Satu-satunya kekayaan yang dimiliki mahasiswa adalah idealisme - Tan Malaka -

Alih-alih mengabdi, mahasiswa yang menjadi peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) banyak yang menganggap KKN sekadar refreshing di alam pedesaan yang masih asri. Tak ayal muncul pendapat bahwa KKN bukan lagi kuliah kerja yang nyata, namun sekadar kuliah kerja nyantai.

Pada dasarnya, niat kampus mengadakan KKN adalah untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan KKN diperkuat oleh Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya mengenai pengabdian kepada masyarakat. Bahkan, beberapa kampus diperkuat oleh Surat Keputusan (SK) dari rektor.

Ihwal pendanaan, KKN disokong oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tambahan dana dari mahasiswa serta dosen. Demi melaksanakan program pengabdian, tak heran, banyak kampus berbondong-bondong melaksanakan KKN, meski ada beberapa kampus yang terkesan memaksakannya.

Ketika saya melaksanakan KKN di Kabupaten Subang beberapa hari yang lalu, saya bertemu rekan sesama mahasiswa KKN dari salah satu kampus di Jawa Barat. Berbeda dengan kampus saya yang memberikan dana untuk pelaksanaan KKN, kampus rekan tersebut sama sekali tidak menggelontorkan dana. Tentu, mahasiswa harus merogoh kocek pribadi untuk melaksanakan KKN yang diwajibkan tersebut.

Dalam masalah anggaran, tidak ada transparansi dari lembaga pelaksana. Hal ini dikarenakan pengelolaan dana KKN yang bersifat eksklusif dimana masing-masing kampus memiliki aturan sendiri terkait hal tersebut. Saya takut tidak adanya transparansi ini menjadi lahan subur bagi beberapa pihak untuk melakukan praktik korupsi. Semoga ketakutan saya tak terbukti.

Pembahasan terkait KKN tidak berhenti sampai disitu. Di beberapa tempat, KKN menjadi ajang berlibur di pedesaan bagi mahasiswa. Ada beberapa program kerja (progja) yang tidak terealisasi. Hal tersebut diperparah dengan minimnya pengawasan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang jarang ada di lapangan. Padahal, mahasiswa sudah dibekali dana rakyat dalam melaksanakan KKN tersebut. Jika tidak diawasi, siapa yang bisa menjamin mahasiswa tidak berkorupsi?

Jika lembaga masih percaya dengan Laporan Keuangan yang harus dilampirkan pasca-KKN, pihak lembaga tidak mengerti bahwa kenyataan di lapangan tidak bisa digambarkan oleh sebuah laporan saja. Mahasiswa sekarang pandai kok, bisa mark up laporan keuangan tanpa diketahui dosen yang memang jarang mengawasi.

Menurut saya, esensi KKN hanya sebatas formalitas belaka. KKN sekadar peleburan tugas wajib dari kampus yang menjadi salah satu syarat kelulusan dari belenggu komersial kampus, bukan kesadaran untuk benar-benar mengabdi kepada masyarakat.

Hanya diberikan waktu satu bulan dengan dana terbatas, bagaimana mahasiswa bisa melaksanakan program bagus dan berkelanjutan bagi masyarakat?

Ketika KKN yang berdurasi tak lebih dari 35 hari tersebut usai, tidak ada jaminan bahwa progja yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa akan dilanjutkan oleh masyarakat setempat. Pun akan terlalu lama jika menunggu penyerahan tongkat estafet kepada mahasiswa KKN periode selanjutnya (biasanya satu semester sekali), itupun jika masih menyasar tempat yang sama.

Saya tidak menyebut KKN adalah sebuah program yang buruk. Hanya saja, kenyataan di lapangan sering berbeda dari perencanaan yang telah dibuat. Jika tidak ada pengawasan yang masif dari pihak lembaga, tujuan KKN bisa jadi akan meleset dari yang digadang di awal program. Seharusnya lembaga pelaksana peka dengan kenyataan ini.

Sangat disayangkan jika KKN yang mengambil dana dari APBN tidak dapat mencapai tujuan yang telah dipatok. Pengabdian tidak maksimal, dana terbuang sia-sia. Padahal, masih banyak sektor yang membutuhkan kucuran dana lebih banyak, seperti pendidikan, sosial budaya, dan pembangunan. Jangan sampai pengabdian berubah menjadi liburan. (AZ)