Pertengahan Agustus tepatnya hari kamis (19/08), dunia geospasial di Indonesia kembali berasa kebermanfaatannya dalam hadapi pandemi COVID-19. Dunia geospasial ini berkaitan dengan informasi ruang kebumian.

Izinkan saya menuliskan perjalanan geospasial dalam mendukung penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Berikut usulan optimalisasi pemanfaatannya terutama untuk mengawal distribusi bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Geospasial dan Awal Pandemi COVID-19

Saya berikan gambaran sederhana, bahwa data dan informasi geospasial dapat berupa data koordinat suatu lokasi, data penginderaan jauh baik berupa data satelit maupun foto udara, dan tentunya peta sebagai wadah penyajian data dan informasi berbasis lokasi.

Awal pandemi COVID-19 hingga sekarang, sebenarnya kita telah melihat pemanfaatan peta yang disajikan pada web dan aplikasi mobile, hingga sebagai infografis pada media sosial dan media massa.

Nah, Tahun 2020, teknologi dasbor peta untuk memantau penyebaran COVID-19 di dunia dikenalkan oleh Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dari Johns Hopkins University (JHU).

Indonesia pun sigap mengadopsi dan menggunakan teknologi dasbor peta tersebut. Meskipun, saya menilai masih terdapat data dan informasi terkait pandemi COVID-19 yang masih dapat ditampilkan secara terintegrasi, misalnya dasbor peta vaksinasi dan bansos. Kali ini saya kupas mengenai dasbor bansos.

Bangkitnya kembali Geospasial Lawan Pandemi COVID-19

Sejumlah kawan saya merasakan gairah dan semangat untuk mengelaborasi kembali teknologi, data, dan informasi geospasial hadapi pandemi COVID-19 kembali terpancing berkat satu berita.

Berita yang dilansir oleh berbagai media pada hari kamis (19/08) tentang Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyebut kata “geospasial” menyebar di sejumlah grup WhatsApp (WA).

“Wah, Bu Risma melacak penerima bansos menggunakan geotagging foto (foto dan informasi koordinat) dan sebentar lagi menggunakan data citra satelit”, celetuk salah satu rekan surveyor pemetaan.

Menanggapi langkah yang telah dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang telah memanfaatkan foto dan lokasi koordinat, kemudian bersiap menggunakan data citra satelit resolusi tinggi.

Tentunya akan lebih baik, jika Pemerintah Pusat mempersiapkan pula dasbor peta distribusi dan pemantauan penerimaan bansos.

Dasbor Peta untuk Monitor Bansos

Saya membayangkan bahwa potensi informasi yang disajikan pada dasbor peta tersebut dapat memuat dua informasi yaitu sebaran distribusi hingga tingkat desa/kelurahan dan informasi agregat pemantauan hasil analisis ketepatan sasaran penerima bansos.

Di sisi lain, data yang telah dikumpulkan Kementerian Sosial dengan bantuan PT. POS berupa foto dan lokasi koordinat penerima bansos semestinya dapat dikelola dalam suatu sistem informasi dasbor peta.

Sebuah dasbor peta pelacakan penerima bansos yang dipantau secara internal langsung oleh Kementerian Sosial, dan Satgas COVID-19 beserta Presiden Republik Indonesia.

Dasbor peta tersebut tentunya menggunakan salah satu peta dasarnya berupa citra satelit resolusi tinggi yang disediakan oleh LAPAN. Langkah Risma menggaet LAPAN cukuplah tepat, meskipun relatif agak terlambat.

Koordinasi Kementerian Sosial dengan LAPAN dalam pelacakan penerima bansos berbasis data citra satelit menunjukkan urgensi dukungan data geospasial dalam penanganan pandemi COVID-19.

Berdasarkan telisik sederhana pada situs web dan informasi dari kolega di LAPAN. Kita dapat mengetahui bahwa bahwa citra resolusi spasial tinggi yang digunakan berkisar pada resolusi spasial 0,5 meter dan 1,5 meter.

