Satu bulan setelah kunjungan ke Amerika Serikat sebelumnya. Pada kesempatan selanjutnya Presiden Sukarno akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet. Sebelum keberangkatan kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet, di Jakarta pada pertengahan Agustus sedang diadakan perundingan perdagangan dan bantuan teknik antara Indonesia dan Uni Soviet (Suara Merdeka, 1 Agustus 1956). Inilah yang nantinya akan dibahas lebih lanjut di Moskow antara Indonesia dan Uni Soviet lebih lanjut. Presiden Sukarno sebelumnya juga menyampaikan bahwa kunjungannya bukan untuk mencari falsafah hidup (Marxisme-read), namun untuk menyaksikan apakah negara tersebut berhasil mewujudkan cita-cita sosialis mereka (Rahardjo dan Herdianto, 2001: 211-112).

Pada rencananya Presiden Sukarno dijadwalkan akan mulai berkunjung dari tanggal 26 Agustus—12 September 1956 (Suara Merdeka, 22 Agustus 1956):

Acara Kunjungan Presiden Ke-Russia akan berdiam di Russia dan RRT masing-masing 14 hari. Presiden akan berangkat dari lapangan terbang kemayoran pada hari minggu tanggal 26 Agustus 1956 dan akan sampai di Moscow pada 28 Agustus petang. Rencana pesawat akan transit di Teheran satu malam. Kunjungan Presiden di Uni Soviet akan memakan waktu dua minggu. Dan setelah itu akan melanjutkan ke Yugoslavia. Kemudian kunjungan ke RRT juga sama dua minggu yaitu dari tanggal 29 September sampai 14 Oktober.

            Keberangkatan Presiden Sukarno ke Moskow (Uni Soviet) dilepas oleh Perdana Menteri Ali, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan Ketua Parlemen Mr. Sartono. Presiden Sukarno dan rombongannya berangkat pada minggu sore menggunakan pesawat SAS dari lapangan terbang Kemayoran.

(Suara Merdeka, 26 Agustus 1956)

            Untuk kunjungan pertama kalinya Presiden Sukarno di Moskow, penyambutan yang dilakukan oleh Uni Soviet tidak tanggung-tanggung. Pemerintahan Uni Soviet menyambut Kedatangan Presiden Sukarno dengan mengerahkan 250.000 penduduk Moskow dan disambut secara langsung oleh para tokoh Uni Soviet seperti Voroshilov, Bulganin, dan Khrushcev (Suara Merdeka, 29 Agustus 1956). Penyambutan yang begitu meriah juga ditunjukkan oleh pihak Uni Soviet dengan memasang bendera nasional Indonesia dan spanduk dengan ucapan “Selamat datang putera termashur dari bangsa Indonesia, Presiden Sukarno”, “Selamat datang tamu-tamu yang terhormat dari Indonesia”. Dalam kesempatan pidato sambutannya juga, Presiden Sukarno menyampaikan maksud kunjungannya:

Saya datang ke negeri tuan sebagai wakil 80 juta rakyat Indonesia yang sedang berjuang melawan tindasan penjajahan dan imperialisme. Saya membawa salam kepada tuan-tuan dari rakyat kami yang berjuang untuk konsolidasi perdamaian dan persahabatan di dunia. Bangsa saya tidak muda, tetapi selama 300 tahun kami hidup dibawah telapak kaki asing dan barulah 11 tahun yang silam ini bangsa Indonesia bisa bernafas dengan lega. Kini kami sedang bekerja keras untuk mengatasi kemunduran di lapangan perekonomian yang adalah akibat eksploitasi capital asing berabad-abad itu. Saya gembira dapat mengunjungi negara tuan untuk mempelajari kemajuan-kemajuan yang banyak sudah kami dengar di negeri kami. Kami akan mengusahakan dan melakukan segala sesuatunya sesudah ini di negara kami Indonesia. sekali lagi saya menyatakan harapan semoga kunjungan kami ke Uni Soviet akan mempererat kerjasama antara rakyat USSR dan Indonesia. (Suara Merdeka, 29 Agustus 1956).

