjerat mantan Bupati Buol Amran Batalipu dan Hartati Murdaya sebagai pemilik perusahaan tersebut.

Di sini lagi-lagi kita dipertontonkan permainan Jokowi yang gemar mengilusi rakyat dengan ketidakpastian-ketidakpastian yang dibuatnya dan dilanggarnya sendiri. 

Kita memang sudah mengenal Jokowi sejak lama, apalagi kepandaiannya bersolek dan menciptakan momentum di depan media. Jadi tidak heran bila ketidakkonsistenan Jokowi terus berulang. 

Selain itu, Jokowi juga bukanlah sosok yang begitu pahan problem agraria dan ketidakadilan di Republik ini. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya pun secara otomatis tidak memiliki keberpihakan secara total kepada penuntasan problem agraria.

Pandangan lain muncul, sekalipun Jokowi paham terkait problem agraria di negeri ini, dia sebenarnya sedang tersandera atas kepentingan-kepentingan kelas elite yang saat ini berada dalam lingkarannya sendiri. 

Kita ambil contoh Luhut Binsar Pandjaitan. Selain menjabat sebagai Menteri Kordinator Kemaritiman, mantan KSAD ini juga merupakan pengusaha di Indonesia yang memiliki beberapa konsesi perusahaan berbasis lahan yang tersebar di Indonesia. 

Di Kalimantan Timur, Luhut memiliki konsesi lahan seluas 15.721,21 Ha yang terdiri dari 683 Ha konsesi tambang melalui konsesi PT Indomining anak usaha PT Toba Bara Sejahtera, Tbk. Selanjutnya 8.634,21 Ha lahan perkebunan sawit melalui PT Kaltim Utama, 2.990 Ha lahan tambang melalui PT Adimitra Baratama Nusantara, dan terakhir 3.414 ha konsesi tambang melalui PT Trisensa Mineral Utama.

Setelah Luhut, ada nama Erick Thohir yang juga belum terlalu familiar dalam kancah politik nasional. Pengusaha muda ini mencatatkan namanya dalam relasi kepemilikan bisnis yang menguasai beberapa konsesi-konsesi lahan di Indonesia, seperti yang ada di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.

Kehadiran para pengusaha dalam ranah politik nasional bukanlah hal yang baru. Sejak masa Orde Baru, kehadiran pengusaha selalu mewarnai arena politik nasional. Kehadiran mereka tidak lain karena masih lemahnya kelas borjuis lokal Indonesia dalam membendung gempuran hegemoni kapitalis global yang secara fondasi ekonomi sudah terbukti kokoh. 


Kehadiran mereka dalam kancah politk sudah pasti untuk memudahkan proses akumulasi modal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Bila berkaca dalam situasi ini, maka akan sulit untuk memproyeksikan penyelesaian agraria secara total di Indonesia ke depan. Hal ini karena masih diakomodasinya kepentingan-kepentingan kelas borjuis dalam kebijakan negara, apalagi sebagian dari mereka ada dalam kabinet Jokowi.

Selain itu, dengan mengakomodasi kepentingan kelas elite tadi, Jokowi sebenarnya sedang memelihara konflik agraria di Indonesia. Ketiadaan prinsip Jokowi atas jargon Wong Cilik yang dibawa oleh partainya sebenarnya mentah oleh kebijakan pemerintahannya sendiri. 

Jokowi juga berhitung, bila berani mengambil tindakan yang di luar jalur, maka akan mengancam posisinya sebagai presiden. Ditambah lagi kubu oposisi masih terus mengempur kekuasaannya hingga sekarang. 

Jadi, karakteristik populis yang melekat dalam diri Jokowi tidak menjadi ukuran akan kebijakannya yang prorakyat. Ini sudah menjadi tabiat buruk Jokowi sejak lama.

Artikel Terkait