Masyarakat dewasa saat ini begitu dimanjakan dengan hadirnya beragam produk yang ada di pasaran. Mulai dari produk makanan sampai dengan peralatan yang menunjang segala kegiatan manusia. Jika jaman dulu, merujuk pada analisis Karl Marx tentang Materialisme Dialektika dan Logika (MDH), masyarakat jaman baehula -komunis purba- harus mendapatkan kebutuhanya dengan berburu dan meramu (Marx dalam Wicaksono, 2013).

Masyarakat pada saat itu  harus benar-benar berjuang hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan pada saat itu juga. Mekanisme yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pada saat itu, dengan mengkonsumsi langsung apa yang sudah didapatkan. Penimbunan dan penjualan hasil buruan belum dikenal, oleh sebab itu, potensi untuk memperkaya diri belum ada.

Berbeda dengan jaman komunis purba, masyarakat saat ini cukup dimanjakan dengan distribusi barang yang bisa dibilang lancar. Masyarakat saat ini tidak perlu membawa tombak dan masuk ke hutan hanya untuk menikmati sepotong daging. Cukup berkeliling  dalam pusat perbelanjaan dan pilih restoran cepat saji yang anda sukai, dan jangan lupa membawa uang.

Uang menjadi salah produk budaya yang ‘sakti’ karena membuat kita bisa mendapatkan kebutuhan materil yang kita inginkan. Tapi, benarkah hanya karena uang, kita bisa membeli produk tertentu?

Selain uang, alasan seseorang membeli suatu produk adalah hasrat. Berbeda dengan masyarakat primitif yang melakukan tindakan konsumsi hanya untuk bertahan hidup, masyarakat modern saat ini melakukan tindakan konsumsi selain bertujuan untuk bertahan hidup juga untuk memenuhi hasrat (Aginta Hidayat, 2012).

Dorongan pemenuhan hasrat dalam kegiatan konsumsi tidak lepas dari peran iklan di dalamnya. Hampir semua produk menggunakan iklan sebagai strategi agar produknya terjual laris-manis. Kreativitas penyedia layanan iklan untuk memasarkan produk diwujudkan dengan berbagai cara: menggunakan jasa selebritis, para pakar, dan yang terbaru menampilkan logo halal. Untuk yang terakhir, penulis merasa penasaran.

Menampilkan dan menyampaikan dalam iklan bahwa produk yang dijual itu sudah mendapat logo yang halal bukan menjadi hal yang baru. Sebatas ingatan penulis, sekitar tahun 2012, sempat menjadi perbincangan hangat tentang salah satu produsen hijab yang mendaku produk hijabnya sebagai satu-satunya hijab yang bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Iklan tersebut sempat mendapat tanggapan pro-kontra dari masyarakat. Di satu sisi, para pendukung iklan sekaligus produk tersebut menganggapnya sah-sah saja sebagai bagian strategi pemasaran. Tapi, pihak yang kontra menganggap bahwa hal itu justru bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Bagaimana tidak menimbulkan keresahan, para ukhti yang sudah lama berhijab merasa resah dengan hijab yang sudah dikenakanya dan timbul pertanyaan dalam benak mereka, “jangan-jangan hijab yang saya pakai ini mengandung lemak babi atau sejenisnya?”

Strategi dan kretivitas dalam iklan memang menjadi hak bagi pemasar produk. Menyampaikan bahwa produknya sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI dalam iklanya juga tidak menjadi masalah. Entah, itu produk obat gosok, madu atau obat masuk angin, semuanya boleh dan sah-sah saja memamerkan logo kecil bertuliskan halal yang biasanya terletak di bagian pojok produk. Tapi, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa iklan produk halal begitu gencar akhir-akhir ini?

Penulis rasa, para pembuat iklan melihat ada suatu gejala baru dalam masyarakat, khususnya para kelas menengah Muslim. Gejala itu berkaitan dengan kepedulian kelas menengah Muslim mengenai produk yang dikonsumsinya.

Dalam hal ini, penulis bukan menganggap bahwa kepedulian mengkonsumsi suatu produk hanya monopoli kalangan menengah atas. Bukan. Tapi, kepedulian yang dimaksud di sini adalah, selain memperhatikan halal atau haramnya produk, kelas menengah juga merasa perlu mengkonsumsi produk halal –yang sudah disertifikasi- sebagai proses pembentukan identitas keislamannya.

Meminjam istilah Eko Prasetyo (2016) bahwa kaum menengah Muslim membentuk indentitas ‘saleh’ dengan mengkonsumsi produk-produk yang mengusung simbol-simbol agama.

Hal tersebut semakin dikuatkan dengan data peningkatan penjualan produk-produk yang bernafas agama: Mulai dari peningkatan produk perbankan syari’ah sekitar 9 triliun, tiket perjalanan umroh 800 miliar dan 155 miliar untuk Haji, tahun 2014 (untuk lebih jelas silakan baca tulisan Eko Prasetyo berjudul Kelas Menengah Islam: Wajah Keagamaan Tanpa Ide Populis, 23 Desember 2016).

Terlepas dari sikap pembaca yang setuju atau tidak setuju dengan kasus di atas, penulis sarankan jangan terlalu dibuat pusing apalagi terlalu disikapi secara kaku soal halal dan haramnya suatu produk.

Jika kita merasa yakin produk itu memang halal, tapi tidak ada sertifikasi halal dari MUI, ya silakan dikonsumsi. Toh, tidak semua produk halal itu ada logo halalnya begitu pula sebaliknya. Sing penting yakin lan moco bismillah. Kalau ragu? Ya jangan dikonsumsi, gitu aja kok repot. 

Nabi Muhammad pernah bersabda: “ Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.” (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa’i) . Masak iya, kita waktu nongkrong di warung kopi mesti tanya dulu sama yang jaga, “Bang, ini pisang gorengnya sudah ada sertifikat halal dari MUI apa belum?”