            Pada kesempatan kali ini bisa dilihat perbedaan kontras yang dilakukan dalam menyambut Presiden Sukarno antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pertama, pada saat kunjungan di Amerika Serikat tidak disambut dengan meriah seperti di Uni Soviet. Kedua, Presiden Sukarno pada saat kunjungan di Amerika Serikat tidak menyampaikan maksud kunjungan secara jelas dan penuh dengan spekulasi. Hal itu sangat kontras pada saat kunjungan di Uni Soviet dengan menyampaikan keinginan untuk menjalin kerjasama antara kedua negara dan menyampaikan masalah status Irian Barat (untuk mendapatkan dukungan-read). Begitu pun reaksi yang sama juga ditunjukkan oleh oleh para pemimpin Uni Soviet dengan memberikan dukungan kepada Presiden Sukarno atas peran aktifnya dalam perjuangan rakyat Asia melawan kolonialisme (Harsono, 1989:54). Keadaan yang demikian diperlihatkan seolah kedua negara begitu bersahabat dan telah bekerjasama sudah lama.

            Lebih jauh lagi kedekatan kedua negara diperlihatkan dengan disetujui nya kesepakatan bersama antara kedua negara. Pertama, kerjasama dibidang perdagangan, teknik, dan ekonomi berdasarkan persamaan yang saling menguntungkan. Uni Soviet akan memberikan kredit jangka panjang kepada Indonesia, sedangkan Indonesia akan mengirim bahan-bahan mentah dan komoditi lain kepada Uni Soviet. Kedua, Presiden Indonesia telah mengundang Presiden Voroshilov untuk mengunjungi Indonesia dan undangan telah diterima. Walaupun secara konstitusi Presiden Sukarno telah melanggar hak eksekutif (Penyerobotan wewenang kekuasaan-read). Namun hal itu dibantah oleh Presiden Sukarno dengan mengatakan bahwa:

Ini bukan soal gampang antara saya dengan anda. Bukan soal pribadi. Soalnya bagaimana kita kita dapat berbakti kepada negara sebaik-baiknya dengan memanfaatkan setiap apa yang dapat dimanfaatkan, dengan menggunakan kesempatan dan momentum dihadapan kita. Supaya kita dapat menyelesaikan tugas yang sampai sekarang belum rampung dalam pembangunan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari Sabang di titik utara pulau Sumatra sampai Merauke titik selatan Irian Barat, ingat bagian dari Indonesia ini masih berada dalam cengkraman kolonialisme Belanda (Harsono, 1989:63)

Walaupun banyak kecaman dan tekanan, pada akhirnya perjanjian tersebut tetap dilakukan tanpa ada ikatan antara Indonesia dengan Uni Soviet. Uni Soviet akan memberikan bantuan ekonomi bernilai 100 juta USD dengan kredit jangka panjang selama 12 tahun dan bunga 2,5% (Ra’anan, 1969: 187). Dengan nilai tersebut, nantinya Indonesia akan mendapatkan bantuan ekonomi dan teknik. Sedangkan pihak Uni Soviet akan mendapatkan bahan-bahan mentah seperti karet dari Indonesia (Leighton dan Sanders, 1963:99). Kedua negara sangat diuntungkan dengan adanya kerjasama bilateral ini.