Artinya, objek bangunan rumah dapat terlihat meskipun yang masih menjadi kendala pada permukiman padat bangunan. Tantangannya adalah objek bangunan yang berdempetan atau berdekatan di wilayah perkotaan.

Nah, pelacakan penerima bansos dilakukan dengan memverifikasi informasi koordinat penerima bantuan dibandingkan dengan kenampakan besar geometri objek bangunan pada citra tersebut.

Selain resolusi spasial, keunggulan citra satelit adalah resolusi temporalnya. Apabila dapat tersedia citra resolusi tinggi dengan multitemporal, maka dapat digunakan untuk membantu melacak perubahan. Perbedaan objek bangunan dari waktu ke waktu dapat digunakan salah satu paramater awal pelacakan.

Di sisi lain, cek data ke lapangan tetap diperlukan sebagai bentuk verifikasi dan validasi. Penggunaan gawai dapat dioptimalkan untuk memperoleh foto dan titik koordinat lokasi penerima bansos.

Hal tersebut penting karena kita belum mempunyai basis data alamat detail per keluarga/tempat tinggal yang terintegrasi dalam satu data tunggal. Pekerjaan rumah yang cukup besar bagi bangsa ini. meskipun saya lihat beberapa pemerintah daerah telah berupaya membangun data tunggal.

Selain itu, kita juga belum mempunyai data nama objek geografis yang baku (nama jalan, nama bangunan, termasuk nama wilayah) untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menyadari keterbatasan tersebut tentunya langkah pemanfaatan citra satelit dan geotagging foto berlokasi amatlah berguna. Solusi praktis di tengah situasi pandemi COVID-19 yang membutuhkan kesigapan dan kecepatan penanganannya, salah satunya untuk distribusi bansos.

Kemudian, kami pun membahas bahwa ternyata Indonesia belum mempunyai sistem pengalamatan yang baku, sehingga alamat rumah penulisannya pun beragam.

Kawan saya yang memimpin divisi pemetaan untuk layanan transportasi daring sempat bercerita tentang upayanya dalam membangun informasi alamat pada aplikasi tersebut.

Kelangkaan data alamat baku memaksa mereka menyusun konsep sistem pengalamatannya sendiri. Kajian mengenai usulan sistem pengalamatan tampaknya sudah pada taraf penelitian, langkah selanjutnya adalah implementasinya. Namun, kita tetap mesti bergerak dengan keterbatasan.

Kunci Pelacakan Bansos Berbasis Geospasial: Satu Data dan Integrasi Data

Data penerima bansos berbasis informasi geospasial (informasi lokasi berkoordinat) dan pelacakan bangunan rumah penerima bansos dari citra satelit dapat menjadi informasi dasar.

Sebuah informasi untuk memantau keberhasilan dan ketepatan sasaran pendistribusian bansos. Satu data dan informasi dasar tunggal terkait bansos diperlukan sebagai acuan bersama.

Kemudian, informasi dasar tersebut dapat diintegrasikan dengan data tematik seperti data statistik, kependudukan, dan data pengguna listrik rumah. Sehingga, bansos dapat secara adil dan merata dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerima bansos sebagaimana kriteria yang ditentukan Pemerintah.

Seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian organisasi non-pemerintah atau komunitas, media massa, dan masyarakat. Semua dapat bergerak dan membantu pemantauan distribusi bansos.

Hal tersebut dapat dilakukan jika Pemerintah membuka peluang kontribusi publik pada aplikasi yang dikembangkan untuk pelacakan bansos. Saya melihat adanya potensi gotong royong melalui satu aplikasi pelacakan dan pemantauan bansos yang dapat dikembangkan Kementerian Sosial.

Saya melihat beberapa daerah mengembangkan aplikasi pemantauan bansos sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Akan lebih baik, jika Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dapat melakukan sinergi, sehingga terdapat aplikasi tunggal untuk NKRI.

Tulisan ini sekadar sudut pandang saya dalam melihat semangat pelacakan bansos berbasis data dan informasi geospasial. Saatnya kita bersama bergerak mengingat teknologi geospasial ada di genggaman kita semua.