Keberhasilan Indonesia ketika menjalankan politik bebas aktif pada periode akhir demokrasi parlementer sering sekali mendapatkan stigma yang tidak berimbang dalam memahaminya. Misalnya kedekatan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Uni Soviet diartikan sebagai bentuk bahwa Indonesia condong ke blok komunis? Padahal hal ini sudah dijelaskan mengenai posisi yang jelas bahwa Indonesia berada ditengah perang dingin. Perubahan kebijakan politik luar negeri yang demikian jangan diartikan dengan condong dengan salah satu blok. Justru menurut penulis mengenai apa yang dilakukan oleh Indonesia, adalah bentuk oportunis suatu negara dengan memanfaatkan pihak yang ingin membantu seperti yang diinginkan oleh Indonesia. Apalagi tujuan adanya kerjasama ini untuk kepentingan nasional (mengembalikan status Irian Barat-read). Pada posisinya Indonesia hanya mengambil kesempatan yang ada dan kebetulan bahwa negara blok timur seperti Uni Soviet dan RRT sangat antusias ingin memberikan bantuan kepada Indonesia (Wardaya, 2008 :130).

            Pada tahun 1957, kunjungan balasan telah dilakukan oleh pihak Uni Soviet ke Indonesia. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan Uni Soviet antusias dalam mendukung Indonesia untuk peningkatan kekuatan militer (upgrade alutsista-read). Hal ini sangat menarik mengingat bahwa Indonesia merupakan negara non-komunis yang menerima bantuan ekonomi dan militer terbesar setelah India dan Mesir (Mahaji, 1970:16). Indonesia juga merupakan negara yang tidak menerapkan paham sosialisme-komunisme dalam bernegara nya. Kemudian juga perubahan politik luar negeri Uni Soviet yang berubah terhadap Indonesia sejak masa Stalin sampai setelah kematiannya (Leifer, 1989:52).

Letak geografis Indonesia yang berada di Samudra Pasifik sangat strategis untuk perpanjangan pengaruh Uni Soviet di Kawasan tersebut. Meskipun Indonesia bukan negara sosialis-komunis, namun dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno dengan gaya otoritarian tidak jauh berbeda dengan negara yang menerapkan sosialis-komunis seperti Uni Soviet (Bodan, 2008:114). Ditambah semangat anti-kolonialisme Indonesia terhadap Belanda, sehingga hal itu sejalan dengan Uni Soviet (Sosialis-Komunis-read) yang menentang praktek kolonialisme di dunia. Inilah beberapa alasan yang akhirnya mendorong Uni Soviet memberikan bantuannya tersebut. Secara langsung maupun tidak langsung keberadaan Uni Soviet menjadi faktor perimbangan kekuatan di pihak Indonesia. Mengingat pihak Belanda yang selalu didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu (Barat-read). Keberadaan ini membuat Indonesia menjadi kuat posisinya di dunia internasional yang membuat tujuan mengembalikan status Irian Barat akan segera tercapai.


Daftar Pustaka

Bodan, Ragna. 2008.  Cold War Economics: Soviet Aid to Indonesia. Vol. 10, No.3. Dalam Jurnal of Cold War Studies.

Harsono, Ganis. 1989. Cakrawala Politik Era Sukarno. Jakarta: CV Haji Masagung.

Leifer, Michael. 1989.  Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.

Leighton, Richard M dan Ralph Sanders. 1963.  New Dimensions in The Cold War: Transition and Tension in The Underdeveloped World, Washington: Industrial College of the Armed Forcesd.

Mahaji, Usha. 1970.  Soviet Aid to Indonesia 1948-1968. Athens, Ohio: Ohio University.

Rahardjo, Iman Toro K. dan Herdianto K. 2001. Bung Karno dan Tata Dunia Baru: Kenangan 100 Tahun Bung Karno.  Jakarta: PT. Grasindo.

Ra’nan, Uri. 1969. The USSR Arms the Third World: Case Studies in Soviet Foreign Policy.  London: The M.IT PRESS.

Suara Merdeka, 1 Agustus 1956.

Suara Mereka, 22 Agustus 1956.

Suara Merdeka, 26 Agustus 1956.

Suara Merdeka, 29 Agustus 1956.

Wardaya, Baskara T. 2008. Indonesia Melawan Amerika Serikat: Konflik Perang 

Dingin, 1953-963. Yogyakarta: Galang Press.